Covid-19 atau virus corona yang saat ini masih melanda dunia telah memberikan pengaruh terhadao kehidupan manusia.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) turun tangan dalam membangun perekonomian negara. "Kadin selalu mengharapkan kerja sama pemerintah, padahal pemerintahlah yang seharusnya minta kerja sama Kadin," kata Wapres JK dalam acara buka bersama Kadin di Jakarta Convention Center/JCC, Jakarta, Selasa (28/6/2016).selengkapnya

Prospek penerimaan pajak makin suram, setidaknya itu tercermin dari realisasi penghimpunan sampai Agustus 2019 yang pertumbuhannya anjlok 0,21%.selengkapnya

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin, menilai realisasi RUU pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan jalan satu-satunya bagi penyehatan perekonomian nasional. Meski tidak sepenuhnya, kebijakan ini juga berkaitan dengan APBN-P 2016. "Saya jujur saja kalau tax amnesty nggak masuk, saya pesimis tentang perekonomian kita. Kalau tax amnesty nggak sukses di UU atau pun aplikasinya,selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa penerimaan pajak di bulan Juli mulai stuck atau tidak menunjukan pergerakan. Dia mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh mentoknya konsumsi masyarakat.selengkapnya

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Kelompok-7 (G7) mengadakan pembicaraan Rabu (17/7/2019) di luar Paris yang kemungkinan akan didominasi oleh perselisihan perdagangan global dan perbedaan atas pajak bagi perusahaan teknologi. Juga dalam agenda adalah usul Prancis untuk pungutan yang lebih adil dan menguntungkan negara miskin.selengkapnya

Perekonomian nasional tahun 2019 masih dihantui ketidakpastian global yang berasal dari kenaikan suku bunga The Fed, perang dagang AS-China, dan yang baru lagi adalah pelemahan perekonomian dunia.selengkapnya

Direktur Eksekutif Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, saat ini diperlukan relaksasi pajak untuk bisa memberikan stimulus pada perekonomian yang tumbuh stagnan. Menurut Enny, pencapaian target pendapatan dalam APBN bukan tujuan utama dari kebijakan fiskal.selengkapnya

Pemerintah Jokowi-JK resmi menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 22 untuk 1.147 barang impor. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan impor penyebab defisit transkasi neraca berjalan.selengkapnya

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengakui, sudah mengetahui usulan soal harmoninsasi skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor berdasarkan emisi CO2, yang diajukan Kementerian Perindustrian.selengkapnya

Tantangan untuk meningkatkan rasio pajak merupakan pekerjaan terbesar bagi Direktorat Jenderal Pajak. Di satu sisi, semakin besarnya kontribusi pajak di APBN menjadi salah satu keberhasilan selama 20 tahun tumbangnya Soeharto.selengkapnya

Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal perombakan di jajaran menteri di kabinetnya. Hal itu dirasa perlu agar target-target yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai rencana. Jokowi mencontohkan, soal kemudahan investasi misalnya. Saat ini Indonesia masih ada di peringkat 109 di dunia, angka itu harus diturunkan. Sebab, negara tetangga lainnya seperti Malaysia di peringkat 18, Thailandselengkapnya

Anggota Komisi XI DPR, Andreas Edy Susetyo menyarankan pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) lebih cermat dan realistis.selengkapnya

Pasca terpilihnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) menjadi menteri keuangan, mantan menkeu era SBY, Chatib Basri langsung melontarkan pemikiran terkait program pengampunan pajak (tax amnesty/TA).selengkapnya

Masih kelamnya perekonomian global, berdampak langsung kepada perekonomian nasional. mau tak mau, pemerintah harus berani melakukan terbosan agar tetap survive. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menerangkan, perekonomian dunia terancam deficit budget. Banyak hal penyebabnya, salah satu yang paling menonjol adalah rontoknya harga minyak dunia.selengkapnya

Seretnya perekonomian nasional membuat Presiden Jokowi tak punya pilihan. Kecuali memotong anggaran di kementerian maupun lembaga (K/L). Kecuali infrastruktur dan pendukung pertumbuhan. Kepastian adanya pemangkasan yang bakal diusulkan dalam RAPBN-P 2016 ini, disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Pesan Presiden, APBN-P perlu potong belanja," kata Menkeu Bambang di Jakarta, Selasaselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak resmi memperpanjang masa berlaku insentif pajak hingga Desember 2020. Sebelumnya, kebijakan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga September tahun ini.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, pesimistis target penerimaan kepabeanan yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar mencapai target sesuai APBN 2019. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mengatakan penerimaan kepabeanan tahun ini terganggu akibat adanya perubahan kegiatan perekonomian dari sektor korporasi.selengkapnya

Kucuran insentif dari pemerintah bagi sektor properti belum berakhir. Teranyar, Kementerian Keuangan menyatakan tengah mengkaji rencana penghapusan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas properti.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih menghitung implikasi rencana penurunan pajak penghasilan (PPh) final 1% ke penerimaan pajak.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya