Target pertumbuhan pajak non migas yang dipatok sebesar 16,6% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 diklaim mencerminkan sikap kehati-hatian pemerintah dalam mengantisipasi risiko perekonomian pada tahun depan.selengkapnya

Struktur penerimaan pajak masih penuh risiko. Pasalnya, sektor manufaktur yang berkontribusi lebih dari 30% terhadap penerimaan pajak pertumbuhannya selama 3 bulan terakhir justru melambat, bahkan Juni lalu hanya 12,64%.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2018 telah mencapai Rp581,54 triliun atau 40,84 persen dari target Rp1.424 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2018 telah mencapai Rp 581,54 triliun. Realisasi tersebut mencapai 40,84 persen dari target Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2018 telah mencapai Rp581,54 triliun atau 40,84 persen dari target Rp1.424 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok rasio perpajakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 yang disampaikan ke DPR sebesar 11,4%-11,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan tax ratio tersebut, pendapatan negara tahun depan diperkirakan mencapai 12,7%-13,5% dari PDB.selengkapnya

Polemik terkait besaran utang pemerintah yang terus meningkat setiap tahun, menunjukkan betapa mendesaknya perbaikan rasio pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 11,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 78,94 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia mengenai rencana penerimaan pajak di 2018. Pengarahan ini dilakukan agar seluruh wilayah memiliki persepsi yang sama.selengkapnya

Sampai 31 Desember 2017, pemerintah mencatat penerimaan dari pajak sebesar Rp 1.151,5 triliun atau mencapai 89,74% dari target dalam APBN-P 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun.selengkapnya

Pemerintah telah mematok target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Jumlah ini hanya naik 10,94% dibanding target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

Pemerintah telah mematok target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Jumlah ini hanya naik 10,94% dibanding target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

Pemerintah telah mematok target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Jumlah ini hanya naik 10,94% dibanding target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

Pemerintah akan lebih hati-hati lagi dalam mengejar setoran pajak pada tahun 2018. Apalagi, pada tahun ini, pemerintah kembali gagal mencapai target penerimaan pajak sesuai APBN-P 2017.selengkapnya

Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan pajak 2017 sebesar Rp1.151,5 triliun atau 89,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.selengkapnya

Penerimaan pajak tahun 2017 kembali gagal mencapai target. Untuk mencegah terulangnya kegagalan tersebut, maka Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginstruksikan kepada jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bersikap tegas terhadap pengemplang pajak.selengkapnya

Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Fiscal Research memprediksi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2017 berkisar antara Rp1.126,6 triliun hingga Rp1.145,0 triliun atau 87,8 persen sampai 89,2 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan perpajakan pada 2018 mencapai Rp1.609,4 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 9,3 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.selengkapnya

Danny Darussalam Tax Center (DDTC) memproyeksi target penerimaan pajak di 2018 akan sulit tercapai karena adanya berbagai risiko. Risiko tersebut berasal dari domestik maupun eksternal.selengkapnya

Target penerimaan pajak Rp 1.283,6 triliun pada APBNP Tahun Anggaran 2017 berat untuk direalisasikan 100% oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ini pun sebenarnya sudah diproyeksi sejak pertengahan tahun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya