RUU Rampung Tiga Pekan LagiRUU Rampung Tiga Pekan LagiSabtu 28 Mei 2016 11:04Administratordibaca 1017 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengestimasi pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak selesai pada pekan kedua Juni sehingga bisa mulai efektif pada 1 Juli 2016. Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, mengatakan hingga saat ini pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) masih berjalan. Setelah proses review arah kebijakan dan tujuan tax amnesty, mulai Senin pekan depan pembahasanselengkapnya

 KOMPLEKSITAS ATURAN PERPAJAKAN: IKM Perlu Insentif Agar Bisa BertahanKOMPLEKSITAS ATURAN PERPAJAKAN: IKM Perlu Insentif Agar Bisa BertahanSelasa 6 Mar 2018 09:41Ridha Anantidibaca 1308 kaliSemua Kategori

Selain mengejar kepatuhan wajib pajak (WP) dengan implementasi beberapa regulasi yang diterbitkan akhir-akhir ini, pemerintah perlu memikirkan insentif bagi pelaku usaha khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM). Insentif itu diperlukan supaya mereka bisa bertahan dari regulasi perpajakan yang makin kompleks.selengkapnya

 Sri Mulyani Bakal Ubah Istilah Wajib Pajak Jadi Pembayar PajakSri Mulyani Bakal Ubah Istilah Wajib Pajak Jadi Pembayar PajakKamis 11 Jan 2018 10:18Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengubah istilah Wajib Pajak (WP) menjadi pembayar pajak. Perubahan tersebut tercantum dalam draft Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas antara DPR dan pemerintah.selengkapnya

 80 Penunggak PBB di Jakut Dipasangi Plang dan Stiker80 Penunggak PBB di Jakut Dipasangi Plang dan StikerSelasa 14 Nov 2017 11:49Ajeng Widyadibaca 941 kaliSemua Kategori

Sebanyak 80 Wajib Pajak (WP) badan maupun individu yang menunggak Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jakarta Utara (Jakut) diberikan stiker dan plang tunggakan pajak pada Selasa (14/11). Total tunggakan pajak dari 80 WP dengan 118 Nilai Obyek Pajak (NOP) sebesar Rp 73,8 miliar.selengkapnya

 Ditjen Pajak Pidanakan Pengusaha jika Bikin e-Faktur FiktifDitjen Pajak Pidanakan Pengusaha jika Bikin e-Faktur FiktifKamis 28 Apr 2016 11:05Administratordibaca 2769 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengingatkan agar pengusaha kena pajak (PKP) yang diwajibkan membuat e-Faktur sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak wajib membuat SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur yang telah ditentukan atau disediakan oleh Ditjen Pajak.selengkapnya

 Google Kemplang Pajak di Banyak NegaraGoogle Kemplang Pajak di Banyak NegaraSenin 19 Sep 2016 08:10Administratordibaca 1236 kaliSemua Kategori

Penolakan atas kewajiban membayar pajak tidak hanya dilakukan Google di Indonesia. Perusahaan raksasa internet asal Amerika Serikat itu juga berurusan dengan otoritas berbagai negara karena kasus serupa.selengkapnya

 Menkeu: Pajak Perdagangan Elektronik Jadi Persoalan DuniaMenkeu: Pajak Perdagangan Elektronik Jadi Persoalan DuniaAhad 18 Sep 2016 08:45Administratordibaca 1168 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masalah pajak dari perdagangan secara elektronik saat ini sedang menjadi persoalan dunia dan sedang diupayakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.selengkapnya

 DPR Papua Laporkan Permainan Pajak Freeport ke DPRDPR Papua Laporkan Permainan Pajak Freeport ke DPRJumat 27 Mei 2016 13:10Administratordibaca 1226 kaliSemua Kategori

Pansus Freeport DPR Papua (DPRP) mendatangi Komisi XI DPR guna melaporkan dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan PT Freeport Indonesia (Freeport). Ketua Pansus Freeport DPRP Yan Permenas Mandenasdi bersama Wakil Ketua I DPRP Edoardus Kaize mengatakan bahwa kewajiban pajak Freeport yang harus dibayarkan dari kegiatan penambangan emas dan tembaga, tidaklah terasa.selengkapnya

 Shortfall pajak melebar, pemerintah perlu evaluasi target penerimaan tahun depanShortfall pajak melebar, pemerintah perlu evaluasi target penerimaan tahun depanSenin 28 Okt 2019 13:07Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi defisit anggaran akan melebar ke kisaran 2% - 2,2% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2019.selengkapnya

 Pentingnya Akses Data Pajak dan Sosok Hadi PoernomoPentingnya Akses Data Pajak dan Sosok Hadi PoernomoSelasa 16 Jul 2019 13:50Ridha Anantidibaca 508 kaliSemua Kategori

Momen tak terlupakan terjadi ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan kepada sejumlah mantan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak pada peringatan Hari Pajak.selengkapnya

 Kepala BKPM Proyeksi Shortfall Pajak Tahun Ini Capai Rp 200 TriliunKepala BKPM Proyeksi Shortfall Pajak Tahun Ini Capai Rp 200 TriliunRabu 9 Okt 2019 09:51Ridha Anantidibaca 313 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebut penerimaan pajak pada tahun ini akan berada di bawah target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.577,56 triliun. "Kondisi APBN cukup ketat.selengkapnya

 Pengamat perpajakan: Percepatan restitusi pajak perlu dilanjutkanPengamat perpajakan: Percepatan restitusi pajak perlu dilanjutkanRabu 14 Ags 2019 15:42Ridha Anantidibaca 761 kaliSemua Kategori

Sejak tahun lalu pemerintah mempercepat laju restitusi pajak. Hal ini dinilai mampu membantu cashflow wajib pajak.selengkapnya

 Aturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleAturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleKamis 12 Jan 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 730 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih berupaya untuk menarik pajak dari salah satu perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over The Top/OTT) yaitu Google. Proses negosiasi yang tidak kunjung rampung pun menyebabkan Peraturan Menteri terkait keberadaan usaha dan bisnis berbagai perusahaan OTT tersebut belum bisa diterbitkan.selengkapnya

 Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah I Sandera Direktur Perusahaan Konstruksi SemarangKanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah I Sandera Direktur Perusahaan Konstruksi SemarangKamis 24 Mar 2016 07:04Administratordibaca 2026 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I bekerjasama dengan Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia menyandera (gijzeling) penanggung pajak yang berinisial HI (50 Tahun), pada Selasa (22/3). Saat ini HI dititipkan di Rumah Tahanan Kelas II A Ambarawa.selengkapnya

 PAJAK KERTAS : Pelaku Industri Media Tunggu Niat Baik Menkeu Sri MulyaniPAJAK KERTAS : Pelaku Industri Media Tunggu Niat Baik Menkeu Sri MulyaniSenin 19 Ags 2019 10:17Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Serikat Perusahaan Pers (SPS) menunggu niat baik Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo terkait permintaan relaksasi PPN bagi pembelian kertas dan penjualan media cetak.selengkapnya

 Hipmi: Penurunan Pajak Korporasi Bantu Tingkatkan EkonomiHipmi: Penurunan Pajak Korporasi Bantu Tingkatkan EkonomiSenin 25 Mar 2019 15:08Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menyambut baik rencana pengaturan penurunan pajak korporasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, dunia usaha membutuhkan insentif dalam untuk mendorong daya saing industri dan akselerasi ekonomi.selengkapnya

 Rencana Pajak Trump Picu Wall Street MantapRencana Pajak Trump Picu Wall Street MantapJumat 10 Feb 2017 10:55Ajeng Widyadibaca 2315 kaliSemua Kategori

Presiden AS Donald Trump mengatakan dia akan membuat pengumuman pajak besar dalam beberapa minggu mendatang.selengkapnya

 RAPBN PERUBAHAN 2016 : Janji yang Belum PastiRAPBN PERUBAHAN 2016 : Janji yang Belum PastiSenin 27 Jun 2016 13:27Administratordibaca 788 kaliSemua Kategori

Momentum perubahan postur APBN 2016 nyatanya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih realistis. Lubang risiko fiskal diklaim mampu tertutup dengan rencana kebijakan pengampunan pajak. Dinamika pembahasan yang terjadi di kompleks parlemen mengarah pada penyempitan defisit anggaran. Maklum, pemerintah mengusulkan defisit 2,48%, melebar dari patokan APBNselengkapnya

 Respons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahRespons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahJumat 11 Mei 2018 11:10Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendorong pemerintah untuk membuat pedoman kebijakan perpajakan di sektor pertambangan untuk acuan pusat dan daerah. Dengan begitu, kasus seperti sengketa pajak air antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua tidak perlu terulang lagi.selengkapnya

 Tegakkan Tax Amnesty di SingapuraTegakkan Tax Amnesty di SingapuraSenin 19 Sep 2016 16:44Administratordibaca 718 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jokowi sedang menghadapi respons negatif dari upayanya menyukseskan program amnesti pajak atau dikenal dengan tax amnesty (TA). Respons negatif ini datang dari negara yang juga sangat dekat secara geografis dengan kita, yaitu Singapura.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :