Pemerintah Pertimbangkan Pembuatan Surga Pajak Dalam NegeriPemerintah Pertimbangkan Pembuatan Surga Pajak Dalam NegeriJumat 24 Jun 2016 08:02Administratordibaca 723 kaliSemua Kategori

Kantor pajak di negara ini telah menemukan sedikitnya 2.000 perusahaan cangkang yang dibentuk orang Indonesia dan 6.000 rekening simpanan di banyak negara surga pajak. Pemerintah sedang mempertimbangkan pembentukan daerah khusus sebagai pusat finansial dalam negeri, di mana perusahaan-perusahaan domestik dapat membuat perusahaan cangkang tanpa harus pergi ke negara-negara surga pajak,selengkapnya

 Beda dengan BI, Pemerintah Bidik Hasil Amnesti Pajak Rp 165 TriliunBeda dengan BI, Pemerintah Bidik Hasil Amnesti Pajak Rp 165 TriliunSelasa 24 Mei 2016 16:27Administratordibaca 873 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membidik target penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sekitar Rp 160 triliun hingga Rp 180 triliun. Target tersebut akan dimasukkan dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Sebaliknya, Bank Indonesia lebih pesimistis menghitung target penerimaan dari kebijakan tersebut.selengkapnya

 Pemerintah sediakan Rp 20,4 triliun untuk insentif pajak 2021Pemerintah sediakan Rp 20,4 triliun untuk insentif pajak 2021Rabu 19 Ags 2020 13:42Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021. Dari sisi insentif perpajakan untuk dukungan bagi dunia usaha atau korporasi telah dianggarkan sebesar Rp 20,4 triliun.selengkapnya

 Pemerintah Targetkan Rasio Pajak Capai 12,4 Persen pada 2020Pemerintah Targetkan Rasio Pajak Capai 12,4 Persen pada 2020Selasa 25 Jun 2019 13:24Ridha Anantidibaca 618 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan rasio pajak (tax ratio) berada di kisaran 11,8 persen hingga 12,4 persen pada 2020. Target ini tak jauh berbeda dengan tahun ini yang diharapkan mencapai 12,2 persen.selengkapnya

 Pemerintah Perluas Tarif PPN Ekspor Jasa Nol PersenPemerintah Perluas Tarif PPN Ekspor Jasa Nol PersenJumat 23 Nov 2018 09:48Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan pemerintah memperluas fasilitas perpajakan berupa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ekspor jasa nol persen. Perluasan tarif PPN nol persen ini diharapkan bisa mendorong peningkatan ekspor jasa.selengkapnya

 Pemerintah Tutup Pintu Perpanjangan Periode Pertama Tax AmnestyPemerintah Tutup Pintu Perpanjangan Periode Pertama Tax AmnestyKamis 22 Sep 2016 12:10Administratordibaca 1124 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberi sinyal tertutupnya ruang untuk perpanjangan periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan tarif tebusan termurah 2 persen. Penegasan ini merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Pemerintah Kembali Ajukan Revisi APBN 2016Pemerintah Kembali Ajukan Revisi APBN 2016Kamis 4 Ags 2016 09:34Administratordibaca 1053 kaliSemua Kategori

Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu petang, memutuskan pemerintah akan merevisi kembali APBN 2016. "Menkeu juga sampaikan revisi APBN 2016 walaupun hanya tersisa sekitar lima bulan saja," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam konferensi pers usai sidang kabinet itu di Jakarta, Rabu.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Turunkan Batas Pembebasan Tarif Bea MasukPemerintah Diminta Turunkan Batas Pembebasan Tarif Bea MasukRabu 13 Nov 2019 15:21Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendesak pemerintah menurunkan batas pembebasan tarif bea masuk dan pajak impor (de minimis value). Penurunan ini bertujuan untuk melonggarkan ruang gerak pelaku jasa titip (jastip) yang enggan membayar pungutan-pungutan tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Segera Bahas Nasib Cukai PlastikPemerintah Segera Bahas Nasib Cukai PlastikSenin 19 Feb 2018 09:09Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan DPR segera membahas pengenaan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

 Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISelasa 25 Jul 2017 11:50Ajeng Widyadibaca 847 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

 Asosiasi Minta Pemerintah Selesaikan Restitusi Pajak PKP2BAsosiasi Minta Pemerintah Selesaikan Restitusi Pajak PKP2BKamis 10 Nov 2016 20:03Administratordibaca 638 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta pemerintah menyelesaikan persoalan restitusi pajak para pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi tiga.selengkapnya

 APBI Minta Pemerintah Selesaikan Restitusi Pajak PKP2BAPBI Minta Pemerintah Selesaikan Restitusi Pajak PKP2BRabu 9 Nov 2016 08:52Administratordibaca 903 kaliSemua Kategori

‎Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta pemerintah menyelesaikan hak pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) terkait restitusi (pengembalian) pajak. Pasalnya, amendemen kontrak tak berlaku surut.selengkapnya

 Pemerintah Takkan Perpanjang Periode Amnesti PajakPemerintah Takkan Perpanjang Periode Amnesti PajakKamis 13 Okt 2016 08:19Administratordibaca 679 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang penerapan kebijakan amnesti pajak atau pengampunan pajak. Sebab, secara logika jika diperpanjang sama saja bukan memberikan pengampunan atau kelonggaran.selengkapnya

 Tutup Bolong Pajak, Pemerintah Didorong Genjot Tax AmnestyTutup Bolong Pajak, Pemerintah Didorong Genjot Tax AmnestySelasa 4 Okt 2016 14:53Admindibaca 523 kaliSemua Kategori

Perolehan tarif tebusan periode pertama program pengampunan pajak mencapai Rp 89,1 triliun, lebih dari 0,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menurut pemerintah, angka tersebut begitu fantastis bila dibandingkan dengan negara lain yang menggelar kebijakan serupa, seperti Italia yang hanya meraup 0,2 persen dari PDB.selengkapnya

 Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahGoogle Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahJumat 16 Sep 2016 11:31Administratordibaca 949 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan PMK Dana Repatriasi ke Sektor RiilPemerintah Siapkan PMK Dana Repatriasi ke Sektor RiilRabu 3 Ags 2016 11:05Administratordibaca 1034 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan peraturan menteri keuangan untuk mengatur pengalihan dana wajib pajak secara langsung ke sektor riil, dan memastikan dana tersebut dapat berada di dalam negeri minimal selama tiga tahun.selengkapnya

 DPR: Pemerintah Usulkan Pengampunan Pajak 10 BulanDPR: Pemerintah Usulkan Pengampunan Pajak 10 BulanSelasa 14 Jun 2016 13:02Administratordibaca 698 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan pemerintah telah mengusulkan kebijakan pengampunan pajak berlaku selama 10 bulan, dengan perkiraan program tersebut berlaku mulai 1 Juli 2016. "Kami tidak ada masalah kalau mau berlaku seperti itu. Tapi ini belum dibahas, baru disampaikan dalam diskusi," kata Soepriyatno di Jakarta, Seninselengkapnya

 Pemerintah Akui Wacanakan PPh Turun dan PPN NaikPemerintah Akui Wacanakan PPh Turun dan PPN NaikJumat 5 Feb 2016 15:45Administratordibaca 1876 kaliSemua Kategori

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Goro Ekanto mengakui, pemerintah penurunan tarif PPh. Goro berpendapat, sebagai kompensasinya maka kenaikan tarif PPN diperlukan. Namun menurut Goro, hingga kini revisi Undang-Undang PPh dan PPN masih dalam tahap kajian. "Mungkin PPh turun 2%, mungkin kurang dari itu. Tetapi kan harus ada kajiannyaselengkapnya

 Pemerintah berikan relaksasi pelunasan cukai terhadap minuman kerasPemerintah berikan relaksasi pelunasan cukai terhadap minuman kerasSelasa 16 Jun 2020 10:48Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan relaksasi kepada industri minuman keras melalui perpanjangan waktu pembayaran pita cukai. Tujuannya guna membantu cash flow perusahaan di tengah sepinya demand konsumen karena dampak corona virus disease (Covid-19).selengkapnya

 Pemerintah resmi naikkan tarif cukai rokok, begini rekomendasi untuk HMSP dan GGRMPemerintah resmi naikkan tarif cukai rokok, begini rekomendasi untuk HMSP dan GGRMJumat 25 Okt 2019 12:44Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai rokok dan harga jual eceran (HJE) per batang mulai 1 Januari 2020. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 Perubahan Kedua atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Beleid ini diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 18 Oktober 2019 dan berlaku mulai 21 Oktober 2019.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :