3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-Commerce3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-CommerceJumat 8 Des 2017 15:58Ridha Anantidibaca 785 kaliSemua Kategori

Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kehttp://www.klinikpajak.co.id/files/foto-e140dbab44e01e699491a59c9978b924.jpgmenterian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bergabung menjadi satu kelompok kerja atau pokja pada Kamis (7/12/2017).selengkapnya

 Pemerintah Godok Sistem Perpajakan E-Commerce dan UKMPemerintah Godok Sistem Perpajakan E-Commerce dan UKMJumat 8 Des 2017 12:52Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat koordinasi tentang e-commerce di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.selengkapnya

 Pangkas tarif pajak agar lebih kompetitifPangkas tarif pajak agar lebih kompetitifRabu 6 Des 2017 10:52Ridha Anantidibaca 632 kaliSemua Kategori

Reformasi perpajakan yang sedang digagas Amerika Serikat (AS) bakal berefek ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Apalagi AS berencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi dari 35% menjadi 15%, jauh lebih rendah dari tarif pajak korporasi di Indonesia sebesar 25%.selengkapnya

 AS akan pangkas tarif pajak, Darmin: Biarkan sajaAS akan pangkas tarif pajak, Darmin: Biarkan sajaRabu 6 Des 2017 10:33Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Reformasi Pajak yang dicanangkan Presiden AS Donald Trump dan Partai Republik telah disahkan oleh Senat Amerika Serikat (AS). Trump berniat memangkas tarif pajak korporasi dari 35% menjadi 15%, yang lebih rendah dari tarif pajak korporasi di Indonesia sebesar 25%.selengkapnya

 Menkeu: GPN bisa mendorong basis data pajakMenkeu: GPN bisa mendorong basis data pajakSenin 4 Des 2017 14:35Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang akan memungkinkan sistem pembayaran yang saling interkoneksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, GPN ini bisa digunakan untuk menambah basis perpajakan.selengkapnya

 Penerimaan Kurang Rp 426 Trliun, Ditjen Pajak Andalkan 4 PemasukanPenerimaan Kurang Rp 426 Trliun, Ditjen Pajak Andalkan 4 PemasukanSenin 13 Nov 2017 14:29Ajeng Widyadibaca 480 kaliSemua Kategori

Berdasarkan data yang diperoleh Katadata, penerimaan pajak sepanjang Januari-Oktober tercatat sebesar Rp 858,05 triliun. Perolehan tersebut baru 66,85% dari target yang sebesar Rp 1.283,6 triliun pada 2017. Ini artinya, Direktorat Jenderal Pajak masih harus mengejar penerimaan Rp 425,6 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.selengkapnya

 Pembenahan Pajak usai Tax AmnestyPembenahan Pajak usai Tax AmnestySelasa 7 Mar 2017 09:49Ajeng Widyadibaca 575 kaliSemua Kategori

Pemerintah yang menargetkan pendapatan dari pajak pada APBN 2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun bukan perkara mudah untuk dicapai. Apalagi bila berkaca di tahun-tahun sebelumnya dengan sistem administrasi yang tidak rapi.selengkapnya

 Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungJumat 24 Feb 2017 11:03Ajeng Widyadibaca 909 kaliSemua Kategori

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

 Keterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di IndonesiaKeterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di IndonesiaKamis 23 Feb 2017 13:23Ajeng Widyadibaca 797 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai membahas kembali keterbukaan informasi perbankan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Keterbukaan informasi ini nantinya akan dijalankan pada 2018.selengkapnya

 Tolak Pajak, Darmin Sebut Freeport Berfikir Layaknya Perusahaan BesarTolak Pajak, Darmin Sebut Freeport Berfikir Layaknya Perusahaan BesarKamis 16 Feb 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 855 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia mengajukan syarat sebelum perubahan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Freeport ingin agar aturan pajak dan royalti di IUPK bersifat naildown seperti yang ada di Kontrak Karya (KK).selengkapnya

 Tarif progresif tanah diperkirakan tumbuhkan sektor propertiTarif progresif tanah diperkirakan tumbuhkan sektor propertiKamis 9 Feb 2017 15:59Ajeng Widyadibaca 803 kaliSemua Kategori

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk (Persero), Maryono, memperkirakan penerapan skema tarif pajak progresif kepemilikan tanah tidak produktif dapat mendorong pertumbuhan di sektor properti.selengkapnya

 BRI Jadi Bank Penyalur Terbesar KURBRI Jadi Bank Penyalur Terbesar KURKamis 9 Feb 2017 14:47Ajeng Widyadibaca 596 kaliSemua Kategori

Penyaluran kredit usaha rakyat, atau KUR mencapai Rp94,4 triliun hingga 31 Desember 2016. Angka ini hampir mencapai target sebesar Rp100 triliun yang disalurkan melalui bank tertentu kepada 4,36 juta debitur.selengkapnya

 Presiden minta pajak tanah dikaji lebih dalamPresiden minta pajak tanah dikaji lebih dalamRabu 8 Feb 2017 15:17Ajeng Widyadibaca 594 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus menindaklanjuti kebijakan ekonomi berkeadilan yang digulirkan pekan lalu. Dalam waktu dekat, pemerintah akan membahas dua program dalam kebijakan ekonomi berkeadilan yakni program reforma agraria dan program peningkatan ketrampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasional.selengkapnya

 Tabungan Lahan Kawasan Industri dan Properti Tak Kena Pajak ProgresifTabungan Lahan Kawasan Industri dan Properti Tak Kena Pajak ProgresifSelasa 7 Feb 2017 14:38Ajeng Widyadibaca 875 kaliSemua Kategori

Sofyan Djalil tengah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar rencana pengenaan pajak progresif terhadap lahan telantar tidak malah menimbulkan distorsi pasar.selengkapnya

 Pertumbuhan Ekonomi Tergantung APBN 2017Pertumbuhan Ekonomi Tergantung APBN 2017Selasa 7 Feb 2017 09:21Ajeng Widyadibaca 771 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memastikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 akan lebih baik, pasalnya pengelolaan APBN 2017 jauh lebih baik dan kredibel.selengkapnya

 Cegah Spekulasi, 3 Instrumen Pajak Tanah Bisa DirevisiCegah Spekulasi, 3 Instrumen Pajak Tanah Bisa DirevisiSenin 6 Feb 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 813 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang mencari skema terbaik dalam menetapkan perhitungan pajak progresif tanah nganggur. Meski belum bicara soal tarif, Kementerian Keuangan memastikan besaran pajak yang ditetapkan nanti jauh lebih progresif dibandingkan yang ada sekarang.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Tiga Skema Pajak Tanah ‘Nganggur’Pemerintah Siapkan Tiga Skema Pajak Tanah ‘Nganggur’Jumat 3 Feb 2017 13:57Ajeng Widyadibaca 912 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal membuat ketentuan agar dalam jangka waktu tertentu, ketiga skema tersebut bisa diterapkan secara kumulatif.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah Nganggur untuk Kurangi Ketimpangan EkonomiPajak Progresif Tanah Nganggur untuk Kurangi Ketimpangan EkonomiJumat 3 Feb 2017 13:43Ajeng Widyadibaca 900 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengubah pengenaan pajak, khusus tanah menganggur yang awalnya berbasis transaksi menjadi berbasis keuntungan modal (capital gain). Pengubahan ini diyakini dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.selengkapnya

 Pemerintah Akan Terapkan Capital Gain TaxPemerintah Akan Terapkan Capital Gain TaxRabu 1 Feb 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 849 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengubah sistem transaksi yang mengacu pada nilai jual objek pajak menjadi capital gain tax.selengkapnya

 Prinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiPrinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiRabu 25 Jan 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 909 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menggunakan skema pajak progresif sebagai instrumen untuk pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia, apalagi saat ini marak aksi investasi lewat pembelian tanah tetapi dibiarkan menganggur.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :