Usai Pailit, Peritel Bali Ini Dihadapkan pada Utang PajakUsai Pailit, Peritel Bali Ini Dihadapkan pada Utang PajakSenin 4 Des 2017 14:28Ridha Anantidibaca 2326 kaliSemua Kategori

Sejak diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 9 November 2017, pendiri jaringan ritel di Bali, Hardys, Gede Hardiawan, kini dihadapkan pada piutang pajak dengan angka fantastis.selengkapnya

 Ini Besaran Pajak yang Harus Dibayar GoogleIni Besaran Pajak yang Harus Dibayar GoogleSelasa 20 Sep 2016 11:40Administratordibaca 1467 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak saat ini tengah mengejar Google Asia Pacific Pte Ltd. Pasalnya, Google secara tegas menolak untuk diperiksa dalam dalam hal perpajakan.selengkapnya

 Nama di Panama Papers Mau Ikut Tax Amnesty, Eits Bayar Utang DuluNama di Panama Papers Mau Ikut Tax Amnesty, Eits Bayar Utang DuluJumat 13 Mei 2016 13:43Administratordibaca 1317 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, jika orang Indonesia yang ada dalam Panama Papers ingin ikut kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), maka utang-utang pajaknya harus dibayar terlebih dahulu jika mereka memiliki tunggakan. Sejauh ini, nama-nama yang sudah berhasil dihimpun Ditjen Pajak sebanyak 1038 nama. Dari nama-nama tersebut, 528 nama belum diidentifikasikan apakahselengkapnya

 Konsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalKonsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalRabu 14 Okt 2020 13:49Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Ketidakpastian makin tinggi pasca tertundanya keputusan konsesus global terkait pemajakan ekonomi digital hingga pertengahan tahun 2021.selengkapnya

 Perkuat Komitmen Kepatuhan Pajak, Telkom Menjalankan Program e-Faktur Host to Host dengan Direktorat Jenderal PajakPerkuat Komitmen Kepatuhan Pajak, Telkom Menjalankan Program e-Faktur Host to Host dengan Direktorat Jenderal PajakRabu 5 Des 2018 14:22Ridha Anantidibaca 681 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meresmikan integrasi data perpajakan dimana DJP juga sekaligus mengesahkan Telkom sebagai pengguna e-Faktur Host-to-Host. Peresmian dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Robert Pakpahan dan Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga di Telkom Landmark Tower, Selasa (27/selengkapnya

 Telkom-Ditjen Pajak integrasikan data perpajakanTelkom-Ditjen Pajak integrasikan data perpajakanSenin 3 Des 2018 15:31Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meresmikan integrasi data perpajakan sekaligus Telkom sebagai pengguna e-Faktur melalui sistem antarserver yang terhubung satu sama lain (host to host).selengkapnya

 Telkom dan Direktorat Pajak Integrasikan Data PerpajakanTelkom dan Direktorat Pajak Integrasikan Data PerpajakanSenin 3 Des 2018 14:53Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meresmikan integrasi data perpajakan. Sekaligus Telkom sebagai pengguna e-Faktur melalui sistem antarserver yang terhubung satu sama lain (host to host).selengkapnya

 Ingat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta KerjaIngat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta KerjaRabu 14 Okt 2020 13:14Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menyisipkan aturan perpajakan di dalam UU Cipta Kerja dengan alasan bahwa aturan pajak yang dimasukan dimaksudkan dalam rangka mendukung investasi.selengkapnya

 Sudah 1,5 bulan berlaku, penerimaan pajak yang dibayar via e-commerce Rp 59,7 miliarSudah 1,5 bulan berlaku, penerimaan pajak yang dibayar via e-commerce Rp 59,7 miliarSenin 14 Okt 2019 10:22Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Pembayaran pajak sudah lebih mudah dan bahkan bisa dilakukan lewat beberapa e-commerce. Menurut pemerintah, rupanya cara pembayaran ini mendapat antusiasme yang cukup tinggi.selengkapnya

 Ditjen Pajak mencabut aturan soal perhitungan angsuran PPh 25, ini alasannyaDitjen Pajak mencabut aturan soal perhitungan angsuran PPh 25, ini alasannyaSenin 22 Jul 2019 15:16Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencabut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No. PER - 32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Hal tersebut tertuang dalam Perdirjen Pajak No. PER - 14/PJ/2019 yang telah ditetapkan pada 3 Juli lalu.selengkapnya

 3 Jenis Pajak yang Wajib Dibayar Pengusaha Properti3 Jenis Pajak yang Wajib Dibayar Pengusaha PropertiSenin 4 Feb 2019 14:17Ridha Anantidibaca 834 kaliSemua Kategori

Memiliki sebuah bangunan atau tanah merupakan modal utama yang diperlukan oleh pengusaha properti sebelum memulai bisnis properti. Perlu Anda ketahui, dalam setiap transaksi properti baik itu tanah, rumah, atau apartemen, selain harga dan legalitas, perihal pajak juga perlu diperhatikan.selengkapnya

 Bea Cukai akan terbitkan aturan tentang penanganan selisih berat barang impor curahBea Cukai akan terbitkan aturan tentang penanganan selisih berat barang impor curahRabu 14 Nov 2018 11:05Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan, atau Penyusutan Volume dan/atau Berat dan Penanganan Selisih Berat dan/atau Volume Barang Impor Curah akan segera diterbitkan. Rancangan peraturan ini merupakan perubahan atas peraturan menteri keuangan (PMK) No. 147 tahun 2007.selengkapnya

 Pewaris Mendiang Bos LG Harus Bayar Pajak Kematian Rp 11,7 MiliarPewaris Mendiang Bos LG Harus Bayar Pajak Kematian Rp 11,7 MiliarRabu 14 Nov 2018 10:51Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Pajak kematian dengan nilai sekitar 9 miliar won atau setara Rp 11,7 miliar (dengan estimasi kurs 1 won = Rp 13) harus dibayar oleh putra-putri mendiang Koo Bon Moo, mantan bos LG yang wafat pada Mei lalu.selengkapnya

 Cina Batasi Bayaran Artis yang Berusaha Hindari PajakCina Batasi Bayaran Artis yang Berusaha Hindari PajakSenin 2 Jul 2018 10:23Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

Cina akan mengambil tindakan terhadap mereka yang berusaha mengemplang pajak. Cina juga mengontrol bayaran yang terlalu tinggi bagi artis dalam usaha mereka mengurangi pajak yang harus dibayar.selengkapnya

 THR PNS Dibayar Juni, Pajak Ditanggung PemerintahTHR PNS Dibayar Juni, Pajak Ditanggung PemerintahKamis 24 Mei 2018 13:15Ridha Anantidibaca 571 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, pada 23 Mei 2018, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri.selengkapnya

 Gagal Paham tentang Kenaikan Pajak KendaraanGagal Paham tentang Kenaikan Pajak KendaraanSelasa 31 Jan 2017 15:32Ajeng Widyadibaca 547 kaliSemua Kategori

Terbitnya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang perubahan tarif PNBP di lingkungan kepolisian tak ayal menimbulkan keresahan. Parahnya, perubahan tarif ini dipahami keliru oleh masyarakat. Mereka mengira harus bayar pajak dua sampai tiga kali dari yang biasa mereka bayar setiap tahunnya. Misal, yang biasa bayar 250 ribu rupiah dikira bakal harus membayar 500 sampai 700 ribu rupiahselengkapnya

 Hati-Hati, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Tiap BulanHati-Hati, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Tiap BulanKamis 19 Mei 2016 18:26Administratordibaca 8026 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak yang telat membayar PBB akan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulannya. Aturan mengenai denda tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.selengkapnya

 Ditjen Pajak menunggu langkah KPK soal tranfer pricing perusahaan batubaraDitjen Pajak menunggu langkah KPK soal tranfer pricing perusahaan batubaraSelasa 30 Jul 2019 10:59Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengaku belum mengendus tinjauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transfer pricing perusahaan batubara.selengkapnya

 Kenapa Dokter harus Ikut Tax Amnesti?Kenapa Dokter harus Ikut Tax Amnesti?Jumat 28 Okt 2016 15:40Administratordibaca 1623 kaliSemua Kategori

Selain sektor pertambangan, ternyata masih banyak juga dokter yang belum membayarkan pajaknya dengan benar.selengkapnya

 Adaro Penuhi Kewajiban Pajak dan RoyaltiAdaro Penuhi Kewajiban Pajak dan RoyaltiSabtu 25 Jun 2016 07:41Administratordibaca 1385 kaliSemua Kategori

Pemerintah berniat melanjutkan rekonsiliasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait perbedaan data penerimaan pajak antara catatan penerimaan negara dan pihak perusahaan. Salah satu perusahaan tembang batu bara nasional, PT Adaro Energy Tbk memberikan contoh dengan memenuhi kewajiban pajak dan royalti.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :