MK Tetapkan Pengadilan Pajak masih di Bawah KemenkeuMK Tetapkan Pengadilan Pajak masih di Bawah KemenkeuRabu 30 Sep 2020 13:50Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diajukan hakim yustisial di Mahkamah Agung Teguh Satya Bhakti karena pemohon dinilai tidak mengalami kerugian akibat berlakunya undang-undang itu.selengkapnya

 Perpanjangan Insentif Pajak Bisa Bantu Pelaku UsahaPerpanjangan Insentif Pajak Bisa Bantu Pelaku UsahaRabu 19 Ags 2020 14:45Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Kebijakan insentif pajak yang dilanjutkan pada tahun 2021 dinilai dapat membantu kalangan dunia usaha yang saat ini sedang kesulitan cash flow. Lebih jauh, kebijakan tersebut diharapkan adil bagi semua wajib pajak yang pada akhirnya membantupemulihan ekonomi.selengkapnya

 Pemerintah Didesak Revisi Penetapan Tarif Cukai TembakauPemerintah Didesak Revisi Penetapan Tarif Cukai TembakauKamis 2 Jul 2020 14:24Ridha Anantidibaca 249 kaliSemua Kategori

Pakar kebijakan publik dan ekonom mendesak Pemerintah untuk segera merevisi kebijakan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Tembakau.selengkapnya

 Eks Menkeu sebut Program Relaksasi Pajak Tak Akan MembantuEks Menkeu sebut Program Relaksasi Pajak Tak Akan MembantuRabu 15 Apr 2020 14:13Ridha Anantidibaca 258 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan saat ini pemerintah tak perlu memprioritaskan pemberian insentif relaksasi pajak karena dinilai tidak membantu dalam situasi saat ini akan banyak perusahaan yang merugi.selengkapnya

 Sri Mulyani akan perluas insentif pajak, ini tanggapan pengusahaSri Mulyani akan perluas insentif pajak, ini tanggapan pengusahaRabu 15 Apr 2020 11:56Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dalam waktu dekat pemerintah bakal melebarkan insentif pajak kepada 11 sektor yang dinilai terdampak virus corona atau corona virus disease 2019 (Covid-2019).selengkapnya

 Sri Mulyani lebarkan insentif pajak, DDTC: Bagus untuk jaga basis pajakSri Mulyani lebarkan insentif pajak, DDTC: Bagus untuk jaga basis pajakRabu 15 Apr 2020 11:51Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dalam waktu dekat pemerintah bakal melebarkan insentif pajak kepada 11 sektor yang dinilai terdampak virus corona atau corona virus disease 2019 (Covid-2019).selengkapnya

 Stimulus PPh 21 Ditanggung Pemerintah Tidak `Ngefek` untuk Daya BeliStimulus PPh 21 Ditanggung Pemerintah Tidak `Ngefek` untuk Daya BeliRabu 18 Mar 2020 15:01Ridha Anantidibaca 752 kaliSemua Kategori

Stimulus fiskal Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) selama 6 bulan untuk menangkal dampak ekonomi dari Covid-19 dinilai tidak memiliki pengaruh terhadap daya beli.selengkapnya

 Alih fungsi KPP Pratama dinilai positif dorong ekstensifikasi pajakAlih fungsi KPP Pratama dinilai positif dorong ekstensifikasi pajakSelasa 3 Mar 2020 15:03Ridha Anantidibaca 711 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mulai Senin (2/3).selengkapnya

 Usulan cukai untuk kendaraan bermotor dinilai salah alamatUsulan cukai untuk kendaraan bermotor dinilai salah alamatSenin 24 Feb 2020 10:43Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menerapkan cukai untuk kedaraan bemotor dianggap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) salah alamat. Alasannya, instrumen fiskal yang bertujuan mengurangi emisi karbon tersebut lebih pas kalau bahan bakar minyak (BBM) yang dipilih sebagai barang kena cukai.selengkapnya

 Relaksasi Pajak Mobil Listrik Diminta Segera BerlakuRelaksasi Pajak Mobil Listrik Diminta Segera BerlakuRabu 25 Des 2019 09:58Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

PT PLN berharap ada relaksasi pajak untuk mobil listrik. Pasalnya, pajak mobil listrik dinilai sangat mahal.selengkapnya

 Uni Eropa Resmi Pungut Bea Masuk 18 Persen Atas Sawit RIUni Eropa Resmi Pungut Bea Masuk 18 Persen Atas Sawit RIRabu 11 Des 2019 13:31Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Uni Eropa resmi memungut bea masuk anti subsidi (BMAS) sebesar 8-18 persen terhadap impor biodiesel asal Indonesia pada Senin (9/12) waktu setempat. Pengenaan bea masuk merupakan tindakan perlawanan dari Uni Eropa atas subsidi yang dinilai tidak adil dari Indonesia.selengkapnya

 Polemik Cukai Rokok, Solusi Kemenkeu Dikritik IndefPolemik Cukai Rokok, Solusi Kemenkeu Dikritik IndefSenin 9 Des 2019 15:45Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) pada 2020 dinilai tidak efektif menyelesaikan polemik rokok elektrik, kata peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti,selengkapnya

 PP E-Commerce Belum Mampu Selesaikan Masalah Pajak Transaksi ElektronikPP E-Commerce Belum Mampu Selesaikan Masalah Pajak Transaksi ElektronikKamis 5 Des 2019 11:36Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dinilai masih belum mengatasi permasalahan pengenaan pajak dari transaksi di e-commerce.selengkapnya

 Jaga Industri Hasil Tembakau, Revisi PP No.109/2012 Perlu Kajian MendalamJaga Industri Hasil Tembakau, Revisi PP No.109/2012 Perlu Kajian MendalamJumat 22 Nov 2019 15:49Ridha Anantidibaca 570 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menilai rencana revisi Peraturan Pemerintah No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan problem bagi industri hasil tembakau.selengkapnya

 Produksi Industri Hasil Tembakau Terancam Turun DrastisProduksi Industri Hasil Tembakau Terancam Turun DrastisJumat 22 Nov 2019 14:36Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Tren penurunan produksi industri hasil tembakau diperkirakan kian signifikan bila revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terealisasi.selengkapnya

 Apindo mengamini Suryo Utomo calon terkuat Dirjen PajakApindo mengamini Suryo Utomo calon terkuat Dirjen PajakSelasa 29 Okt 2019 14:45Ridha Anantidibaca 830 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengamini kemungkinan Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak.selengkapnya

 Koalisi Tembakau Datangi Gedung DPR Gugat Kenaikan Cukai RokokKoalisi Tembakau Datangi Gedung DPR Gugat Kenaikan Cukai RokokSelasa 29 Okt 2019 11:10Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Koalisi Tembakau yang beranggotakan petani dan pelaku usaha tembakau pada Senin (28/10/2019) mendatangi DPR untuk menggugat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019 tentang penaikan cukai yang dinilai menjadi ancam keberlangsungan industri rokok.selengkapnya

 Kemasan Polos Rokok Berpotensi Kerek Peredaran Rokok IlegalKemasan Polos Rokok Berpotensi Kerek Peredaran Rokok IlegalKamis 10 Okt 2019 10:04Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Penerapan pembatasan merek (brand restriction) serta kemasan polos (plain packaging) bagi produk rokok dinilai belum dapat diterapkan di Indonesia karena berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.selengkapnya

 Pelonggaran Pajak Barang Mewah Belum Berdampak ke PropertiPelonggaran Pajak Barang Mewah Belum Berdampak ke PropertiKamis 10 Okt 2019 10:01Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Pelonggaran Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) di sektor properti dinilai belum berdampak maksimal. Senior Associate Director Colliers International Ferry Salanto mengatakan hal tersebut terlihat dari penjualan apartemen mewah.selengkapnya

 Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Tak Menggerus Pelaku IndustriKenaikan Cukai Rokok Dinilai Tak Menggerus Pelaku IndustriSelasa 8 Okt 2019 11:15Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah memastikan bahwa kebijakan kenaikan cukai rokok tidak berdampak besar bagi pelaku industri. Sebab kebijakan tersebut utamanya adalah untuk mengendalikan konsumsi rokok masyarakat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :