DPR dan Pemerintah Diminta Hentikan `Drama` Tax AmnestyDPR dan Pemerintah Diminta Hentikan `Drama` Tax AmnestySelasa 7 Jun 2016 00:14Administratordibaca 750 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty belum juga disahkan. Padahal, Tax Amnesty digadang-gadang bisa menarik ribuan triliun dana yang parkir di luar negeri. Sayangnya, masih ada beberapa aturan atau pasal yang masih diperdebatkan. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, prinsipnya Tax Amnesty dibuat selain sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak,selengkapnya

 Luhut Sebut Punya Data Lengkap untuk Dukung Tax AmnestyLuhut Sebut Punya Data Lengkap untuk Dukung Tax AmnestyKamis 2 Jun 2016 20:31Administratordibaca 757 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

 Komentar Sri Mulyani soal Pajak Tak Coreng Reputasi IndonesiaKomentar Sri Mulyani soal Pajak Tak Coreng Reputasi IndonesiaSelasa 3 Mei 2016 15:13Administratordibaca 1130 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani angkat bicara mengenai tercantumnya ribuan nama para pengusaha dan pejabat Indonesia dalam Panama Papers. Dalam akun LinkedIn-nya, wanita yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank tersebut menuliskan, sebagai mantan Menkeu, dia melihat langsung betapa lemahnyaselengkapnya

 Ada Tax Amnesty, Penyidik Pajak tak Perlu Beri SKPAda Tax Amnesty, Penyidik Pajak tak Perlu Beri SKPJumat 11 Mar 2016 06:17Administratordibaca 3106 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tax amnesty. Sebab, semakin cepat tax amnesty rampung, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak perlu menggenjot pemeriksaan wajib pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, telah memerintahkan ribuan penyidik dan pemeriksa di DJP untuk memburu wajib pajak nakal.selengkapnya

 Layanan Pajak Online 2016 Tembus Rp1,3 TriliunLayanan Pajak Online 2016 Tembus Rp1,3 TriliunJumat 6 Jan 2017 10:56Ajeng Widyadibaca 854 kaliSemua Kategori

Penerapan aplikasi pajak online yakni OnlinePajak sepanjang 2016 mencapai Rp1,3 triliun. Diperoleh dari 200 ribuan pengguna aktif, termasuk perusahaan besar.selengkapnya

 TEGAKKAN ATURAN, BEA CUKAI TANJUNG PERAK MUSNAHKAN DUA KONTAINER KULIT TERNAKTEGAKKAN ATURAN, BEA CUKAI TANJUNG PERAK MUSNAHKAN DUA KONTAINER KULIT TERNAKSenin 13 Sep 2021 10:23Ridha Anantidibaca 1202 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Tanjung Perak melakukan pemusnahan atas barang yang dinyatakan sebagai barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD) dan barang milik negara (BMN) pada tanggal 7-8 September 2021. Pemusnahan yang dilakukan di lahan terbuka seluas 0,9 hektare di kabupaten Mojokerto ini dihadiri oleh instansi terkait dan juga PT Sinergi Jelma Anugerah.selengkapnya

 Menkeu Tebar Insentif Pajak untuk Pusat Logistik BerikatMenkeu Tebar Insentif Pajak untuk Pusat Logistik BerikatKamis 10 Mar 2016 16:34Administratordibaca 1247 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memberikan fasilitas berupa insentif pajak bagi perusa‎haan yang menyimpan barangnya di kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB). Hal ini agar para pengusaha yang sebelumnya menyimpan barang logistiknya di luar negeri, memindahkannya ke Indonesia. Dia mengatakan, barang-barang impor di PLB akan mendapat fasilitas kepabeanan berupa penangguhan bea masuk.selengkapnya

 Cara Bawa Sepeda Lipat dari Luar Negeri Tanpa Dipungut Bea MasukCara Bawa Sepeda Lipat dari Luar Negeri Tanpa Dipungut Bea MasukSenin 8 Jan 2018 14:07Ridha Anantidibaca 8022 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan akan menerapkan regulasi baru terkait bea masuk impor barang bawaan dan awak sarana pengangkut per 28 Januari 2018 mendatang. Salah satu poin aturan ini mengharuskan penumpang melaporkan barang-barang yang mereka bawa ke luar negeri dan akan dibawa kembali ke Indonesia, termasuk di antaranya adalah sepeda lipat.selengkapnya

 Pajak Mobil Mewah Bisa Mencapai 195%Pajak Mobil Mewah Bisa Mencapai 195%Kamis 6 Sep 2018 14:14Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk 1.147 barang impor. Dari barang-barang tersebut, pemerintah menaikkan PPh 22 untuk mobil mewah dari 2,5-7,5 persen menjadi 10 persen.selengkapnya

 Pajak Kosmetik dan Elektronik Impor Rerata Naik 10%Pajak Kosmetik dan Elektronik Impor Rerata Naik 10%Kamis 6 Sep 2018 14:38Ridha Anantidibaca 624 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan, pemerintah meninjau kebijakan pajak penghasilan (PPh) terhadap barang konsumsi impor untuk mendorong penggunaan produk domestik. Pemerintah telah melakukan tinjauan terhadap barang-barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 132/PMK.010/2015, PMK 6/PMK.010/2017, dan PMK 34/PMK.010/2017.selengkapnya

 Permudah Traveler, Bea Cukai Makassar Kenalkan Electronic Customs DeclarationPermudah Traveler, Bea Cukai Makassar Kenalkan Electronic Customs DeclarationJumat 12 Apr 2019 10:35Ridha Anantidibaca 277 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memberikan kemudahan bagi para traveler atau masyarakat yang hendak ke Indonesia dengan membawa barang bawaan dari luar negeri, seperti batas pembebasan barang bawaan penumpang dinaikkan menjadi USD500 per penumpang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barangselengkapnya

 Jepang-AS deal kesepakatan dagang, pajak mobil Jepang masih tanda tanyaJepang-AS deal kesepakatan dagang, pajak mobil Jepang masih tanda tanyaRabu 20 Nov 2019 13:59Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Majelis Parlemen Jepang menyetujui kesepakatan perdagangan terbatas Perdana Menteri Shinzo Abe dengan Amerika Serikat. Persetujuan ini membuka jalan bagi pemotongan tarif untuk barang-barang di tahun depan, termasuk barang pertanian dari AS dan peralatan mesin buatan Jepang.selengkapnya

 Kemenkeu sudah bebaskan Rp 159 miliar pajak impor untuk tangani wabah coronaKemenkeu sudah bebaskan Rp 159 miliar pajak impor untuk tangani wabah coronaSenin 13 Apr 2020 15:48Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan relaksasi pajak impor sebanyak Rp 159,5 miliar terhitung sejak 13 Maret 2020 sampai 11 April 2020. Relaksasi tersebut dalam rangka mempermudah masuknya barang-barang alat kesehatan dalam rangka penanganan pandemik virus corona atau Covid-19.selengkapnya

 Jastip kian marak, Bea Cukai lakukan strategi ini untuk cegah penyelewenganJastip kian marak, Bea Cukai lakukan strategi ini untuk cegah penyelewenganSenin 30 Sep 2019 14:51Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Jasa titipan atau Jastip kerap disalahgunakan oleh para pelaku dengan membawa barang melebihi ketentuan yang berlaku. Pemerintah mengaku Jastip dapat mengganggu arus barang impor dan merugikan pengusaha dalam negeri.selengkapnya

 Undang ASITA dan Backpacker Internasional, Bea Cukai Sosialisasikan Aturan Kepabeanan untuk TravelerUndang ASITA dan Backpacker Internasional, Bea Cukai Sosialisasikan Aturan Kepabeanan untuk TravelerRabu 18 Jul 2018 09:27Ridha Anantidibaca 671 kaliSemua Kategori

Bagi masyarakat, khususnya para traveler antar negara, aturan kepabeanan terkait barang bawaan penumpang dan barang kiriman merupakan dua kebijakan pemerintah yang kerap dibahas. Bagaimana tidak, aktivitas melancong para traveler dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kedua aturan tersebut. Demi menambah pemahaman dan kepatuhan masyarakat, khususnya para traveler, Bea Cukai mensosialisasikaselengkapnya

 Kenaikan Tarif Pajak Dinilai Tak Signifikan Menekan ImporKenaikan Tarif Pajak Dinilai Tak Signifikan Menekan ImporRabu 12 Sep 2018 10:28Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi dari luar negeri dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan angka impor. Sebab, impor barang konsumsi saat ini hanya berkontribusi sekitar 9% terhadap total impor non migas Januari-Juli 2018 (year-to-date).selengkapnya

 Modus Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai Dan Cara MenghindarinyaModus Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai Dan Cara MenghindarinyaSelasa 4 Sep 2018 10:24Ridha Anantidibaca 812 kaliSemua Kategori

Upaya penipuan dengan mencatut nama Bea Cukai masih marak terjadi. Untuk itu Bea Cukai mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Masyarakat diminta agar tidak mudah tergiur terhadap barang elektronik yang diklaim merupakan barang black market, sitaan Bea Cukai, atau lelang dengan harga jauh di bawah rata-rata pasaran.selengkapnya

 Pengiriman Sistem CEISA di Batam Belum MaksimalPengiriman Sistem CEISA di Batam Belum MaksimalRabu 27 Feb 2019 10:38Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Mustofa Widjaja menyoroti kebijakan baru soal pengiriman melalui sistem Customs and Excise Information System and Automation (CEISA) oleh Dirjen Bea dan Cukai untuk pengiriman barang keluar dari Batam. Menurutnya, kebijakan tersebut dalam beberapa waktu terakhir mengakibatkan terjadinya penumpukan barang di tempat pengiriman.selengkapnya

 Awas, aksi penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai marak terjadiAwas, aksi penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai marak terjadiRabu 4 Mar 2020 14:31Ridha Anantidibaca 1559 kaliSemua Kategori

Upaya penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai kembali marak terjadi. Mulai dari modus seperti lelang barang dengan harga murah, penjualan online, meminta pembayaran pajak via chat pribadi dengan mengatasnamakan pegawai Bea Cukai, hingga modus penipuan berkedok barang kiriman dari luar negeri.selengkapnya

 Mainan Impor Wajib SNI, Bagaimana yang Bawaan Penumpang?Mainan Impor Wajib SNI, Bagaimana yang Bawaan Penumpang?Senin 22 Jan 2018 11:16Ridha Anantidibaca 782 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memastikan, semua barang mainan impor harus diwajibkan berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI). Bagaimana dengan barang bawaan penumpang ?selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :