Penghapusan PPN 10 Persen untuk KA Logistik Belum CukupPenghapusan PPN 10 Persen untuk KA Logistik Belum CukupJumat 5 Okt 2018 15:11Ridha Anantidibaca 1141 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan menyambut baik rencana Kementerian Perhubungan untuk menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan logistik dengan kereta api. Namun, kebijakan ini dinilai belum mampu mengatasi permasalahan utama, yakni biaya logistik dengan kereta api yang lebih mahal dibandingkan angkutan darat seperti truk.selengkapnya

 Harley Davidson tak Naikkan Harga untuk Tutupi Pajak EropaHarley Davidson tak Naikkan Harga untuk Tutupi Pajak EropaSelasa 26 Jun 2018 15:53Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Harley-Davidson Inc mengatakan tidak akan menaikkan harga eceran atau grosir pada penyalurnya untuk menutupi biaya pajak pembalasan oleh Uni Eropa terhadap produk AS. Harley-Davidson mengatakan pajak akan mengurangi akses pelanggan ke sepeda motor dan melukai usaha penyalur.selengkapnya

 Meski Diapresiasi, Pengurangan Pajak UMKM Tetap Bebani Pengusaha KecilMeski Diapresiasi, Pengurangan Pajak UMKM Tetap Bebani Pengusaha KecilSenin 4 Jun 2018 11:07Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha mengapresiasi pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final dari 1% menjadi 0,5% bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kendati aturan itu berpotensi memunculkan biaya baru yang memberatkan.selengkapnya

 Parkir di Wali Kota Jakarta Barat Tak Masuk Pajak DaerahParkir di Wali Kota Jakarta Barat Tak Masuk Pajak DaerahSelasa 20 Mar 2018 10:58Ridha Anantidibaca 1329 kaliSemua Kategori

Banyaknya kendaraan yang terparkir di kantor wali kota Jakarta Barat tak lantas memberikan keuntungan bagi pajak daerah. Sebab pembayaran parkir di kantor wali kota tidak masuk dalam retribusi pendapatan asli daerah (PAD).selengkapnya

 Kini Petugas Pajak Bisa Intip Kewajiban WP dari Biaya HidupKini Petugas Pajak Bisa Intip Kewajiban WP dari Biaya HidupJumat 2 Mar 2018 14:13Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

Kementerian keuangan menerbitkkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto. Dengan aturan ini, petugas pajak atau fiskus, bisa memeriksa Wajib Pajak (WP) yang tidak melaporkan pembukuan peredaran bruto yang dimilikinya.selengkapnya

 Kemenag: Travel Jangan Salahgunakan Pajak SaudiKemenag: Travel Jangan Salahgunakan Pajak SaudiSenin 8 Jan 2018 12:17Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono mengatakan kenaikan pajak pelayanan haji dan umrah sebesar 5 persen perlu dipahami secara proporsional oleh para jamaah haji dan umrah Indonesia.selengkapnya

 Arab Saudi Terapkan Pajak 5%, Biaya Apa Saja yang Bakal Naik?Arab Saudi Terapkan Pajak 5%, Biaya Apa Saja yang Bakal Naik?Selasa 2 Jan 2018 10:15Ridha Anantidibaca 738 kaliSemua Kategori

Pemerintah Arab Saudi menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% di awal 2018. Kebijakan ini bakal berimbas ke ongkos ibadah Haji dan Umrah.selengkapnya

 Analis masih rekomendasikan beli saham HMSPAnalis masih rekomendasikan beli saham HMSPJumat 3 Feb 2017 13:48Ajeng Widyadibaca 1041 kaliSemua Kategori

Cukai rokok sudah resmi naik bulan lalu. Tidak hanya cukai rokok yang sudah naik rata-rata 10,54%, pajak pertambahan nilai (PPN) hasil tembakau juga naik menjadi 9,1% dari 8,7%.selengkapnya

 PNBP Nikah per Oktober Capai 1,7 TriliunPNBP Nikah per Oktober Capai 1,7 TriliunSelasa 15 Nov 2016 14:41Ajeng Widyadibaca 1122 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014. PMA ini mengatur bahwa pernikahan gratis jika dilakukan di KUA dan dikenakan biaya Rp600.000 jika dilakukan di luar KUA.selengkapnya

 Darmin Belum Mau Teken Revisi Aturan Cost Recovery MigasDarmin Belum Mau Teken Revisi Aturan Cost Recovery MigasSabtu 22 Okt 2016 08:03Administratordibaca 1048 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih perlu bersabar dalam menerapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 untuk menggairahkan bisnis di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Penyebabnya, hingga kini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum meneken draf final revisi aturan tentang cost recovery (penggantian biaya talangan kontraktor migas)selengkapnya

 TOP BISNIS: Pesan World Bank soal Tax Amnesty hingga Permintaan Dirjen PajakTOP BISNIS: Pesan World Bank soal Tax Amnesty hingga Permintaan Dirjen PajakKamis 6 Okt 2016 11:00Admindibaca 727 kaliSemua Kategori

Bank Dunia mengingatkan kepada Indonesia agar tak berpuas diri dengan capaian tax amnesty. Penyebabnya, terdapat beberapa sektor yang harus diperhatikan. Utamanya adalah ancaman 'hot money' dari derasnya dana WNI di luar negeri yang masuk ke Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah Paparkan Pokok Perubahan Revisi PP 79/2010Pemerintah Paparkan Pokok Perubahan Revisi PP 79/2010Jumat 23 Sep 2016 07:53Administratordibaca 1016 kaliSemua Kategori

Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan perlakuan pajak penghasilan bidang usaha hulu minyak dan gas bumi untuk tujuan memperbaiki iklim investasi sektor tersebut.selengkapnya

 Pelayanan Amnesti Pajak tak Dipungut BiayaPelayanan Amnesti Pajak tak Dipungut BiayaSelasa 19 Jul 2016 19:01Administratordibaca 1476 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi memastikan wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak tidak akan dipungut biaya.selengkapnya

 Pemerintah Dorong Pengusaha MLM Bayar PajakPemerintah Dorong Pengusaha MLM Bayar PajakSabtu 4 Jun 2016 10:56Administratordibaca 1329 kaliSemua Kategori

Pemerintah mendorong para pelaku usaha pemasaran berjenjang alias Multi Level Marketing (MLM) agar bersedia membayar pajak penghasilan (PPh). Pajak itu dipungut dari bonus yang diterima oleh pengusaha MLM tersebut. Selama ini, para pelaku usaha MLM masih enggan membayar pajak penghasilan. Sebab, mereka mengeluhkan penghasilan dari bonus yang diperolehnya masih harus dikurangi biaya lainnya.selengkapnya

 MLA Bikin Koruptor dan Pengemplang Pajak Tak Mudah Simpan Aset IlegalMLA Bikin Koruptor dan Pengemplang Pajak Tak Mudah Simpan Aset IlegalKamis 7 Feb 2019 15:20Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik ditandatanganinya Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance antara Pemerintah RI dengan Swiss di Bernerhof Bern, Senin kemarin. Dengan perjanjian ini, KPK dapat lebih mudah bertukar informasi keuangan dengan otoritas di Swiss.selengkapnya

 Indonesia dan Swiss teken kerjasama MLA, bidik kejahatan pajak dan korupsiIndonesia dan Swiss teken kerjasama MLA, bidik kejahatan pajak dan korupsiRabu 6 Feb 2019 09:05Ridha Anantidibaca 605 kaliSemua Kategori

Pemerintah Republik Indonesia (RI) via Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meneken perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss di Bernerhof Bern, Senin (4/2).selengkapnya

 `Riuhnya` Perpajakan Indonesia Sepanjang 2017, Sebuah Kilas Balik`Riuhnya` Perpajakan Indonesia Sepanjang 2017, Sebuah Kilas BalikJumat 29 Des 2017 09:40Ridha Anantidibaca 1423 kaliSemua Kategori

Pajak adalah keseharian masyarakat Indonesia. Sehingga jika adaperubahan-perubahan dalam perpajakan Indonesia, masyarakat akan langsung bereaksi karena langsung menyangkut pada dirinya.selengkapnya

 Tax Refund Cegah Pungutan Pajak GandaTax Refund Cegah Pungutan Pajak GandaSelasa 28 Nov 2017 15:07Ridha Anantidibaca 1234 kaliSemua Kategori

Kebijakan sistem pengembalian pajak (tax refund) bertujuan untuk mencegah pungutan pajak ganda antarnegara. Terutama bagi masyarakat yang berbelanja di luar negeri.selengkapnya

 Intip Kartu Kredit, Siapa yang Dikejar Ditjen Pajak?Intip Kartu Kredit, Siapa yang Dikejar Ditjen Pajak?Rabu 25 Mei 2016 17:41Administratordibaca 813 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta buka-bukaan mengungkapkan kepentingan di balik mengintip data nasabah kartu kredit. Jika ini dilakukan, maka akan mampu meredam panik atau resah berlebihan yang saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta mengatakan, adapun salah satunya caranya adalah melakukan sosialisasi informasi.selengkapnya

 Tunggak Pajak, 4 Kendaraan Pemkab Purwakarta Terjaring RaziaTunggak Pajak, 4 Kendaraan Pemkab Purwakarta Terjaring RaziaRabu 11 Jul 2018 15:30Ridha Anantidibaca 835 kaliSemua Kategori

Petugas gabungan menggelar razia kendaraan di Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dari ratusan kendaraan bermotor yang diperiksa petugas, tercatat empat unit kendaraan milik Pemkab Purwakarta terjaring razia gara-gara menunggak pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :