Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, persentase produk domestik bruto (PDB) Indonesia cukup tinggi. Namun, rasio pajak (tax ratio) di Indonesia masih berada di kisaran 12%, membuat stamina Indonesia masih jauh di bawah negara lain.selengkapnya
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pasang target defisit sebesar 2,7 persen. Namun pada kuartal akhir 2016, cenderung meningkat seiring peningkatan belanja pemerintah.selengkapnya
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan sampai saat ini terus menilik potensi-potensi dunia usaha yang mampu dipungut pajak, dalam rangka menambah basis pajak nasional.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik dua pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Suahasil Nazara sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Nurawan Nuh sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.selengkapnya
Kalau Menko Perekonomian Darmin Nasution optimis dengan pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang pesimis. Waduh, tim ekonomi terbelah dong.selengkapnya
Meski dana hasil program amnesti pajak (tax amnesty) telah mencapai Rp 97 triliun pada awal Oktober ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku belum senang.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan beberapa cara untuk meningkatkan basis pajak (tax based) baru pada periode II dan III programpengampunan pajak atau tax amnesty. Salah satunya yakni dengan pemetaan data kekayaan yang dilaporkan wajib pajak (WP) dan SPH dengan data yang dimiliki DJP.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II yang dimulai sejak Oktober-Desember 2016 diharapkan pola pelaksanaannya lebih merata. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak ingin seperti periode pertama yang menumpuk pada bulan terakhir.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim uang tebusan dari program amnesti pajak merupakan yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain yang pernah menerapkan kebijakan serupa.selengkapnya
Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan dua faktor yang menentukan kesuksesan program amnesti pajak ialah sosok Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Yustinus mengatakan salah satu faktor tersebut ialah intuisi politik Presiden Joko Widodo yang bisa membangun kepercayaan publik.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masalah pajak dari perdagangan secara elektronik saat ini sedang menjadi persoalan dunia dan sedang diupayakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menghubungi menteri keuangan Singapura, terkait kabar perbankan di Singapura mencoba menghambat wajib pajak (WP) asal Indonesia yang ingin melakukan repatriasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait isu kewajiban pelaporan nama klien bank Singapura yang mengikuti pengampunan pajak kepada kepolisian setempat.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mempermudah proses administrasi pengampunan pajak. Hanya itu yang ia janjikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bukan mengubah undang-undang untuk memperpanjang periodesasi program tax amnesty tersebut.selengkapnya
Guna menjawab keresahan masyarakat akan keberadaan tax amnesty yang justru menekan wajib pajak dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh Kantor Wilayah Kantor Pajak memiliki buku pegangan supaya bisa menjawab secara konsisten dan sama soal tax amnesty.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di dalam maupun luar negeri untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty), baik deklarasi harta maupun repatriasi. Namun apakah harta yang dilaporkan dalam program tax amnesty, akan dipungut pajak lagi tahun depan?selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, rasio penerimaan pajak (tax ratio) Indonesia kurang dari 11%. Jauh di bawah standar dunia ataupun ASEAN. "Tapi, kan ini Indonesia dengan tax ratio di bawah 11 persen itu, tidak bisa diterima. Diantara negara manapun di dunia ini. (Indonesia sangat) Kecil," ungkap Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Senin (22/08/2016).selengkapnya
Urusan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) ternyata menyimpan kegalauan. Dia pesimis bisa meraih target pajak sesuai APBN-P 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun. Walah.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengatakan, saat ini, rasio penerimaan pajak atau tax ratio Indonesia terus melorot. Angka terakhir hanya 10,9%. Selanjutnya, Menkeu kelahiran Lampung berparas ayu ini, membandingkan saat SBY berkuasa. Kala itu, Sri Mulyani yang menjabat menkeu bilang, tax ratio mencapai 14%. "Indonesia dilihat dari rasio penerimaan pajak masih sangat kecil, hanya 10,9%selengkapnya
Rencana pemangkasan anggaran pemerintah yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan dilakukan secara proporsional dan tidak bersifat pukul rata.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya