Pembebasan Pajak Devisa Hasil Ekspor Bakal DiperpanjangPembebasan Pajak Devisa Hasil Ekspor Bakal DiperpanjangKamis 4 Okt 2018 15:48Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal memperpanjang ketentuan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pengusaha yang memarkirkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berdenominasi rupiah dalam bentuk deposito di perbankan nasional.selengkapnya

 Harmonisasi Pajak Mobil Baru, Sudah FinalHarmonisasi Pajak Mobil Baru, Sudah FinalRabu 8 Ags 2018 10:43Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian kembali memperkenalkan rekomendasi harmonisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah terbaru. Jadi nantinya tak lagi berdasarkan segmen, tapi lebih ke emisi yang dikeluarkan.selengkapnya

 Supaya Murah, Mobil Desa Tidak Kena PPnBMSupaya Murah, Mobil Desa Tidak Kena PPnBMSelasa 27 Mar 2018 15:57Ridha Anantidibaca 1019 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa mobil desa tidak terkena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Dengan begitu, harga mobil desa nantinya akan lebih murah sehingga tidak membebani masyarakat desa yang menjadi sasaran penggunanya.selengkapnya

 Asosiasi UMKM: Penurunan Pajak Final tak Cukup MembantuAsosiasi UMKM: Penurunan Pajak Final tak Cukup MembantuRabu 21 Mar 2018 14:36Ridha Anantidibaca 655 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah untuk menurunkan pajak final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen dinilai tidak begitu membantu pelaku industri. Pengurangan pajak final UMKM ini nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

 PPN disetor marketplace tak cocok untuk semua e-commercePPN disetor marketplace tak cocok untuk semua e-commerceSenin 22 Jan 2018 10:47Ridha Anantidibaca 925 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 KPK Usut Keterlibatan Pegawai Pajak Lain Kasus Suap PT EK PrimaKPK Usut Keterlibatan Pegawai Pajak Lain Kasus Suap PT EK PrimaSelasa 6 Des 2016 10:54Ajeng Widyadibaca 611 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pengamanan wajib pajak‎ PT EK Prima Ekspor Indonesia. Keduanya, yakni Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno dan Presiden ‎Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair‎.selengkapnya

 TAX AMNESTY: Pengusaha UKM Tunggu SosialisasiTAX AMNESTY: Pengusaha UKM Tunggu SosialisasiSenin 1 Ags 2016 08:04Administratordibaca 1606 kaliSemua Kategori

Meski menyambut baik kebijakan pengampunan pajak bagi usaha kecil dan menengah, tapi pelaku di industri ini masih menunggu sosialiasi petunjuk pelaksanaan untuk berpartisipasi dalam program tersebut.selengkapnya

 BRI Siapkan Call Center 24 Jam untuk Tax AmnestyBRI Siapkan Call Center 24 Jam untuk Tax AmnestyKamis 21 Jul 2016 10:09Administratordibaca 1424 kaliSemua Kategori

Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah melakukan sejumlah persiapan untuk program pengampunan pajak. Salah satunya adalah membentuk help desk melalui call center.selengkapnya

 Ini Dua Kriteria Wilayah Suaka PajakIni Dua Kriteria Wilayah Suaka PajakKamis 23 Jun 2016 09:37Administratordibaca 1035 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih melakukan kajian terkait penyediaan wilayah suaka pajak alias offshore financial center (OFC) di Indonesia. Saat ini, pemerintah masih memilah teritori mana yang cocok dijadikan OFC. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, ada dua kriteria untuk wilayah bisa dijadikan sebagai OFC. Pertama, memiliki infrastruktur yang memadai sebab harus ada lembagaselengkapnya

 Menkeu Bantah Usul Perpanjangan Masa Tax AmnestyMenkeu Bantah Usul Perpanjangan Masa Tax AmnestySelasa 14 Jun 2016 12:47Administratordibaca 1121 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, sikap pemerintah terkait masa pemberlakuan rencana kebijakan Tax Amnesty tetap berpatokan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Bahkan, Bambang membantah pemerintah mengusulkan perpanjangan masa berlaku pengampunan pajak tersebut. "Kami enggak pernah usulin, kami tetap berpatokan pada RUU," kata Bambang di kantornya, Kamis (13/6)selengkapnya

 RUU TA Disahkan, Investasi Besar Siap MasukRUU TA Disahkan, Investasi Besar Siap MasukSelasa 3 Mei 2016 15:15Administratordibaca 974 kaliSemua Kategori

Mengerasnya pro-kontra RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang dibahas DPR, memancing Kepala BKPM (Badan Koordinasi dan Penanaman Modal) Franky Sibarani untuk buka suara. Kata Franky, apabila pembahasan RUU Tax Amnesty (TA) di DPR bisa segera rampung dan disahkan menjadi UU TA, diyakini bisa menjadi pendorong bagi bertambahnya realisasi investasi. "Kalau di katakan misalnya apakah ada impactnyaselengkapnya

 Kejar Tayang Tax Amnesty Bulan Depan, Jokowi Surati DPRKejar Tayang Tax Amnesty Bulan Depan, Jokowi Surati DPRJumat 19 Feb 2016 17:21Administratordibaca 1821 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty mulai Maret 2016 dibenarkan olah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan untuk memastikan tak ada lagi ganjalan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jokowi sampai mengirimkan surat ke Senayan.selengkapnya

 Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Kamis 2 Feb 2023 08:31Ridha Anantidibaca 2148 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

 Dorong pembangunan kawasan industri tembakau, Bea Cukai Mataram asistensi pengusahaDorong pembangunan kawasan industri tembakau, Bea Cukai Mataram asistensi pengusahaRabu 21 Okt 2020 10:44Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Mataram dorong pengusaha tembakau setempat untuk membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Bersama dengan pemerintah daerah, Bea Cukai yakin KIHT dapat menjadi solusi industri kecil tembakau di Mataram.selengkapnya

 Bea Cukai Sumatra Utara terbitkan perizinan KITE Pembebasan, apa itu?Bea Cukai Sumatra Utara terbitkan perizinan KITE Pembebasan, apa itu?Selasa 28 Jan 2020 11:52Ridha Anantidibaca 684 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatra Utara menetapkan PT Rubber Hock Lie sebagai perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan.selengkapnya

 Aturan Diskon Pajak `Super` Terbit Pekan IniAturan Diskon Pajak `Super` Terbit Pekan IniKamis 20 Jun 2019 14:57Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerbitan aturan insentif pengurangan pajak atau super deduction tax terbit pekan ini. Sri Mulyani juga berharap bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) insentif super deduction tax bersamaan dengan insentif pajak untuk kendaraan listrik.selengkapnya

 Finalisasi Pajak Barang Mewah Masih Berproses di KemenkeuFinalisasi Pajak Barang Mewah Masih Berproses di KemenkeuRabu 27 Mar 2019 14:11Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartato menargetkan hasil ratifikasi tentang pemberian insentif pajak penjualan nilai barang mewah (PPnBM) diharapkan selesai akhir tahun ini. Saat ini, pihaknya masih menunggu proses drafting PPnBM yang sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Kutai Timur Bertekad Digitalisasi Pelayanan Izin & PajakKutai Timur Bertekad Digitalisasi Pelayanan Izin & PajakJumat 11 Mei 2018 09:17Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutim Irawansyah menyempatkan diri bertandang ke Living Lab Smart City PT Telkom di Jakarta Pusat untuk melihat kecanggihan berbagai sarana pelayanan teknologi berbasi internet dan Touchscreen, Rabu (9/5/2018).selengkapnya

 Belum ada regulasi pajak, instrumen DINFRA kurang diminatiBelum ada regulasi pajak, instrumen DINFRA kurang diminatiJumat 4 Mei 2018 09:29Ridha Anantidibaca 732 kaliSemua Kategori

Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan soal dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif atau DINFRA, belum ada satupun manajer investasi yang berminat menerbitkan produk investasi alternatif ini. Selain minim sosialisasi, aturan pajak juga menjadi penghambat investor masuk ke instrumen yang diatur sejak Juli 2017 lalu ini.selengkapnya

 Pasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisiPasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisiRabu 2 Mei 2018 12:33Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Profesi advokat resmi dapat mendampingi wajib pajak (WP) dalam memberikan bantuan hukum terkait pajak. Hal tersebut seiring terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi no 63/PUU-XV/2017 soal pengujian pasal 32 ayat (3a) UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan alias UU KUP.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :