Pengamat: Penerimaan pajak bulan Januari belum bisa gambarkan kinerja sektoralPengamat: Penerimaan pajak bulan Januari belum bisa gambarkan kinerja sektoralSenin 25 Feb 2019 10:16Ridha Anantidibaca 822 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Dari penerimaan pajak yang positif, tetapi dari sisi sektoral, tak semua sektor menunjukkan penerimaan yang positif.selengkapnya

 Impor meningkat, e-commerce manfaatkan momentum sebelum aturan pajak berlakuImpor meningkat, e-commerce manfaatkan momentum sebelum aturan pajak berlakuRabu 13 Feb 2019 11:36Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Impor barang oleh pedagang elektronik atau e-commerce melonjak di awal tahun. Hal ini tecermin dari penerimaan bea masuk dan penerimaan dalam rangka impor (PDRI) yang dicatat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dari impor barang e-commerce.selengkapnya

 Perjanjian MLA dengan Swiss akan bantu Ditjen Pajak menyidik tindak pidana pajakPerjanjian MLA dengan Swiss akan bantu Ditjen Pajak menyidik tindak pidana pajakKamis 7 Feb 2019 10:51Ridha Anantidibaca 1016 kaliSemua Kategori

Indonesia telah resmi menandatangani perjanjian mutual legal assistance (MLA) dengan Swiss, Senin (4/2) lalu. Tujuan utama perjanjian MLA tersebut, di antaranya, memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). Perjanjian ini akan membantu Direktorat Jenderal Pajak menyidik kasus tindak pidana pajak.selengkapnya

 Penghasilan Fantastis, Alasan Selebgram dan Youtuber Mesti Kena PajakPenghasilan Fantastis, Alasan Selebgram dan Youtuber Mesti Kena PajakRabu 23 Jan 2019 10:21Ridha Anantidibaca 961 kaliSemua Kategori

Pengaturan pajak bagi pelaku usaha di Instagram dan Youtube saat ini, tengah menjadi perhatian pemerintah, setelah beberapa waktu lalu pengaturan pajak bagi pelaku usaha perdagangan elektronik atau e-Commerce diluncurkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018.selengkapnya

 Ini Alasan Youtuber dan Selebgram Mangkir Bayar PajakIni Alasan Youtuber dan Selebgram Mangkir Bayar PajakSelasa 22 Jan 2019 11:19Ridha Anantidibaca 2000 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan pajak bisnis jual beli daring (online) atau e-commerce pada 1 April 2019. Usai diterbitkannya aturan ini, pemerintah juga akan membuat aturan untuk menarik pajak dari youtuber dan selebgram.selengkapnya

 Punya efek gulir besar, CITA: Insentif pajak untuk properti mewah mendesak dilakukanPunya efek gulir besar, CITA: Insentif pajak untuk properti mewah mendesak dilakukanSenin 7 Jan 2019 10:57Ridha Anantidibaca 625 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memberikan berbagai insentif perpajakan. Beberapa di antaranya mulai dari menaikkan ambang batas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk properti mewah, menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk pembelian properti, penghapusan PPnBM untuk kapal yacht, hingga adanya rencana menambah insentif penurunan tarif PPh untuk emiten yang sudah melepas 40% sahaselengkapnya

 CITA prediksi penerimaan pajak tahun ini hanya capai 97%CITA prediksi penerimaan pajak tahun ini hanya capai 97%Senin 7 Jan 2019 10:43Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation (CITA) melihat target penerimaan perpajakan tahun ini cukup berat. Pasalnya, pemerintah mesti mengejar pertumbuhan penerimaan perpajakan hingga 19,8% dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya mencapai Rp 1.315,9 triliun.selengkapnya

 Pengamat pajak: PMK No. 150/2018 masih bisa tarik investasi baruPengamat pajak: PMK No. 150/2018 masih bisa tarik investasi baruKamis 13 Des 2018 10:05Ridha Anantidibaca 999 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada 27 November 2018.selengkapnya

 Komisi XI belum Prioritaskan RUU KUPKomisi XI belum Prioritaskan RUU KUPSenin 21 Mei 2018 14:11Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo yang akan memprioritaskan revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ternyata belum menjamin pembahasan RUU KUP ini segera terlaksana.selengkapnya

 CITA Apresiasi Insentif Pajak untuk UKMCITA Apresiasi Insentif Pajak untuk UKMRabu 21 Mar 2018 14:57Ridha Anantidibaca 629 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi rencana pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

 CITA apresiasi insentif pajak bagi pelaku UKMCITA apresiasi insentif pajak bagi pelaku UKMSelasa 20 Mar 2018 09:11Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi rencana pemerintah memberikan insentif pajak bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

 Pengamat : Cara lain hitung peredaran bruto perlu dikawalPengamat : Cara lain hitung peredaran bruto perlu dikawalSenin 5 Mar 2018 11:40Ridha Anantidibaca 895 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru tentang cara lain menghitung omzet lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. PMK ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak (WP) orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan.selengkapnya

 Belum Kuat Topang APBN, Penerimaan Pajak Perlu DigenjotBelum Kuat Topang APBN, Penerimaan Pajak Perlu DigenjotKamis 4 Jan 2018 15:00Ridha Anantidibaca 308 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menyampaikan realisasi penerimaan perpajakan 2017. Realisasi penerimaan pajak sementara mencapai Rp1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp1.283 triliun.selengkapnya

 Pengamat Prediksi Dana Tebusan Program TA MenciutPengamat Prediksi Dana Tebusan Program TA MenciutSabtu 8 Okt 2016 13:38Admindibaca 568 kaliSemua Kategori

"Wajib Pajak (WP) yang (baru) ikut itu hanya 2,09 persen. Saya belum sangat puas. Susah buat saya untuk puas. Jumlahnya baru 2,09 persen," kata Ken di Jakarta, Jumat (7/10/2016).selengkapnya

 Pemerintah Didesak Telusuri Dugaan Siasat Pajak FordPemerintah Didesak Telusuri Dugaan Siasat Pajak FordSelasa 13 Sep 2016 17:37Administratordibaca 1886 kaliSemua Kategori

Pemerintah didesak untuk menelusuri dugaan siasat menghindari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang disinyalir dilakukan Ford Motor Indonesia (FMI) untuk produk Everest.selengkapnya

 Tax Amnesty Perkuat Pasar KeuanganTax Amnesty Perkuat Pasar KeuanganSelasa 21 Jun 2016 12:57Administratordibaca 1171 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty mulai Juli tahun ini diyakini akan memperkuat pasar keuangan yang mencakup pasar uang, pasar obligasi, dan pasar saham akibat derasnya arus investasi masuk (capital inflow) ke Tanah Air.selengkapnya

 UMKM Akan Dapat Tarif Khusus Pengampunan PajakUMKM Akan Dapat Tarif Khusus Pengampunan PajakKamis 16 Jun 2016 19:31Administratordibaca 2752 kaliSemua Kategori

UU Pengampunan pajak (Tax Amnesty) tidak hanya ditujukan untuk orang-orang kaya atau pengusaha besar, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bahkan, pelaku UMKM akan mendapatkan perlakuan khusus apabila mengikuti program pengampunan pajak demi berkembangnya usaha tersebut.selengkapnya

 Penegakan Hukum Masih Fokus Wajib Pajak Kelas TeriPenegakan Hukum Masih Fokus Wajib Pajak Kelas TeriJumat 10 Jun 2016 15:41Administratordibaca 1269 kaliSemua Kategori

Alotnya proses pembuatan UU Tax Amnesty di DPR dikarenakan ada tiga persoalan. Pertama, belum sinkronnya antara legislatif dan eksekutif tentang pembahasan tax amnesty (pajak pengampunan). Kedua, masih mengganjalnya kepentingan di kalangan pengusaha dengan pemerintah. Dan terakhir, belum tersosialisasikannya rencana RUU Tax Amnesty kepada masyarakat.selengkapnya

 Soal Tax Amnesty, Segala Administrasi Harus DipersiapkanSoal Tax Amnesty, Segala Administrasi Harus DipersiapkanRabu 20 Apr 2016 12:47Administratordibaca 1276 kaliSemua Kategori

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad mengingatkan kalau penerapan UU TA ini harus memenuhi rasa keadilan bagi pembayar pajak sendiri. Hal ini melihat ada pembayar pajak yang taat selama ini, juga ada pengemplang pajak di luar negeri. "Ada pembayar pajak yang taat selama ini, dan ada pengemplang pajak di luar negeri. Kalau, UU TA ini diterapkan, apakah pembayar pajak yang taat itu akanselengkapnya

 Tak Cukup Retorika, CITA Desak Presiden Lindungi FiskusTak Cukup Retorika, CITA Desak Presiden Lindungi FiskusJumat 15 Apr 2016 13:01Administratordibaca 1421 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendesak pemerintah segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Perlindungan Hukum Bagi Fiskus menyusul tewasnya dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Selasa (12/4). Kedua petugas pajak nahas itu merupakan Juru Sita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga, Parado Toga Fransriano Siahaan danselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :