Sri Mulyani: Realisasi Pajak Belum Cerminkan Besarnya Penggunaan E-CommerceSri Mulyani: Realisasi Pajak Belum Cerminkan Besarnya Penggunaan E-CommerceRabu 17 Jul 2019 15:38Ridha Anantidibaca 211 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masuk ke dunia digital. Hal ini dimaksud untuk menambah penerimaan pajak.selengkapnya

 UMKM Minta Tunda Aturan Pajak E-CommerceUMKM Minta Tunda Aturan Pajak E-CommerceKamis 28 Mar 2019 13:02Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun berharap pemerintah menunda penerapan pajak bagi pelapak dengan skala usaha kecil menengah (UKM) hingga akhir tahun ini. Dia meminta, penundaan tersebut seiring dengan perluasan pasar bagi pelapak lewat marketplace yang diikutinya.selengkapnya

 Pengusaha pertanyakan pengawasan cukai vape di sektor e-commercePengusaha pertanyakan pengawasan cukai vape di sektor e-commerceKamis 31 Jan 2019 13:25Ridha Anantidibaca 803 kaliSemua Kategori

Regulasi cukai terhadap cairan rokok elektrik alias vape sudah mulai diimplementasikan. Meski para pengusaha vape tidak keberatan atas kebijakan ini, tapi mereka tetap mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam pengawasan, lantaran beberapa segmen pasar ditengarai masih lolos dari cukai.selengkapnya

 Pemerintah Mulai Sosialisasikan Aturan Pajak E-CommercePemerintah Mulai Sosialisasikan Aturan Pajak E-CommerceSenin 14 Jan 2019 14:08Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama akan melakukan sosialisasi secara bertahap terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210 tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Aturan tersebut akan berlaku efektif mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Pemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-CommercePemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-CommerceJumat 8 Des 2017 13:35Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) Tahun 2017-2019.selengkapnya

 Tarik Pajak hingga Bea Masuk, Jadi Skema Batasi Impor Barang E-CommerceTarik Pajak hingga Bea Masuk, Jadi Skema Batasi Impor Barang E-CommerceKamis 18 Jul 2019 15:28Ridha Anantidibaca 575 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya mencari cara untuk membatasi derasnya barang-barang impor yang masuk melalui perdagangan online atau marketplace. Hal ini dinilai penting sebagai langkah untuk menciptakan iklim usaha yang setara antara barang lokal dan barang impor.selengkapnya

 Warga Jawa Barat Kini Bisa Membayar Pajak Kendaraan Lewat E-CommerceWarga Jawa Barat Kini Bisa Membayar Pajak Kendaraan Lewat E-CommerceSenin 7 Jan 2019 13:23Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil luncurkan aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara) untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa langsung membayar pajaknya lewat jaringan ATM Bank BJB, gerai retail modern, hingga toko online.selengkapnya

 Perhatian! Belanja Barang Impor Via E-Commerce Sekarang Kena PajakPerhatian! Belanja Barang Impor Via E-Commerce Sekarang Kena PajakRabu 25 Des 2019 10:23Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis) atas barang kiriman dari sebelumnya US menjadi US per kiriman (consignment note) untuk bea masuk. Sedangkan pungutan Pajak dalam Rangka Impor diberlakukan normal (tidak ada batas ambang bawah/de minimis).selengkapnya

 KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Ajak UMKM Genjot Laba Lewat E-CommerceKPP Pratama Kebon Jeruk Dua Ajak UMKM Genjot Laba Lewat E-CommerceSenin 7 Okt 2019 09:04Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua menggelar Business Develoment Service (BDS) dengan melibatkan 400 Wajib Pajak penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).selengkapnya

 E-Commerce Ini Rilis Fitur Pembayaran Pajak Tanpa AntreE-Commerce Ini Rilis Fitur Pembayaran Pajak Tanpa AntreSelasa 27 Ags 2019 10:45Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Salah satu unicorn Indonesia, Bukalapak baru-baru ini meluncurkan fitur pembayaran pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah melalui platform Bukalapak.selengkapnya

 Pengusaha e-commerce siap berpartisipasi membahas pajak digitalPengusaha e-commerce siap berpartisipasi membahas pajak digitalJumat 19 Jul 2019 11:47Ridha Anantidibaca 320 kaliSemua Kategori

Wacana pemberlakuan pajak digital (digital tax) kembali mencuat setelah Prancis menerapkan digital tax sebesar 3% untuk sektor ekonomi digital di negara tersebut.selengkapnya

 PMK Pajak E-commerce Ditarik, Pengusaha Dagang-el GirangPMK Pajak E-commerce Ditarik, Pengusaha Dagang-el GirangSenin 1 Apr 2019 09:32Ridha Anantidibaca 225 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha dagang-el mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2018 tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

 Ridwan Kamil: Bayar Pajak Kendaraan Bisa Lewat Minimarket atau E-CommerceRidwan Kamil: Bayar Pajak Kendaraan Bisa Lewat Minimarket atau E-CommerceRabu 19 Des 2018 10:59Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kembali berinovasi dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor.selengkapnya

 Ritel Konvensional Desak Kesetaraan Pajak dengan E-CommerceRitel Konvensional Desak Kesetaraan Pajak dengan E-CommerceKamis 24 Mei 2018 13:47Ridha Anantidibaca 725 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha ritel konvensional mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan terkait kesetaraan pajak terhadap perusahaan toko online dan toko konvensional.selengkapnya

 Sri Mulyani Ungkap Banyak Negara Alami Masalah Pajak E-CommerceSri Mulyani Ungkap Banyak Negara Alami Masalah Pajak E-CommerceKamis 13 Okt 2016 10:24Administratordibaca 567 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan tahunan World Bank dan International Monetary Fund (IMF) sempat membahas soal pajak usaha berbasis online seperti Google dan Apple. Dalam pembahasan tersebut, dia mengatakan banyak negara-negara yang bernasib sama seperti seperti Indonesia.selengkapnya

 Negara-negara G-20 Saling Curhat Soal Pajak e-CommerceNegara-negara G-20 Saling Curhat Soal Pajak e-CommerceKamis 13 Okt 2016 08:05Administratordibaca 723 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penghindaran pajak yang selama ini dilakukan oleh beberapa perusahaan raksasa teknologi dunia, menjadi salah satu topik diskusi penting dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Bank Sentral negara-negara anggota G-20.selengkapnya

 Tak Cuma Google, Pemerintah Juga Harus Kejar Pajak E-CommerceTak Cuma Google, Pemerintah Juga Harus Kejar Pajak E-CommerceSenin 26 Sep 2016 13:17Administratordibaca 822 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako menilai, tiga kementerian bisa memanggil para pelaku usaha nirkabel di Indonesia, bukan hanya Google melainkan juga para pelaku online shop alias ecommerce di Indonesia.selengkapnya

 Pembayaran Pajak Melalui E-Commerce Capai Rp59,7 MiliarPembayaran Pajak Melalui E-Commerce Capai Rp59,7 MiliarSenin 14 Okt 2019 12:56Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Sejak Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) diluncurkan dan bekerja sama dengan Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet pada 23 Agustus 2019, pembayaran pajak bisa dilaksanakan melalui ketiga aplikasi tersebut.selengkapnya

 Soal E-Commerce, Sri Mulyani: Tak Melulu Pungut PajakSoal E-Commerce, Sri Mulyani: Tak Melulu Pungut PajakJumat 18 Jan 2019 14:24Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan Peraturan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Sri Mulyani pun saat ini telah melakukan diskusi bersama-sama pelaku usaha di media sosial.selengkapnya

 Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerceSelasa 12 Des 2017 08:52Ridha Anantidibaca 882 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :