Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjadi salah satu instansi di pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar terutama dalam mengumpulkan pajak dari seluruh warga negara Indonesia demi percepatan pembangunan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak diusulkan untuk naik peringkat.selengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, tarif tebusan bagi wajib pajak yang ingin mengikuti Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty terlalu rendah. Prastowo juga mengusulkan, agar tarif yang ditetapkan tidak banyak lapisan. "Kalau 1%-2% pemerintah akan kalah, 5%-10% menurut saya. Jangan terlalu banyak lapisan tarifnya, hajar saja langsung dua tarif,selengkapnya

Rencana penerapan kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang akan dilakukan tahun ini secara ideal belum laik dilaksanakan. Kalangan akademisi berpendapat, pemerintah belum benar-benar siap menerapkan kebijakan tersebut. Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Anggito Abimanyu berpendapat, infrastruktur perpajakan dan sistem informasi Indonesia sampai saat ini belum memadai.selengkapnya

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad mengingatkan kalau penerapan UU TA ini harus memenuhi rasa keadilan bagi pembayar pajak sendiri. Hal ini melihat ada pembayar pajak yang taat selama ini, juga ada pengemplang pajak di luar negeri. "Ada pembayar pajak yang taat selama ini, dan ada pengemplang pajak di luar negeri. Kalau, UU TA ini diterapkan, apakah pembayar pajak yang taat itu akanselengkapnya

Topik Panama Papers semakin hangat. Bahkan, kasus ini kini menyeret nama besar dalam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak hanya itu, sejumlah pengusaha juga dikabarkan masuk dalam daftar nama di Panama Papers. Selain, Panama Papers, ada juga kisah pilu dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pasalnya, dua petugas DJP harus meregang nyawa saat menyampaikan surat sita untuk Wajib Pajak yang menunggaselengkapnya

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendesak pemerintah segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Perlindungan Hukum Bagi Fiskus menyusul tewasnya dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Selasa (12/4). Kedua petugas pajak nahas itu merupakan Juru Sita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga, Parado Toga Fransriano Siahaan danselengkapnya

Seretnya penerimaan negara dan alotnya pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty membuat pemerintah mengambil jalan cepat. Pada 8 April 2016 lalu, pemerintah menerbitkan aturan baru tentang tata cara penghentian penyidikan pidana pajak. Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untukselengkapnya

Sungguh malang nasib dua orang petugas pajak di Sibolga, Sumatera Utara. Mereka dibunuh dengan cara ditusuk oleh wajib pajak saat berusaha menagih tunggakan pajak senilai Rp 14 miliar. Berita ini cukup mengejutkan publik Indonesia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kala rapat dengan Komisi XI malam tadi, sempat melaporkan anak buahnya ini gugur saat melaksanakan tugas.selengkapnya

Dua petugas pajak dari Kantor Perwakilan Pajak (KPP) Sibolga meninggal saat menjalankan tugasnya melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak‎ (WP). Mengomentari kejadian itu, Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo mengaku dirinya ikut prihatin atas kejadian itu. Dia setuju jika petugas pajak yang meninggal tersebut diberikan kenaikan pangkat.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan masih berkabung atas meninggalnya 2 petugas pajak yang ditusuk penunggak pajak berinisial AL. Kedua petugas pajak yang bernama Parada Toga Fransriano dan Soza Nolo Lase itu dibunuh di kebun karet. "2 juru sita pajak dibunuh di kebun karet, Nias. Kita sudah koordinasi dengan Kapolri (Badrodin Haiti). Pelaku 1 orang sudah tertangkap, 7 pelakuselengkapnya

Direktor Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tewasnya dua petugas pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sibolga, Sumatera Utara merupakan kejadian pertama sepanjang sejarah yang menimpa abdi pajak saat menjalankan tugasnya. Direktur P2 Humas DJP Mekar Satria Utama mengatakan, pekerjaan yang diemban para petugas pajak memang tidak mudah.selengkapnya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 2 Petugas Pajak KPP Sibolga, Sumut, Parada Toga Frans yang merupakan Juru Sita dan Soza Nolo Lase. "Kami turut berduka cita atas gugurnya dua petugas pajak di Sibolga saat melaksanakan tugas. Semoga almarhum diterima di sisi-Nya, serta keluarga yang ditinggalselengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tentang memindahkan lokasi Bandara Wasior. Disisi lain,Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana akan melakukan penyidikan data pajak terhadap perusahaan berbasis IT yang beroperasi di Indonesia namun masih memiliki induk perusahaan di luar negeri. Di antaranya Yahoo, Twitter, dan Facebook.selengkapnya

PT Bank Negara Indonesia Tbk/BBNI menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan digital Online Pajak. Dengan perjanjian ini, 300 ribu nasabah BNI bisa melakukan perhitungan, setor, dan lapor pajak online (e-filling) di aplikasi OnlinePajak. Sementara 150 ribu pengguna aplikasi OnlinePajak bisa membayar dengan menggunakan akun BNI.selengkapnya

Pemerintah berencana menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di tahun ini. Rencana tersebut disambut positif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah akan menaikkan PTKP dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta sebulan ke Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta sebulan.selengkapnya

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan tiga wakil kepala staf angkatan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak masing-masing secara elektronik dengan menggunakan e-filling. Dalam kesempatan itu Gatot menyatakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merupakan 'debt collector' legal.selengkapnya

Sebagai kompensasi mundurnya batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi menjadi 30 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menghapus sanksi administrasi sebesar Rp 100 ribu. Denda tersebut pada dasarnya dikenakan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terlambat melaporkan pajaknya.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menjelaskan alasan memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dari semua 31 Maret 2016 menjadi 30 April 2016. Salah satunya karena terkendala gangguan sistem SPT online atau server down.selengkapnya

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan perbankan menyampaikan data dan informasi kartu kredit untuk kepentingan perpajakan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Kewajiban tersebut berlaku untuk 23 bank. PMK tersebut merupakan Perubahan Kelima Atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 yang mengatur tentang Rincian Jenis Data dan Informasiselengkapnya

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako meminta permasalahan pajak air permukaan (PAP) PT Inalum (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tidak dibiarkan terus terjadi. Roni menilai harus ada solusi untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya