Sri Mulyani: Cakupan Perjanjian Penghindaran Pajak di Asean DiperluasSri Mulyani: Cakupan Perjanjian Penghindaran Pajak di Asean DiperluasSelasa 10 Apr 2018 10:51Ridha Anantidibaca 944 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah memperluas cakupan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Dua negara yang masih dalam tahap finalisasi adalah Myanmar dan Kamboja.selengkapnya

 Reformasi perpajakan di mata pengamatReformasi perpajakan di mata pengamatSenin 9 Apr 2018 09:20Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Perpajakan berupaya mendorong penerimaan melalui berbagai macam reformasi. Salah satunya melalui penertiban impor berisiko tinggi khususnya untuk bea dan cukai.selengkapnya

 PMI rendah, ketidakpastian soal e-faktur sempat bikin sektor ritel panikPMI rendah, ketidakpastian soal e-faktur sempat bikin sektor ritel panikRabu 4 Apr 2018 14:09Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Manufaktur di Tanah Air masih bisa mengepul, tapi laju ekspansinya melemah di akhir kuartal I lalu. Nikkei dan IHS Markit dalam surveinya, Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia ada di level 50,7 pada Maret laluselengkapnya

 Wajib Pajak Lapor SPT di Sumbar Masih MinimWajib Pajak Lapor SPT di Sumbar Masih MinimRabu 21 Mar 2018 14:48Ridha Anantidibaca 826 kaliSemua Kategori

Jumlah wajib pajak (WP) di Sumatra Barat yang sudah lapor Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan baru menyentuh angka 34 persen dari 720 ribu WP orang pribadi dan badan. Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Aim Nursalim Saleh mengungkapkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak orang pribadi, yang batas waktu pelaporannya 31 Maret 2018 mendatang.selengkapnya

 Syarat Diperingan, Insentif Pajak yang Baru Ditunggu PengusahaSyarat Diperingan, Insentif Pajak yang Baru Ditunggu PengusahaRabu 14 Mar 2018 11:21Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha ikut menanti penetapan empat kebijakan baru yang fokus pada insentif pajak dari pemerintah. Empat kebijakan tersebut ditargetkan bisa rampung pada akhir Maret dan mulai berlaku April 2018 mendatang.selengkapnya

 HIPMI: Kebijakan Pajak Harus Tetap Perhatikan Hak Wajib PajakHIPMI: Kebijakan Pajak Harus Tetap Perhatikan Hak Wajib PajakRabu 7 Mar 2018 09:28Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Pada akhir April 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus selesai mendapatkan laporan nasabah bank yang memiliki rekening minimal Rp1 miliar.selengkapnya

 Punya target tumbuh 24%, ini strategi Ditjen PajakPunya target tumbuh 24%, ini strategi Ditjen PajakSelasa 9 Jan 2018 15:38Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mematok target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Jumlah ini hanya naik 10,94% dibanding target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

 Permudah Pengisian Formulir SPT Secara Online, DJP Siapkan e-FormPermudah Pengisian Formulir SPT Secara Online, DJP Siapkan e-FormSelasa 7 Mar 2017 14:14Ajeng Widyadibaca 985 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai fitur baru bagi wajib pajak yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Fitur baru tersebut yaitu e-Form yang akan mempermudah pelaporan SPT melalui online‎ atau e-Filing.selengkapnya

 Penutupan Kartu Kredit BCA Naik 300%Penutupan Kartu Kredit BCA Naik 300%Selasa 17 Mei 2016 18:51Administratordibaca 1276 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mengungkapkan jumlah penutupan kartu kredit naik 300 persen pada April 2016. Hal ini terhitung sejak berlakunya peraturan penyampaian data transaksi kartu kredit harian nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Direktur BCA Santoso di Jakarta, Selasa (17/5/2016), mengatakan sejumlah nasabah yang menutup kartu kredit, beralasan mereka khselengkapnya

 Kapolri: Bagaimana Tahu Uang Tax Amnesty Hasil Korupsi?Kapolri: Bagaimana Tahu Uang Tax Amnesty Hasil Korupsi?Rabu 27 Apr 2016 11:18Administratordibaca 969 kaliSemua Kategori

Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti mengatakan uang yang direpatriasi dengan berlakunya UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) itu belum dapat langsung dipastikan berasal dari hasil korupsi. Apalagi tidak ada laporan soal uang itu merupakan hasil korupsi. Itulah sebabnya, kata Badrodin, data pengguna amnesti pajak memang dilindungi sebagai bentuk kepastian hukum.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Program Entaskan Kemiskinan hingga Pajak RI Tak SeksiTOP OF THE WEEK: Program Entaskan Kemiskinan hingga Pajak RI Tak SeksiSenin 18 Apr 2016 10:53Administratordibaca 1293 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Diantaranya ada beberapa program sinergi yang bakal dijalankan pemerintah. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali naik pitam lantaran lamanya pembuatan sertifikat tanah. Hal ini dia temukan saat melakukan kunjungan ke Brebes. Selain itu, Okezone telah merangkum tiga berita yang paling banyak dibacaselengkapnya

 RUU Tax Amnesty Disetujui, DPR Terpukau Jumlah Uang MasukRUU Tax Amnesty Disetujui, DPR Terpukau Jumlah Uang MasukJumat 15 Apr 2016 13:22Administratordibaca 1093 kaliSemua Kategori

Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Rapat ini terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amensty atau pengampunan pajak. Ketua DPR, Ade Komarudin, dalam keterangan persnya mengatakan, selama ini memang pimpinan fraksi di DPR banyak yang mempertanyakan berapa keuntungan negara kalau RUU tersebut disetujui.selengkapnya

 Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilJumat 28 Mei 2021 12:17Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Pelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

 Ada rencana pajak karbon, simak tanggapan Indocement Tunggal Prakarsa (INTP)Ada rencana pajak karbon, simak tanggapan Indocement Tunggal Prakarsa (INTP)Kamis 27 Mei 2021 15:00Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan sedang menyiapkan pajak emisi karbon alias carbon tax. Rencana tersebut tertuang di dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022.selengkapnya

 Produksi rokok melempem, Sri Mulyani waspadai penurunan penerimaan cukaiProduksi rokok melempem, Sri Mulyani waspadai penurunan penerimaan cukaiKamis 22 Okt 2020 13:44Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi penerimaan cukai musti diwaspadai, walaupun pertumbuhannya masih positif. Hal ini dikarenakan produksi rokok atau hasil tembakau berada di zona negatif.selengkapnya

 Pemerintah sediakan Rp 20,4 triliun untuk insentif pajak 2021Pemerintah sediakan Rp 20,4 triliun untuk insentif pajak 2021Rabu 19 Ags 2020 13:42Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021. Dari sisi insentif perpajakan untuk dukungan bagi dunia usaha atau korporasi telah dianggarkan sebesar Rp 20,4 triliun.selengkapnya

 Pemerintah berikan relaksasi cukai sebesar Rp 27,9 triliun terhadap 84 pabrik rokokPemerintah berikan relaksasi cukai sebesar Rp 27,9 triliun terhadap 84 pabrik rokokRabu 8 Jul 2020 14:08Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat relaksasi pembayaran pita cukai mencapai Rp 27,9 triliun. Total tersebut berasal dari 84 pabrik yang sudah mengajukan penundaan pembayaran pita cukai sejak 9 April sampai 30 Juni 2020.selengkapnya

 Realisasi insentif pajak hingga baru 6,8%, ini penyebabnya menurut MenkeuRealisasi insentif pajak hingga baru 6,8%, ini penyebabnya menurut MenkeuSenin 22 Jun 2020 14:18Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menggelontorkan insentif pajak dalam rangka mendukung dunia usaha terhadap dampak ekonomi yang disebabkan corona virus disease 2019 (Covid-19). Sayangnya belum banyak wajib pajak (WP) yang memanfaatkan insentif ini. Hingga Mei 2020, realisasi insentif pajak baru mencapai 6,8% dari anggaran atau setara Rp 8,2 triliunselengkapnya

 Penerimaan Pajak Sampai Akhir Mei Tumbuh NegatifPenerimaan Pajak Sampai Akhir Mei Tumbuh NegatifKamis 18 Jun 2020 09:32Ridha Anantidibaca 702 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak hingga akhir Mei mengalami kontraksi 10,8 persen dibandingkan tahun lalu, menjadi Rp 444,6 triliun. Kinerja ini lebih buruk dibandingkan periode Januari-April 2020 yang tumbuh negatif 3,09 persen.selengkapnya

 KPK Soroti Rendahnya Penerimaan Pajak DKI JakartaKPK Soroti Rendahnya Penerimaan Pajak DKI JakartaKamis 4 Jun 2020 13:34Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti menurunnya penerimaan pajak Pemprov DKI Jakarta. Lembaga antirasuah mencatat persentase capaian rencana aksi Optimalisasi Pajak Daerah Pemprov DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah, yakni 39,5 persen, dengan besaran nilai Rp8,2 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :