Aksi Saling Gertak di Tax AmnestyAksi Saling Gertak di Tax AmnestyKamis 28 Apr 2016 15:58Administratordibaca 1124 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai tak sabar dengan leletnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Mendekati masa reses 29 April, parlemen lewat komisi XI tak juga masuk substansi isi undang-undang tax amnesty, namun masih menggelar rapat dengar pendapat dengan ahli dan lembaga terkait.selengkapnya

 KPK Didesak Tuntaskan Kasus Pajak Bhakti InvestamaKPK Didesak Tuntaskan Kasus Pajak Bhakti InvestamaJumat 29 Jan 2016 11:50Administratordibaca 1384 kaliSemua Kategori

Puluhan orang yang mengaku sebagai Gerakan Pemuda Pemudi Nusantara menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (28/1). Mereka meminta KPK menuntaskan kasus dugaan suap restitusi pajak PT Bhakti Investama.selengkapnya

 IMEI Belum Berlaku, Indonesia Masih Diserbu Ponsel IlegalIMEI Belum Berlaku, Indonesia Masih Diserbu Ponsel IlegalSenin 18 Nov 2019 10:34Ridha Anantidibaca 559 kaliSemua Kategori

Perusahaan ritel telepon seluler Erajaya membeberkan penyelundupan ponsel berbagai merek yang dibawa dari Batam disebabkan belum ada pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) dari pemerintah dalam aturan nomor identitas khusus atau IMEI.selengkapnya

 Bea Cukai: Fasilitas KB dan KITE Berdampak Positif untuk Perekonomian IndonesiaBea Cukai: Fasilitas KB dan KITE Berdampak Positif untuk Perekonomian IndonesiaSenin 19 Ags 2019 15:24Ridha Anantidibaca 678 kaliSemua Kategori

Sebagai instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor dan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menciptakan berbagai kemudahan guna mendorong laju perekonomian Indonesia. Beberapa fasilitas di antaranya Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) telah terbukti memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.selengkapnya

 Bea Cukai sebut kawasan berikat di Jawa Tengah terus meningkatBea Cukai sebut kawasan berikat di Jawa Tengah terus meningkatJumat 29 Mar 2019 09:58Ridha Anantidibaca 771 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatakan kawasan berikat (KB) terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan berbagai insentif yang diberikan mulai dari penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) dan tidak dipungut PPh Impor.selengkapnya

 Sri Mulyani Sedih Fasilitas Kepabeanan Cuma Dinikmati Perusahaan di JawaSri Mulyani Sedih Fasilitas Kepabeanan Cuma Dinikmati Perusahaan di JawaSelasa 19 Feb 2019 14:00Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku prihatin ketika mayoritas insentif fiskal berupa fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) masih digunakan oleh para perusahaan di wilayah Pulau Jawa.selengkapnya

 Indonesia akan Kenakan Bebas Pajak untuk Kurma PalestinaIndonesia akan Kenakan Bebas Pajak untuk Kurma PalestinaRabu 27 Des 2017 14:25Ridha Anantidibaca 961 kaliSemua Kategori

Duta Besar RI untuk Palestina, Andy Rachmianto mengatakan pemerintah Palestina meminta tarif bebas pajak untuk beberapa jenis barang komoditas yang diimpor Indonesia. Permintaan negara Palestina ini pun disambut baik oleh pemerintah Indonesia untuk bisa mendukung perekonomian Palestina yang masih dilanda perang.selengkapnya

 Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Beberkan Daftar Penindakan di WilayahnyaBea Cukai Jawa Tengah dan DIY Beberkan Daftar Penindakan di WilayahnyaSelasa 14 Nov 2017 11:47Ajeng Widyadibaca 661 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam sepekan terakhir telah melaksanakan beberapa penindakan atas Barang Kena Cukai (BKC), seperti rokok dan minuman keras, yang ditengarai ilegal.selengkapnya

 Penerbitan Revisi PP 79 Bisa MolorPenerbitan Revisi PP 79 Bisa MolorJumat 16 Des 2016 10:08Ajeng Widyadibaca 660 kaliSemua Kategori

Penerbitan perubahan Peraturan Pemerintah No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas, sebagai disinsentif terhadap kegiatan investasi di hulu minyak dan gas bumi bisa molor dari target yakni pada Januari 2017.selengkapnya

 KPK Dorong 17 Provinsi Manfaakan Aplikasi E-Government Pemprov JabarKPK Dorong 17 Provinsi Manfaakan Aplikasi E-Government Pemprov JabarJumat 25 Nov 2016 14:37Ajeng Widyadibaca 603 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan, mendorong 17 pemerintah provinsi memberlakukan praktik terbaik pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan implementasi tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.selengkapnya

 Pemerintah Pertimbangkan Batam Jadi Wilayah Surga PajakPemerintah Pertimbangkan Batam Jadi Wilayah Surga PajakAhad 14 Ags 2016 08:27Administratordibaca 1241 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ‎Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah masih terus mengkaji rencana pembentukan wilayah surga pajak (tax haven). Hal ini dilakukan untuk warga negara Indonesia lebih tertarik memarkir dananya di dalam negeri.selengkapnya

 DANA TRANSFER KE DAERAH: Menkeu Gunakan Jurus Carry OverDANA TRANSFER KE DAERAH: Menkeu Gunakan Jurus Carry OverSabtu 6 Ags 2016 11:04Administratordibaca 1469 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menggunakan langkah penundaan atau carry over pencairan pagu sebagian dana transfer ke daerah yang ada dalam APBNP 2016.selengkapnya

 `Bisikan` Sri Mulyani yang Bikin Jokowi Blakblakan...`Bisikan` Sri Mulyani yang Bikin Jokowi Blakblakan...Jumat 5 Ags 2016 11:23Administratordibaca 1408 kaliSemua Kategori

"Nanti saya akan blakblakan kalau sudah tak ada media," kata Presiden Joko Widodo saat mengumpulkan semua kepala Kepolisian Daerah dan kepala Kejaksaan Tinggi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016) lalu.selengkapnya

 Jokowi Terbitkan Surat Utang Bagi Daerah Penyimpan DanaJokowi Terbitkan Surat Utang Bagi Daerah Penyimpan DanaKamis 4 Ags 2016 14:41Administratordibaca 919 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan terus menerbitkan surat utang bagi daerah-daerah yang masih menyimpan dana anggaran pembangunannya di bank. "Kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini, ya surat utang akan tambah banyak," kata Presiden Jokowi saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasiselengkapnya

 Menkeu Buat Tiga Syarat Daerah Khusus Tax Havens di IndonesiaMenkeu Buat Tiga Syarat Daerah Khusus Tax Havens di IndonesiaKamis 23 Jun 2016 12:27Administratordibaca 1763 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana membentuk sebuah “pulau” atau kawasan khusus suaka pajak (tax havens) bagi para pengusaha di Indonesia. Ada beberapa kriteria dalam menentukan wilayah surga pajak tersebut, salah satunya adalah telah menerapkan rezim pajak yang berbeda. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, ada tiga kriteria agar suatu daerah atau wilayah bisa dijadikan offshore financialselengkapnya

 Ditjen Pajak Gelar Operasi Katarak 350 OrangDitjen Pajak Gelar Operasi Katarak 350 OrangSabtu 21 Mei 2016 17:40Administratordibaca 904 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak bekerja sama dengan Yayasan ERHA menyelenggarakan operasi katarak gratis yang dimulai pada 14 Mei 2016 hingga 29 Mei 2016. Direktur P2Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga S. mengatakan dari hasil screening yang dilakukan terhadap 650 orang pada 14 Mei 2016, operasi katarak akhirnya dlakukan pada 350 orang pada hari ini (21/5/2016). "Besok akan dilakukan tindakan pasca operasi katarakselengkapnya

 Pengampunan Pajak Tersandera UU KPKPengampunan Pajak Tersandera UU KPKKamis 11 Feb 2016 11:32Administratordibaca 841 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty terganjal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Parlemen dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan RUU KPK lebih dulu. Sofjan Wanandi, Kepala Staf Ahli Wakil Presiden, kepada KONTAN, mengatakan, pembahasan RUU Tax Amnesty hingga kini belum bergerak, meski pemerintah telah melayangkan amanat presiden (Ampres)selengkapnya

 Ada Insentif Pajak buat Perusahaan Farmasi, Vaksin Bisa Dikebut?Ada Insentif Pajak buat Perusahaan Farmasi, Vaksin Bisa Dikebut?Selasa 20 Okt 2020 15:56Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Pemerintah baru saja mengeluarkan aturan untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Salah satunya adalah perusahaan farmasi.selengkapnya

 Ditjen Pajak terima penghargaan atas dukungan terhadap kemajuan pasar modalDitjen Pajak terima penghargaan atas dukungan terhadap kemajuan pasar modalSelasa 20 Okt 2020 12:46Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima penghargaan atas dukungan terhadap kemajuan pasar modal.selengkapnya

 11 Juta Wajib Pajak Dikirimi Peringatan `Jangan Telat Lapor SPT`11 Juta Wajib Pajak Dikirimi Peringatan `Jangan Telat Lapor SPT`Selasa 3 Mar 2020 10:33Ridha Anantidibaca 267 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku mengirim surat elektronik kepada 11 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan sebelum batas waktu terakhir pada akhir Maret.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :