Heboh Data Investigasi `Dokumen Surga`, Apa Kata Ditjen Pajak?Heboh Data Investigasi `Dokumen Surga`, Apa Kata Ditjen Pajak?Selasa 7 Nov 2017 08:55Ajeng Widyadibaca 369 kaliSemua Kategori

Setelah sempat heboh dengan munculnya data investigasi perpajakan Panama Papers, dunia kini kembali dikejutkan dengan munculnya dokumen serupa bertajuk Paradise Papers.selengkapnya

 DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakKamis 24 Ags 2017 13:57Ajeng Widyadibaca 760 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

 Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDJumat 14 Jul 2017 14:32Ajeng Widyadibaca 839 kaliSemua Kategori

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

 Jokowi Teken Aturan Baru, Eksplorasi Migas Tak Kena PajakJokowi Teken Aturan Baru, Eksplorasi Migas Tak Kena PajakKamis 6 Jul 2017 11:25Ajeng Widyadibaca 673 kaliSemua Kategori

Pagi ini, Kamis (6/7) kabar baik datang dari sektor hulu migas, pasalnya aturan yang sudah sangat dinantikan oleh para investor kini sudah resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo. Beleid tersebut merupakan revisi dari PP No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.selengkapnya

 RI dan Arab Saudi Kerja Sama Penegakan Hukum di Sektor PajakRI dan Arab Saudi Kerja Sama Penegakan Hukum di Sektor PajakJumat 3 Mar 2017 15:11Ajeng Widyadibaca 960 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi baru-baru telah menandatangani 11 nota kesepahaman untuk mempererat hubungan bilateral antar kedua negara. Empat MoU di antaranya mengenai kerja sama di bidang ekonomi, salah satunya, pendanaan terhadap proyek pembangunan.selengkapnya

 Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiJumat 24 Feb 2017 13:57Ajeng Widyadibaca 737 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

 Bahaya, Persekongkolan Petugas Pajak dan WPBahaya, Persekongkolan Petugas Pajak dan WPJumat 17 Feb 2017 10:26Ajeng Widyadibaca 795 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan aplikasi pembukaan rahasia bank secara elektronik yang diberi nama Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia). Rencananya aplikasi ini bakal diluncurkan pada 1 Maret 2017 mendatang.selengkapnya

 Sri Mulyani: Seluruh Menkeu di Dunia `Berantem` Rebutan PajakSri Mulyani: Seluruh Menkeu di Dunia `Berantem` Rebutan PajakRabu 9 Nov 2016 11:35Ajeng Widyadibaca 582 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, saat ini bukan hanya negara berkembang saja yang berusaha mengumpulkan pajak. Setelah masa krisis tahun 2008, banyak negara maju yang berusaha menyelamatkan APBN mereka.selengkapnya

 OECD Minta Indonesia Tidak Lanjutkan Program Amnesti PajakOECD Minta Indonesia Tidak Lanjutkan Program Amnesti PajakRabu 26 Okt 2016 13:26Administratordibaca 708 kaliSemua Kategori

OECD memperingatkan bahwa berulangnya program amnesti cenderung mendorong penghindaran pajak ketika masa tenggangnya berakhir.selengkapnya

 Di Forum Dunia, Sri Mulyani Jamin Tax Amnesty Bebas Dana IlegalDi Forum Dunia, Sri Mulyani Jamin Tax Amnesty Bebas Dana IlegalKamis 13 Okt 2016 08:44Administratordibaca 866 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani memanfaatkan acara tahunan Bank Dunia - Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) di Washington, Amerika Serikat, pekan lalu, untuk menjelaskan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang tengah dijalankan Pemerintah Indonesia. Amnesti kepada para wajib pajak itu diberikan terbatas dan tidak mencakup kepada praktik dna dana-dana ilegal.selengkapnya

 Pengusaha Desak DPR Revisi Aturan Buka Data Perbankan Untuk PajakPengusaha Desak DPR Revisi Aturan Buka Data Perbankan Untuk PajakSenin 19 Sep 2016 21:27Administratordibaca 1191 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Eddy Ganefo mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera melakukan perubahan atas Undang-Undang Perbankan, terutama terkait kerahasiaan perbankan yang berpotensi disalahgunakan.selengkapnya

 5 Mitos dan Fakta soal Tax Amnesty5 Mitos dan Fakta soal Tax AmnestyRabu 14 Sep 2016 20:19Administratordibaca 1580 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Namun dalam pelaksanaannya, program yang bergulir sejak Juli 2016 tersebut sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.selengkapnya

 Menkeu SMI Akui Pengusaha Pintar Hindari PajakMenkeu SMI Akui Pengusaha Pintar Hindari PajakSelasa 2 Ags 2016 14:02Administratordibaca 858 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada para Wajib Pajak (WP) soal rencana dunia internasional yang ingin membuka keterbukaan informasi soal data pajak atau yang lebih dikenal Automatic Exchange of Information (AEoI) pada tahun 2018 nanti.selengkapnya

 Sri Mulyani Ingatkan Pengusaha yang Belum Lapor KekayaanSri Mulyani Ingatkan Pengusaha yang Belum Lapor KekayaanSelasa 2 Ags 2016 11:25Administratordibaca 861 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti agar para pelaku usaha yang memiliki kekayaan di mana-mana untuk segera melaporkannya. Para pengusaha diminta memanfaatkan periode pelaksanaan tax amnesty (pengampunan pajak) yang diberlakukan hingga Maret 2017.selengkapnya

 Kapolri Siap Dukung Sri Mulyani Sosialisasikan Tax AmnestyKapolri Siap Dukung Sri Mulyani Sosialisasikan Tax AmnestySabtu 30 Jul 2016 10:10Administratordibaca 1833 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti para Wajib Pajak (WP), baik itu WP Orang Pribadi maupun WP Badan yang selama ini merasa nyaman menyembunyikan harta dan asetnya di berbagai belahan negara di dunia.selengkapnya

 HIPMI: Amnesti Pajak Bisa Perbaiki Ekonomi NegaraHIPMI: Amnesti Pajak Bisa Perbaiki Ekonomi NegaraRabu 27 Jul 2016 11:55Administratordibaca 998 kaliSemua Kategori

Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani turut mengapresiasi ketegasan pemerintah yang tampak responsif dalam mengawal tax amnesty. Ia menilai, langkah pemerintah dalam mengeluarkan amnesti pajak bisa menambah pendapatan negara.selengkapnya

 Menkeu Ingin Negara yang Tak Ikut Keterbukaan Pajak Di-blacklistMenkeu Ingin Negara yang Tak Ikut Keterbukaan Pajak Di-blacklistSelasa 26 Jul 2016 08:16Administratordibaca 1407 kaliSemua Kategori

Negara-negara di Eropa dan Amerika, termasuk beberapa negara di Asia sepakat untuk melakukan pertukaran informasi data pajak secara terbuka antar-negara. Peraturan ini akan berlaku secara efektif paling lambat 2018.selengkapnya

 Dua Tahun Lagi, Pemangkir Pajak Jadi Musuh DuniaDua Tahun Lagi, Pemangkir Pajak Jadi Musuh DuniaKamis 21 Jul 2016 21:51Administratordibaca 1068 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Indonesia pada 2018 akan memberlakukan sistem informasi terbuka di bidang perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Jika sistem tersebut telah diberlakukan, maka para pemangkir pajak akan jadi musuh bersama dunia.selengkapnya

 Wapres JK: Bagi Pengemplang Pajak Akan Jadi Musuh DuniaWapres JK: Bagi Pengemplang Pajak Akan Jadi Musuh DuniaKamis 21 Jul 2016 21:20Administratordibaca 814 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengaku, lahirnya program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan tanpa alasan. Salah satunya terkait kepatuhan dunia atas keterbukaan data otomatis perpajakan (AEoI) pada 2018.selengkapnya

 PDIP: UU TA Tercepat, Tertutup, Melanggar AturanPDIP: UU TA Tercepat, Tertutup, Melanggar AturanRabu 29 Jun 2016 14:44Administratordibaca 1131 kaliSemua Kategori

Dari seluruh undang-undang yang disepakati antara pemerintah dengan DPR, UU Tax Amnesty bisa jadi layak disebut produk hukum yang prosesnya tercepat. Anggota Komisi VI asal Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah "Oneng" Pitaloka menyebut UU Tax Amnesty layak masuk MURI (Musium Rekor Indonesia).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :