Penerimaan daerah Jawa Tengah terbesar hingga kini masih mengandalkan pada sektor pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kalangan legislatif menilai, sektor tersebut tidak bisa diandalkan terus menerus. Pasalnya, produsen atau pemegang merek dagang kendaraan bermotor di Indonesia adalah negara asing alias impor.selengkapnya
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akhirnya mendapatkan keringanan pajak atas penjualan minyak mentah ke PT Pertamina (Persero). Ini seiring dengan adanya revisi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 5 tahun 2014 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mencapai Rp900,82 triliun hingga 30 September 2018. Jumlah tersebut setara dengan realisasi 63,26 persen dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp1.424 triliun.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk tetap mempertahankan peta jalan (roadmap) penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 146/2017.selengkapnya
Sejumlah kalangan meminta Kementerian Keuangan tetap mempertahankan peta jalan (roadmap) penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 146/2017.selengkapnya
Pemerintah mempertimbangkan keringanan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak dari gempa Lombok dan gempa Palu. Ini lantaran aktivitas ekonomi daerah bencana pasti lumpuh, sehingga dunia usaha belum membukukan laba setelah terpapar bencana alam.selengkapnya
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen yang dikenakan angkutan logistik dengan kereta api disarankan dihapus. Penghapusan ini bertujuan agar pelaku usaha beralih dari angkutan jalan ke kereta api terkait over dimensi dan overload (ODOL).selengkapnya
Kementerian Keuangan tengah mengkaji penambahan enam jenis ekspor jasa yang akan dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai alias PPN 0 persen. Penambahan enam ekspor jasa ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.selengkapnya
Dunia usaha terus meningkatkan keunggulan ekspor jasa di Indonesia untuk menghasilkan devisa. Namun, adanya penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinilai menghambat ekspor tersebut.selengkapnya
Pemerintah tengah menggodok adanya tambahan jenis ekspor jasa yang terkena aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0 persen. Hal tersebut guna meningkatkan ekspor jasa dan mendatangkan lebih banyak devisa.selengkapnya
Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I, Pusat Kebijakan Penadapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Rustam Effendi tengah memproses dan mengkaji sektor jasa yang atas ekspornya bisa diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) alias tarif 0 persen.selengkapnya
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II menggelar dialog pemberdayaan UMKM dan implikasi perpajakan, serta Peresmian Tax Center DEL dengan tema 'Menuju Masyarakat Kawasan Danau Toba Tertib Pajak' di Institut Teknologi DEL, Laguboti, Tobasa.selengkapnya
Pemerintah Jokowi-JK resmi menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 22 untuk 1.147 barang impor. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan impor penyebab defisit transkasi neraca berjalan.selengkapnya
China berencana memangkas tingkat rata-rata tarif untuk sejumlah impor dari mitra dagang utamanya, secepatnya pada bulan depan.selengkapnya
Pemerintah dan panitia kerja (Panja) A Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target penerimaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2019 sebesar Rp103,67 triliun.selengkapnya
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan atas perubahan target penerimaan perpajakan di tahun 2019.selengkapnya
Akhir bulan ini, kebijakan pertukaran data pajak otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) antarnegara mulai diterapkan. Beberapa data penting, termasuk data wajib pajak, akan turut ditukarkan melalui common transmission system (CTS).selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendukung transparansi perpajakan calon legislatif dijadikan persyaratan bagi peserta pemilihan umum.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendukung transparansi perpajakan calon legislatif (Caleg) dijadikan persyaratan bagi peserta pemilihan umum.selengkapnya
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terus mendorong kepatuhan para politisi baik yang duduk sebagai wakil rakyat maupun yang duduk di eksekutif terkait dengan pelaporan pajak.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya