Kekayaan dan Kepatuhan Wajib PajakKekayaan dan Kepatuhan Wajib PajakKamis 2 Feb 2017 13:26Ajeng Widyadibaca 1000 kaliSemua Kategori

Besarnya ekonomi suatu daerah terlihat seakan berbanding lurus dengan tingginya ketidakpatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

 Infrastruktur MenantiInfrastruktur MenantiKamis 26 Jan 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 633 kaliSemua Kategori

Memasuki babak terakhir amnesti pajak, harapan agar dana warga negara Indonesia yang masih diparkir di luar negeri masuk ke dalam negeri terlihat semakin tipis. Selain dinamika politik, pemilik dana masih berpikir ulang untuk investasi ke sektor riil yang ditawarkan pemerintah.selengkapnya

 Laba multifinance syariah mekar di NovemberLaba multifinance syariah mekar di NovemberKamis 26 Jan 2017 13:13Ajeng Widyadibaca 1108 kaliSemua Kategori

Tahun 2016 menjadi momen manis bagi multifinance syariah. Laba multifinance syariah tumbuh 80,1%.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah, Administrasi dan Pajak Harus TerintegrasiPajak Progresif Tanah, Administrasi dan Pajak Harus TerintegrasiRabu 25 Jan 2017 15:04Ajeng Widyadibaca 1283 kaliSemua Kategori

Pajak progresif untuk tanah tidak produktif atau menganggur boleh saja diterapkan, namun harus ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah. Salah satunya administrasi pertanahan dan pajak yang harus terintegrasi.selengkapnya

 Prinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiPrinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiRabu 25 Jan 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 911 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menggunakan skema pajak progresif sebagai instrumen untuk pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia, apalagi saat ini marak aksi investasi lewat pembelian tanah tetapi dibiarkan menganggur.selengkapnya

 Pengamat Pertanyakan Rencana Kemendikbud Cari Dana Bukan PajakPengamat Pertanyakan Rencana Kemendikbud Cari Dana Bukan PajakRabu 25 Jan 2017 13:44Ajeng Widyadibaca 1082 kaliSemua Kategori

Pakar pendidikan dari Universitas Paramadina, Andreas Tambah, mempertanyakan, rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberdayakan sejumlah satuan kerja untuk mencari dana bukan pajak. Pasalnya, fasilitas pendidikan merupakan tanggung jawab negara/pemerintah.selengkapnya

 Trump Berkuasa, TPP Langsung Mati GayaTrump Berkuasa, TPP Langsung Mati GayaSelasa 24 Jan 2017 12:10Ajeng Widyadibaca 575 kaliSemua Kategori

Pendiri perusahaan riset independen High Frequency Economics, Carl Winberg meyakini bahwa gebrakan pertama Presiden AS Donald Trump adalah keluar dari Trans Pacific Partnerships (TPP).selengkapnya

 Kasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak IndonesiaKasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak IndonesiaSenin 23 Jan 2017 10:25Ajeng Widyadibaca 1184 kaliSemua Kategori

Google hingga saat ini tetap belum bersedia untuk membayar pajak seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, potensi pajak Google terbilang sangat besar mengingat pesatnya penggunaan internet di Indonesia. Jumlahnya pun mencapai Rp5 triliun.selengkapnya

 Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Jumat 20 Jan 2017 15:04Ajeng Widyadibaca 3008 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

 Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoJumat 20 Jan 2017 14:29Ajeng Widyadibaca 847 kaliSemua Kategori

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

 Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017Jumat 20 Jan 2017 11:40Ajeng Widyadibaca 546 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memperkirakan masalah pajak Google akan bisa diselesaikan pada kuartal pertama 2017.selengkapnya

 Terkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutTerkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutJumat 13 Jan 2017 10:00Ajeng Widyadibaca 691 kaliSemua Kategori

Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara.selengkapnya

 PPN Rokok Naik, Bagaimana Nasib Saham Gudang Garam?PPN Rokok Naik, Bagaimana Nasib Saham Gudang Garam?Kamis 12 Jan 2017 10:48Ajeng Widyadibaca 1367 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau menjadi 9,1%. Perubahan PPN ini diterbitkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 sebagai perubahan atas PMK nomor 174/PMK.03/2015 tentang cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.selengkapnya

 PPN Hasil Tembakau Naik, Pengusaha Rokok Belum Berani Bicara HargaPPN Hasil Tembakau Naik, Pengusaha Rokok Belum Berani Bicara HargaRabu 11 Jan 2017 13:50Ajeng Widyadibaca 1157 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil tembakau mulai 1 Januari 2017. Keputusan ini tertuang dalam PMK 207/PMK010/2016 yang menaikkan tarif PPN hasil tembakau dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Google Tak Ada Niat Baik Selesaikan Utang PajakDitjen Pajak: Google Tak Ada Niat Baik Selesaikan Utang PajakKamis 29 Des 2016 15:01Ajeng Widyadibaca 754 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak dengan Google Singapura belum menemui ujung penyelesaian pajak Google.selengkapnya

 Tax Amnesty Periode II Rendah, Sri Mulyani: Konglomerat Sudah IkutTax Amnesty Periode II Rendah, Sri Mulyani: Konglomerat Sudah IkutKamis 29 Des 2016 13:51Ajeng Widyadibaca 986 kaliSemua Kategori

Dalam hitungan hari, periode kedua program pengampunan pajak (tax amnesty) akan rampung pada 31 Desember nanti. Namun, keikutsertaan pada wajib pajak dan hasil yang diperoleh pemerintah jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Sulselbartra Berpotensi Sulit Capai TargetPenerimaan Pajak Sulselbartra Berpotensi Sulit Capai TargetSelasa 27 Des 2016 10:26Ajeng Widyadibaca 920 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara atau Sulselbartra hinga pekan terakhir Desember 2016 baru mencapai 72,4% dari proyeksi target hingga akhir tahun ini.selengkapnya

 Serahkan Data Pajak, Google Diberi Waktu hingga Awal TahunSerahkan Data Pajak, Google Diberi Waktu hingga Awal TahunSelasa 27 Des 2016 09:59Ajeng Widyadibaca 1037 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan waktu hingga awal tahun kepada Google untuk memberikan data-data yang diperlukan dalam pengurusan pajak yang akan ditanggung oleh Google.selengkapnya

 Pelaku UMKM Wajib Punya NPWPPelaku UMKM Wajib Punya NPWPSabtu 17 Des 2016 11:03Ajeng Widyadibaca 4274 kaliSemua Kategori

Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), sebagai syarat untuk mengajukan kredit usaha rakyat (KUR). Meski begitu belum banyak pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi yang memiliki NPWP.selengkapnya

 KPK Usut Keterlibatan Pegawai Pajak Lain Kasus Suap PT EK PrimaKPK Usut Keterlibatan Pegawai Pajak Lain Kasus Suap PT EK PrimaSelasa 6 Des 2016 10:54Ajeng Widyadibaca 615 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pengamanan wajib pajak‎ PT EK Prima Ekspor Indonesia. Keduanya, yakni Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno dan Presiden ‎Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair‎.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :