Bank Indonesia (BI) menilai, salah satu penyebab kebijakan pengampunan pajak banyak gagal di sejumlah negara, karena hanya diberlakukan untuk pidana pajak. Gubernur BI Agus Martowardojo melihat, ada dua jenis penghindaran pajak; tax evasion dan tax avoidance. Tax avoidence berarti kegiatan penghindaran pajak yang tidak bertentangan dengan hukum, transaksinya legal.selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan tax amenesty. Adapun, yang menjadi acara rapat hari ini, potensi penerimaan tax amnesty dan repatriasi modal. Pantauan Okezone, Senin (23/5/2015) hadir dalam rapat, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowadojo, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi.selengkapnya

Negara 'surga pajak' selama ini menjadi momok utama bagi pemerintah dalam hal peningkatan penerimaan negara. Pasalnya, banyak pengusaha yang memutuskan untuk melarikan hartanya dari Indonesia demi menghindari pajak.selengkapnya

Beleid pengampunan pajak atau tax amnesty diperkirakan bisa menarik dana Rp 200 triliun melalui opsi repatriasi. Pemerintah mengaku siap menyerap dana milik warga negara Indonesia yang akan pulang kampung melalui instrumen surat utang negara (SUN).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro baru saja melantik 28 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Para pejabat yang dilantik meliputi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan.selengkapnya

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Plt BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menyatakan APBN Perubahan 2016 menunggu pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak di DPR RI. "Sebelum APBN Perubahan itu, kami ingin menanti terlebih dahulu hasil dari suatu terobosan yang kami siapkan yaitu pengampunan pajak," kata Suahasil, di Jakarta, Kamis (19/5) malam.selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap Rancangan Undang-undang (RUU) tax amnesty selesai pembahasannya diawal masa sidang, namun tidak bisa ditargetkan batas waktunya karena ingin undang-undang tersebut berkualitas. "Kita telah merencanakan agenda rapat-rapat dalam masa sidang ini, masa sidang cukup panjang sehingga kita sepakat untuk menuntaskan tax amnesty," kata anggota Komisi XI DPR RI, Eckyselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, modal ventura yang diperuntukan bagi startup nantinya tidak akan bergantung sepenuhnya kepada APBN. Saat ini, pemerintah berencana akan mendorong pihak swasta agar dana modal ventura dalam meningkat. "Venture capital tidak harus dari APBN," kata Bambang saat ditemui usai sidang tahunan Islamic Development Bank di Jakarta Convention Center,selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak, alias Tax Amnesty segera dibahas kembali. Sebelumnya, sejumlah fraksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Namun, karena terputus masa reses, DIM tersebut hingga kini belum ada tindak lanjutnya alias masih terpecah-pecah berdasarkan pendapat fraksi.selengkapnya

Ditjen Pajak mengkarifikasi terkait tiga orang yang disebut pegawai Kantor Pajak Kebayoran Baru III yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak pada PT Edmi Indonesia tahun 2012 dan 2013. Menurut Ditjen Pajak, ketiganya saat ini bukanlah pegawai Ditejen Pajak.selengkapnya

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sukadana, Kabupaten Lampung Timur bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wilayah Metro menyosialisasikan sistem pembayaran pajak elektronik kepada masyarakat di Lampung Timur. Sosialisasi sistem pembayaran pajak elektronik atau e-Billing Pajak itu disampaikan kepada para pegawai dan pelaku usaha di Kabupaten Lampungselengkapnya

Pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki kartu kredit agar tidak perlu takut data pribadinya diperiksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, mereka seharusnya bersyukur karena data mereka aman dipegang oleh negara.selengkapnya

Kementerian Keuangan mengimbau kepada pemilik kartu kredit untuk tidak khawatir dengan kebijakan pemerintah yang akan melakukan pemeriksaan kartu kredit. Pasalnya, hal ini adalah kebutuhan data semata yang sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). "Apa yang ditakutkan coba? Karena warga negaranya enggak nyaman datanya dipegang negara? enggak boleh gitu dong,"selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus korupsi restitusi lebih bayar pajak atas Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai masa Februari 2013 PT Electronic Design and Manufacturing International (EDMI) Indonesia. Ketiga tersangka tersebut adalah Supervisor tim Herry Setiadji (HES), Indarto Catur Nugroho alias ICN, dan Slamet Riyana (SR).selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana akan melakukan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Revisi ini dilakukan terhadap beberapa pasal yang dinilai tidak efisien dalam hal peningkatan penerimaan negara. Namun, Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, revisi UU PPh ini diperkirakan tidak akan selesai hingga akhir tahun 2016. Pasalnya, saat ini Kemenkeu masih fokusselengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III memblokir 116 rekening wajib pajak. Pemblokiran rekening yang telah dilakukan pada 2-4 Mei lalu ini lantaran mereka menunggak pembayaran pajak. Pemblokiran merupakan bagian dari proses penagihan aktif agar wajib pajak tertib membayar pajak. Ratusan rekening yang diblokir itu tersebar di 21 bank baik BUMN maupun swasta.selengkapnya

Sebanyak kurang lebih 3.200 pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pagi ini menjalani tes urinee yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Pantauan Okezone di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (16/5/2016), tes urine ini dipimpin langsung oleh Kepala BNN Budi Waseso. Berdasarkan informasi yang diperoleh Okezone di lokasi, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi punselengkapnya

Berbagai upaya ditempuh pemerintah agar pengampunan pajak terlaksana tahun ini. Mulai dari sosialiasi ke publik, meyakinkan pengusaha, ekonom, hingga manyatukan suara di tubuh pemerintah. Juga, ini termasuk yang paling berat, membuat Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui kebijakan tax amnesty.selengkapnya

Tersingkapnya perusahaan-perusahaan cangkang dalam Panama Papers telah mendorong rangkaian investigasi lebih dalam terhadap penghindaran pajak di seluruh dunia, termasuk Singapura yang bertetangga dekat dengan Indonesia, setelah ditemukan kaitan kuat praktik semacam itu dengan bank-bank besar dan tokoh-tokoh politik, lapor harian ekonomi terkemuka Jepang, Nikkei, dalam lamannya.selengkapnya

Badan Intelijen Negara menyatakan akan ikut membantu Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Riau dan Kepulauan Riau untuk mengumpulkan data para pengemplang pajak di daerah tersebut. "BIN siap membantu," kata Kepala BIN Daerah Riau Marsekal Pertama Bambang Yogatama pada pertemuan DJP Wilayah Riau-Kepri dan BIN Daerah Riau, di Pekanbaru, Kamis (12/5).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya