Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memproyeksikan kebijakan pengampunan pajak yang gagal dilaksanakan bisa membuat pemerintah harus melakukan penghematan belanja kementerian lembaga hingga mencapai kurang lebih Rp250 triliun. "Kalau tidak ada tax amnesty, pemotongan belanja bisa Rp250 triliun dan bisa berpengaruh ke ke pertumbuhan ekonomi secara langsung," kata Bambang saat melakukan rapatselengkapnya
Persoalan pajak bukan lagi isu domestik. Kini masalah pajak menjadi isu internasional. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro lantas berkisah mengapa sorotan mata dunia kini mengarah kepada persoalan pajak. "Kenapa isu pajak mendadak jadi isu internasional? Karena di masa lalu, pajak dianggap isu domestik. Masing-masing negara sibuk dengan urusan pajaknya sendiri.selengkapnya
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan perkembangan ekonomi global perlahan-lahan membuat isu pajak menjadi isu internasional. "Karena di masa lalu pajak itu dianggap isu domestik, masing-masing negara tentunya sibuk dengan urusan pajaknya baik di dalam bentuk mengumpulkan pajaknya, kebijakan pajaknya, dan bagaimana pajak bisa merangsang investasi sekaligus juga bisa menjaga penerimaanselengkapnya
Seluruh negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Indonesia resah dengan praktik menghindari pajak melalui pelarian keuntungan (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS). Dampaknya, penerimaan pajak kurang maksimal sehingga Negara mengandalkan utang untuk menutup defisit anggaran. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengatakan, isu pajak menjadi pembahasan tingkat dunia lantaran maraknyaselengkapnya
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan persoalan perpajakan yang mendesak untuk diperbaiki saat ini adalah menyangkut perbaikan teknologi informasi (TI), khususnya data pembayar dan penerimaan pajak. "Pajak yang benar dewasa ini tidak lepas dari informasi, data. Oleh karena itu, masalah yang ingin kita atasi adalah peningkatan informasi data pembayar pajak dengan IT yang baik," kata Wapres Jusuf Kselengkapnya
Ditjen Pajak mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet agar seluruh pemain OTT dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib pajak. Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak mengakui sampai saat ini banyak pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing yangselengkapnya
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah II targetkan 469 ribu wajib pajak (WP), untuk pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) melalui e-filing. Salah satu upaya untuk merealisasikan target tersebut adalah dengan cara perpanjangan waktu pelaporan. “Batas terakhir pelaporan SPT harusnya Maret kemarin. Sehingga dengan adanya perpanjangan ini,selengkapnya
Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjadi salah satu instansi di pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar terutama dalam mengumpulkan pajak dari seluruh warga negara Indonesia demi percepatan pembangunan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak diusulkan untuk naik peringkat.selengkapnya
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan perbankan menyampaikan data dan informasi kartu kredit untuk kepentingan perpajakan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Kewajiban tersebut berlaku untuk 23 bank. PMK tersebut merupakan Perubahan Kelima Atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 yang mengatur tentang Rincian Jenis Data dan Informasiselengkapnya
Pemerintah berencana untuk mengusulkan pungutan pajak bagi perusahaan penyedia jasa layanan konten data dan informasi berbasis internet (Over The Top/OTT) seperti Google, Facebook, Youtube, sampai dengan Twitter. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, aturan pemungutan pajak ini akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK)selengkapnya
Ikea mendapat tuduhan serius terkait pajak di Eropa. Berdasarkan laporan yang dirilis partai Hijau di Parlemen Eropa, Ikea dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan US$ 1,1 miliar. Hal tersebut dilakukan Ikea pada kurun waktu 2009 hingga 2014.selengkapnya
Saat ini, Djakarta Lloyd telah berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp18 miliar di 2015 atau meningkat Rp6 miliar jika dibandingkan dengan capaian laba bersih di 2014 yang sekira Rp12 miliar. Bahkan, dengan adanya upaya-upaya kerjasama dan memanfaatkan sinergi BUMN, Djakarta Lloyd menargetkan laba bersih di 2016 sekira Rp60 miliar.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya