Seberapa Greget Pemerintah Pungut Pajak Netflix Cs?Seberapa Greget Pemerintah Pungut Pajak Netflix Cs?Jumat 3 Jul 2020 14:57Ridha Anantidibaca 257 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk digital dari dalam maupun luar negeri sebesar 10%. Namun langkah tersebut mendapat tentangan dari Amerika Serikat yang merupakan negara basis dari perusahaan digital seperi Netflix.selengkapnya

 Pengusaha Asing Tak Setor PPN Konten Digital Bakal DiblokirPengusaha Asing Tak Setor PPN Konten Digital Bakal DiblokirJumat 6 Sep 2019 15:09Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengancam akan memblokir layanan penjualan barang tak berwujud (intangible good) dari luar negeri apabila perusahaan tidak memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan mereka di Indonesia.selengkapnya

 Aturan VAT Refund Direvisi, Ini Penjelasan Ditjen PajakAturan VAT Refund Direvisi, Ini Penjelasan Ditjen PajakJumat 30 Ags 2019 11:37Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Mulai 1 Oktober 2019 turis asing dapat meminta pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan nilai minimum Rp500.000 yang dapat diakumulasikan dari struk belanja di lebih dari satu toko retail yang berpartisipasi dalam skema VAT Refund for Tourists.selengkapnya

 Berbeda dengan Sebelumnya, Aturan Pengembalian PPN Segera TerbitBerbeda dengan Sebelumnya, Aturan Pengembalian PPN Segera TerbitSenin 1 Jul 2019 14:12Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan segera mengeluarkan aturan terkait dengan relaksasi ketentuan pengembalian PPN.selengkapnya

 Sri Mulyani Bebaskan Pengenaan PPN untuk Sektor JasaSri Mulyani Bebaskan Pengenaan PPN untuk Sektor JasaJumat 5 Apr 2019 14:19Ridha Anantidibaca 890 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi beberapa jenis sektor jasa untuk mendorong perkembangan jasa modern, meningkatkan daya saing, dan memperbaiki neraca perdagangan nasional.selengkapnya

 Akibat Restitusi, Pertumbuhan Penerimaan Pajak MelambatAkibat Restitusi, Pertumbuhan Penerimaan Pajak MelambatJumat 22 Mar 2019 15:12Ridha Anantidibaca 739 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per akhir Februari kemarin mencapai Rp160,8 triliun. Penerimaan tersebut meningkat 4,7 persen dibanding capaian periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp153,7 triliun.selengkapnya

 Gara-Gara Restitusi, PPN Diproyeksikan Tertekan Sampai MeiGara-Gara Restitusi, PPN Diproyeksikan Tertekan Sampai MeiJumat 1 Mar 2019 15:53Ridha Anantidibaca 839 kaliSemua Kategori

Kinerja PPN diproyeksikan terus mengalami tekanan sampai dengan Mei mendatang. Hal ini merupakan implikasi dari peningkatan jumlah pengajuan percepatan restitusi yang diperkirakan terus mengalir sampai bulan tersebut.selengkapnya

 Penerimaan PPN Terpuruk karena Restitusi PajakPenerimaan PPN Terpuruk karena Restitusi PajakKamis 21 Feb 2019 15:02Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Tren terpuruknya kinerja penerimaan PPN dan penerimaan dari sektor manufaktur terus belanjut pada awal tahun 2019, karena efek restitusi pajak.selengkapnya

 Kabar Gembira Bagi Pelancong, Pemerintah Segera Relaksasi Pengembalian PPNKabar Gembira Bagi Pelancong, Pemerintah Segera Relaksasi Pengembalian PPNRabu 20 Feb 2019 10:46Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Kabar gembira bagi para pelancong, Kementerian Keuangan akan merelaksasi ketentuan pengembalian PPN. Relaksasi kebijakan ini ditujukan untuk mendorong minat belanja para pelancong saat berkunjung ke Indonesia.selengkapnya

 Tarif Pesawat Mahal, Menteri BUMN Minta PPN Avtur DihapusTarif Pesawat Mahal, Menteri BUMN Minta PPN Avtur DihapusKamis 14 Feb 2019 09:54Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bisa mengkaji penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjulan bahan bakar jenis avtur. Bahkan Rini menyampaikan keinginannya agar PPN dihapuskan.selengkapnya

 Pemegang IUPK OP Wajib Memungut PPNPemegang IUPK OP Wajib Memungut PPNRabu 2 Jan 2019 14:21Ridha Anantidibaca 934 kaliSemua Kategori

Setelah resmi mengakuisisi saham Freeport Indonesia, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No.166/PMK.03/2018 tentang Penunjukan Pemegang IUPK Operasi Produksi Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata caranya.selengkapnya

 Dua Strategi Tarik Pajak dari Produk Digital AsingDua Strategi Tarik Pajak dari Produk Digital AsingJumat 26 Okt 2018 10:48Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Banyak negara mengkaji aturan baku untuk menarik pajak digital, khususnya untuk produk yang berasal dari luar negeri. Meski belum ada konsensus, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) membagikan dua strategi yang memungkinkan pemerintah memajaki produk digital milik produsen asing.selengkapnya

 Pemerintah belum akan turunkan tarif PPNPemerintah belum akan turunkan tarif PPNJumat 22 Des 2017 10:45Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Pemerintah memiliki keleluasaan untuk menurun atau menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya

 Aprindo: Skema PPN Final 2%-3% lebih baikAprindo: Skema PPN Final 2%-3% lebih baikJumat 22 Des 2017 10:42Ridha Anantidibaca 1198 kaliSemua Kategori

Dunia usaha memberi usul agar pemerintah mengganti skema pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 10% dengan PPN final dari omzet penjualan suatu produk guna meringankan beban yang ditanggung.selengkapnya

 Sri Mulyani Naikkan Pajak Rokok, Negara Dapat Rp 1,3 TriliunSri Mulyani Naikkan Pajak Rokok, Negara Dapat Rp 1,3 TriliunJumat 13 Jan 2017 09:18Ajeng Widyadibaca 848 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan hasil tembakau atau rokok menjadi 9,1 persen per 1 Januari 2017. Kebijakan tersebut menyumbang sekitar Rp 1,3 triliun ke pendapatan negara di APBN 2017.selengkapnya

 Soal Pajak 10 Persen di Google Ads, idEA Bilang...Soal Pajak 10 Persen di Google Ads, idEA Bilang...Selasa 3 Sep 2019 14:24Ridha Anantidibaca 307 kaliSemua Kategori

Melalui situs resminya, PT Google Indonesia berencana mengenakan PPN untuk layanan Google Ads pada 1 Oktober 2019. PT Google Indonesia akan mengeluarkan faktur sebagai reseller dari layanan Google Ads. Kebijakan ini akan mempengaruhi akun-akun pengguna layanan Google Ads yang memiliki alamat penagihan di Indonesia.selengkapnya

 Penerimaan rendah, pemerintah perlu revisi target penerimaan pajakPenerimaan rendah, pemerintah perlu revisi target penerimaan pajakSelasa 27 Ags 2019 15:30Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak yang diterima di Kas Negara pada semester I 2019 mencapai Rp 705,59 triliun dari yang ditargetkan sampai akhir 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun.selengkapnya

 Tambah insentif pajak, pemerintah tanggung bea masuk impor APD hingga serat optikTambah insentif pajak, pemerintah tanggung bea masuk impor APD hingga serat optikRabu 30 Sep 2020 14:42Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Pemerintah menambah insentif perpajakan dalam program perlindungan ekonomi nasional (PEN) dalam bentuk pembebasan fasilitas bea masuk impor yang menggunakan skema ditanggung pemerintah (DTP).selengkapnya

 Respons REI Soal Pembebasan Pajak Proyek Properti MewahRespons REI Soal Pembebasan Pajak Proyek Properti MewahKamis 27 Jun 2019 10:08Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Umum DPP REI Ignesjz Kemalawarta mengatakan bahwa fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi langkah yang sangat baik untuk menghidupkan sektor properti ke depan, untuk menyambut relaksasi tersebut, Ignesjz mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.selengkapnya

 Jastip kian marak, Bea Cukai lakukan strategi ini untuk cegah penyelewenganJastip kian marak, Bea Cukai lakukan strategi ini untuk cegah penyelewenganSenin 30 Sep 2019 14:51Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Jasa titipan atau Jastip kerap disalahgunakan oleh para pelaku dengan membawa barang melebihi ketentuan yang berlaku. Pemerintah mengaku Jastip dapat mengganggu arus barang impor dan merugikan pengusaha dalam negeri.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :