Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru Kejar Pajak Google CsSri Mulyani Terbitkan Aturan Baru Kejar Pajak Google CsSenin 8 Apr 2019 10:44Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Pengumuman-pengumuman, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan pajak baru yang ditujukan kepada perusahaan asing baik konvensional maupun digital.selengkapnya

 BKF: Akan ada pajak nail down dalam pertambangan batubaraBKF: Akan ada pajak nail down dalam pertambangan batubaraRabu 26 Des 2018 14:30Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang perlakuan perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bidang usaha pertambangan batubara.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Penghapusan PPnBM dan PPh 22 Rumah MewahPemerintah Kaji Penghapusan PPnBM dan PPh 22 Rumah MewahSelasa 23 Okt 2018 09:51Ridha Anantidibaca 647 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji penghapusan pajak rumah mewah, yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penghapusan tersebut guna mendorong pembelian rumah mewah sehingga pasar properti di segmen tersebut kembali menggeliat.selengkapnya

 Notul Terlalu Besar, Pengusaha Ajukan Banding ke Peradilan PajakNotul Terlalu Besar, Pengusaha Ajukan Banding ke Peradilan PajakJumat 25 Mei 2018 12:42Ridha Anantidibaca 1550 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha akan mengajukan banding ke peradilan pajak karena keberatan mereka untuk dihapusnya nota pembetulan atau notul, ditolak atas berlakunya Peraturan Menteri Keuangan 229 tahun 2017.selengkapnya

 Industri dengan investasi di bawah Rp 500 miliar dapat tax allowanceIndustri dengan investasi di bawah Rp 500 miliar dapat tax allowanceRabu 25 Apr 2018 10:15Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Pemerintah menegaskan bagi industri yang memiliki investasi di bawah Rp 500 miliar akan mendapatkan diskon pajak atau tax allowance.selengkapnya

 Sebanyak 3.642 lembaga keuangan terdaftar untuk lapor data nasabah ke pajakSebanyak 3.642 lembaga keuangan terdaftar untuk lapor data nasabah ke pajakJumat 20 Apr 2018 14:33Ridha Anantidibaca 1192 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, jumlah lembaga keuangan yang mendaftar sebagai peserta yang wajib melaporkan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pelaksana keterbukaan informasi untuk perpajakan (AEoI) terus meningkat.selengkapnya

 Menembus tembok pajak GoogleMenembus tembok pajak GoogleSelasa 24 Jan 2017 10:59Ajeng Widyadibaca 677 kaliSemua Kategori

Masih buntu! Begitulah gambaran upaya Direktorat Jenderal Pajak memajaki Google atas penghasilan yang didapat di Indonesia. Negosiasi yang dilakukan berkali-kali belum membuahkan hasil. Google masih menolak membayar pajak penghasilan yang ditaksir sebesar Rp 5 triliun.selengkapnya

 Menakar Keindahan Suaka PajakMenakar Keindahan Suaka PajakSabtu 23 Jul 2016 07:02Administratordibaca 915 kaliSemua Kategori

RI semakin gencar menarik dana milik para pengusaha agar berputar di dalam negeri. Setelah melaksanakan kebijakan pengam punan pajak atau tax amnesty, pemerintah akan membentuk offshore financial center atau semacam wilayah suaka pajak bagi perusahaan yang menempat kan dananya di dalam negeri.selengkapnya

 Belasan Instrumen Penampung Dana Tax AmnestyBelasan Instrumen Penampung Dana Tax AmnestyKamis 30 Jun 2016 20:54Administratordibaca 1134 kaliSemua Kategori

Otoritas keuangan menyiapiapkan lebih dari 10 instrumen investasi untuk menampung dana repatriasi hasil pengampunan pajak (tax amnesty). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan sarana investasi yang disiapkan oleh pemerintah di antaranya Surat Berharga Negara (SBN), surat utang (obligasi) Badan Usaha Milik Negara, obligasi lembaga pembiayaan milik pemerintah, dan investasi keuangan di banselengkapnya

 Bea Masuk Impor Bahan Baku Ditanggung Pemerintah, Terbesar Bagi Pakaian APDBea Masuk Impor Bahan Baku Ditanggung Pemerintah, Terbesar Bagi Pakaian APDRabu 30 Sep 2020 10:20Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan insentif bea masuk ditanggung pemerintah atau DTP kepada barang yang menjadi bahan baku bagi industri sektor tertentu yang terdampak pandemi Covid-19selengkapnya

 Kantor Layanan Pajak Fasilitasi Layanan Tatap Muka 15 JuniKantor Layanan Pajak Fasilitasi Layanan Tatap Muka 15 JuniSenin 15 Jun 2020 14:19Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melanjutkan layanan perpajakan tatap muka pada 15 Juni 2020 yang dilakukan dengan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat.selengkapnya

 Pelayanan Pajak Tatap Muka Kembali Dibuka, Kecuali Untuk Hal iniPelayanan Pajak Tatap Muka Kembali Dibuka, Kecuali Untuk Hal iniSenin 15 Jun 2020 12:38Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Mulai hari, Senin (15/6/2020), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali membuka layanan perpajakan tatap muka.selengkapnya

 Menimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakanMenimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakanSenin 10 Feb 2020 13:59Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Bersiaplah para pelaku ekonomi digital. Pemerintah bakal menarik pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan Penyelenggara PMSE (PPMSE) baik ritel online, marketplace, hingga perusahaan digital raksasa.selengkapnya

 Penggabungan Batas Produksi SKM dan SPM Tak Timbulkan OligopoliPenggabungan Batas Produksi SKM dan SPM Tak Timbulkan OligopoliKamis 15 Ags 2019 11:58Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan celah yang ada dalam kebijakan tarif cukai rokok yang berlaku saat ini berpotensi memunculkan praktik oligopoli di industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Diskon Pajak Besar-besaran Harus Mampu Tingkatkan InovasiDiskon Pajak Besar-besaran Harus Mampu Tingkatkan InovasiSelasa 16 Jul 2019 14:50Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Kidung Asmara mengharapkan kebijakan potongan pajak super atau super tax deduction mampu memperbanyak aktivitas riset, sehingga dapat meningkatkan inovasi di Tanah Air.selengkapnya

 Pengamat sebut terbitnya Perdirjen PER-26/PJ/2018 salah satu bentuk reformasi pajakPengamat sebut terbitnya Perdirjen PER-26/PJ/2018 salah satu bentuk reformasi pajakSelasa 27 Nov 2018 09:26Ridha Anantidibaca 1111 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 pada 22 November 2018. Perdirjen ini menggantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.selengkapnya

 Ratusan Investor Terima Insentif Pengurangan hingga Libur PajakRatusan Investor Terima Insentif Pengurangan hingga Libur PajakSelasa 23 Okt 2018 10:00Ridha Anantidibaca 848 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat total seratusan investor telah memeroleh insentif berupa pengurangan pajak (tax allowance) hingga libur pajak (tax holiday). Secara rinci, sebanyak 131 investor telah mengantongi persetujuan fasilitas tax allowances dan setidaknya 13 investor mendapatkan persetujuan fasilitas tax holiday. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sejak aturan tersebut diterapkan.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan 4 PMK Tentang Perlakuan Pajak Pertambangan MineralPemerintah Siapkan 4 PMK Tentang Perlakuan Pajak Pertambangan MineralJumat 10 Ags 2018 10:47Ridha Anantidibaca 585 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan empat peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah No. 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Mineral.selengkapnya

 Pemerintah Finalisasi 300 Industri yang Akan Nikmati Diskon PajakPemerintah Finalisasi 300 Industri yang Akan Nikmati Diskon PajakSenin 2 Jul 2018 10:02Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan pengurangan pajak atau diskon untuk 300 industri sebagai bagian dari revisi kebijakan tax allowance. Penerima diskon pajak ditentukan dalam rapat bersama melibatkan lintas kementerian.selengkapnya

 Kadin minta Ditjen Pajak review kebijakan mencegah WP bandelKadin minta Ditjen Pajak review kebijakan mencegah WP bandelSelasa 5 Jun 2018 14:46Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah untuk mencegah wajib pajak (WP) yang tidak patuh untuk bepergian ke luar negeri.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :