Investasi di Bawah Rp 500 Miliar Bakal Dapat Diskon Pajak 60 PersenInvestasi di Bawah Rp 500 Miliar Bakal Dapat Diskon Pajak 60 PersenJumat 28 Sep 2018 11:23Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan Pemerintah masih terus membahas skema mini tax holiday bagi investor dengan nilai investasi di bawah Rp 500 miliar.selengkapnya

 Sri Mulyani Masih Kaji Penurunan Pajak Bunga ObligasiSri Mulyani Masih Kaji Penurunan Pajak Bunga ObligasiSelasa 25 Sep 2018 14:40Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengatur lagi soal besaran pajak obligasi. Langkah ini sudah dilakukan sebelumnya di 2013.selengkapnya

 Pemerintah Dongkrak Pajak Impor Barang buat Stabilkan EkonomiPemerintah Dongkrak Pajak Impor Barang buat Stabilkan EkonomiSelasa 25 Sep 2018 13:49Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jokowi-JK resmi menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 22 untuk 1.147 barang impor. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan impor penyebab defisit transkasi neraca berjalan.selengkapnya

 Sri Mulyani Masih Kaji Penurunan Pajak ObligasiSri Mulyani Masih Kaji Penurunan Pajak ObligasiSelasa 25 Sep 2018 13:22Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji untuk menurunkan pajak instrumen surat utang berharga atau obligasi. Dengan demikian, arus modal dari instrumen tersebut diharapkan dapat meningkat.selengkapnya

 Penurunan Pajak Obligasi Masih Dikaji Sri MulyaniPenurunan Pajak Obligasi Masih Dikaji Sri MulyaniSelasa 25 Sep 2018 10:44Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan, masih membahas rencana revisi aturan pajak penghasilan (PPh) final dari bunga obligasi. Besaran pajak obligasi sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya di 2013.selengkapnya

 Sri Mulyani sebut evaluasi penurunan pajak obligasi dilakukan sejak 2013Sri Mulyani sebut evaluasi penurunan pajak obligasi dilakukan sejak 2013Selasa 25 Sep 2018 09:07Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji untuk menurunkan pajak instrumen surat utang berharga atau obligasi. Diharapkan arus modal dari instrumen tersebut dapat meningkat.selengkapnya

 Jokowi Keluarkan Aturan Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS KesehatanJokowi Keluarkan Aturan Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS KesehatanKamis 20 Sep 2018 10:46Ridha Anantidibaca 956 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menyelamatkan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan aturan ini, pemerintah akan menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan dengan hasil cukai rokok.selengkapnya

 Ini Jawaban Menkeu Sri Mulyani soal Target Penerimaan Pajak 2019Ini Jawaban Menkeu Sri Mulyani soal Target Penerimaan Pajak 2019Selasa 4 Sep 2018 15:43Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Pemerintah menjawab tanggapan masing-masing fraksi di DPR terkait dengan penerimaan pajak yang porsinya mencapai 83% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.selengkapnya

 Pengusaha Sebut Pemerintah tak Adil Soal Restitusi PajakPengusaha Sebut Pemerintah tak Adil Soal Restitusi PajakSelasa 4 Sep 2018 14:58Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji upaya penindakan kepada eksportir yang belum membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai upaya penindakan tersebut berlebihan.selengkapnya

 Fasilitas pajak ini tidak laku selama Asian GamesFasilitas pajak ini tidak laku selama Asian GamesSelasa 4 Sep 2018 11:10Ridha Anantidibaca 536 kaliSemua Kategori

Fasilitas pengembalian pajak pertambahan nilai alias VAT (Value Added Tax) refund belum cukup ampuh menggoda turis asing untuk belanja. Bahkan di saat pelaksanaan Asian Games 2018, yang mengundang kehadiran banyak warga asing, pemohon VAT refund tak melonjak.selengkapnya

 Laporan Kelebihan Bayar Pajak Capai Rp 5,8 T, Naik 124%Laporan Kelebihan Bayar Pajak Capai Rp 5,8 T, Naik 124%Jumat 24 Ags 2018 14:48Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat pada periode Mei-Juni 2018 ada pengajuan kelebihan bayar pajak atau restitusi sebesar Rp 5,8 triliun. Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan realisasi restitusi Rp 5,8 triliun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di 2017.selengkapnya

 Pekan Depan, Sri Mulyani Rilis Aturan Turunan Pajak UMKMPekan Depan, Sri Mulyani Rilis Aturan Turunan Pajak UMKMRabu 15 Ags 2018 14:10Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan aturan main turunan tentang pemotongan tarif pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari 1,0 persen menjadi 0,5 persen akan dirilis pekan depan.selengkapnya

 Bocoran Baru Konsep Harmonisasi PPnBM KendaraanBocoran Baru Konsep Harmonisasi PPnBM KendaraanKamis 9 Ags 2018 10:17Ridha Anantidibaca 1363 kaliSemua Kategori

Regulasi baru tentang harmonisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tinggal sejengkal lagi diresmikan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah menemukan formula baru yang membuat PPnBM kendaraan tidak lagi ditentukan berdasarkan desain melainkan kadar emisi gas buang.selengkapnya

 Harmonisasi Pajak Mobil Baru, Sudah FinalHarmonisasi Pajak Mobil Baru, Sudah FinalRabu 8 Ags 2018 10:43Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian kembali memperkenalkan rekomendasi harmonisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah terbaru. Jadi nantinya tak lagi berdasarkan segmen, tapi lebih ke emisi yang dikeluarkan.selengkapnya

 Menteri Perindustrian Usul Bea Masuk Impor Mobil Listrik 0%Menteri Perindustrian Usul Bea Masuk Impor Mobil Listrik 0%Rabu 1 Ags 2018 14:30Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengusulkan kementerian keuangan menghapus bea masuk atau berlaku 0% bagi impor mobil listrik ke Indonesia. Tujuannya agar harga jual mobil listrik dapat lebih murah sehingga masyarakat mampu membeli mobil listrik.selengkapnya

 Menkeu Masih Kaji Penghapusan Pajak Barang Mewah YachtMenkeu Masih Kaji Penghapusan Pajak Barang Mewah YachtKamis 26 Jul 2018 10:10Ridha Anantidibaca 610 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati masih akan mengkaji wacana penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yacht. Usulan tersebut sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Laba Ditahan sebagai Objek Pajak PenghasilanPemerintah Kaji Laba Ditahan sebagai Objek Pajak PenghasilanRabu 18 Jul 2018 15:06Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah mengkaji objek baru Pajak Penghasilan (PPh) dari laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba bersih yang ditahan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham.selengkapnya

 Penerimaan bea cukai dan PNBP bagus, shortfall penerimaan pajak bisa dikompensasiPenerimaan bea cukai dan PNBP bagus, shortfall penerimaan pajak bisa dikompensasiRabu 11 Jul 2018 10:56Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak di luar pajak penghasilan (PPh) migas tahun ini tumbuh 17% hingga 18% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.147,5 triliun.selengkapnya

 Perang Dagang, RI Kaji Pembebasan Pajak Impor Bahan BakuPerang Dagang, RI Kaji Pembebasan Pajak Impor Bahan BakuSelasa 10 Jul 2018 14:03Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan, menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Sebab hal ini akan berdampak pada Indonesia.selengkapnya

 Penerapan Pajak Warisan dan Laba Ditahan Dinilai tak TepatPenerapan Pajak Warisan dan Laba Ditahan Dinilai tak TepatSelasa 10 Jul 2018 11:49Ridha Anantidibaca 620 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan memajaki laba ditahan (retained earnings) perusahaan dan pajak bagi warisan dinilai tidak tepat. Sebab, rencana itu dinilai akan menjadi disinsentif dan melemahkan dunia usaha.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :