Pengampunan Pajak UMKMPengampunan Pajak UMKMSelasa 19 Jul 2016 19:11Administratordibaca 1595 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak (WP). Kebijakan yang mulai diimplementasikan awal pekan ini tanpa mengecualikan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk merepatriasi atau mendeklarasikan hartanya.selengkapnya

 Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyJumat 15 Jul 2016 21:16Administratordibaca 1599 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

 Pemerintah Siapkan 3 Aturan Turunan Tax Amnesty Pekan IniPemerintah Siapkan 3 Aturan Turunan Tax Amnesty Pekan IniJumat 1 Jul 2016 13:22Administratordibaca 1249 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan menerbitkan sedikitnya tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada pekan ini. Beleid itu terkait disahkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau dikenal Undang-Undang Tax Amnesty oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa kemarin.selengkapnya

 BI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung RepatriasiBI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung RepatriasiKamis 26 Mei 2016 14:57Administratordibaca 919 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) meminta Badan Usaha Milik Negara menambah penerbitan obligasi agar pasar keuangan domestik semakin beragam, sehingga dapat menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). "Kalau tidak ada instrumennya, maka dana itu hanya akan ditempatkan di pilihan yang tidak cukup menampung dana itu, atau di giro atau deposito perbankan," kata Gubernur BIselengkapnya

 Alibaba dan Microsoft Susul Netflix Cs Tarik Pajak 10% di RIAlibaba dan Microsoft Susul Netflix Cs Tarik Pajak 10% di RIJumat 9 Okt 2020 14:30Ridha Anantidibaca 693 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan terdapat delapan perusahaan tambahan yang ditunjuk sebagai pemungut, pelapor, dan penyetor pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang atau produk dan jasa digital dari luar negeri.selengkapnya

 RI Belum Terima Setoran Pajak Netflix hingga TikTokRI Belum Terima Setoran Pajak Netflix hingga TikTokRabu 23 Sep 2020 11:16Ridha Anantidibaca 301 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan hingga saat ini belum menerima setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dari perusahaan internasional berbasis digital yang sudah ditunjuk sebagai wajib pungut (wapu) terhadap transaksi barang maupun jasa digital di Tanah Air.selengkapnya

 Pemerintah tunjuk 6 perusahaan asing untuk pungut pajak konsumenPemerintah tunjuk 6 perusahaan asing untuk pungut pajak konsumenJumat 26 Jun 2020 14:35Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sudah ada enam perusahaan asing yang siap membantu pemerintah untuk menarik pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak yang dibayar konsumen.selengkapnya

 Bukan Cuma Bayar Pajak, Netflix Cs Harusnya Wajib Buka Kantor di RIBukan Cuma Bayar Pajak, Netflix Cs Harusnya Wajib Buka Kantor di RISenin 22 Jun 2020 15:19Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Investor startup yang juga merupakan pendiri perusahaan modal ventura Indies Capital dan AC Ventures, Pandu Patria Sjahrir mendukung rencana pemerintah yang akan menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen dari perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia.selengkapnya

 Bea Cukai fasilitasi pelaku industri untuk tingkatkan ekspor melalui Kawasan BerikatBea Cukai fasilitasi pelaku industri untuk tingkatkan ekspor melalui Kawasan BerikatSenin 24 Feb 2020 13:54Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mengoptimalkan fungsinya sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance, Bea Cukai terus berupaya meningkatkan perekonomian melalui investasi dengan kembali menambah izin Kawasan Berikat (KB) kepada beberapa perusahaan sebagai bentuk fasilitas fiskalselengkapnya

 Negara-Negara G20 berharap konsensus pajak digital bisa rampung tahun iniNegara-Negara G20 berharap konsensus pajak digital bisa rampung tahun iniSenin 24 Feb 2020 10:17Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Negara-negara yang tergabung dalam Group of Twenty (G20) berkomitmen untuk segera menyelesaikan konsensus pajak digital. Tidak terkecuali untuk raksasa perusahaan digital global seperti Google, Amazon, dan Facebook.selengkapnya

 Ditjen Pajak beri insentif PPN ke-41 Negara atas Jasa Kepelabuhan TertentuDitjen Pajak beri insentif PPN ke-41 Negara atas Jasa Kepelabuhan TertentuKamis 20 Feb 2020 09:37Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa kepelabuhan tertentu.selengkapnya

 Bea Cukai Jateng beri izin kawasan berikat untuk perusahaan asal KorselBea Cukai Jateng beri izin kawasan berikat untuk perusahaan asal KorselJumat 31 Jan 2020 10:28Ridha Anantidibaca 528 kaliSemua Kategori

Terus berpartisipasi dalam peningkatan investasi dan ekspor, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jateng DIY kembali memberikan fasilitas fiskal berupa perizinan kawasan berikat, pada Kamis (23/1) lalu.selengkapnya

 `Ujian` Pajak Google dan Amazon di Indonesia`Ujian` Pajak Google dan Amazon di IndonesiaSenin 7 Okt 2019 08:38Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Demam perdagangan digital (e-commerce) menjalar hingga pedalaman Nusantara. Danif, salah seorang anggota masyarakat suku Baduy, mengaku kerap menjual buah tangannya secara daring.selengkapnya

 Pemerintah Bakal Hapus Pajak DividenPemerintah Bakal Hapus Pajak DividenRabu 11 Sep 2019 09:42Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menghapus Pajak Penghasilan (PPh) atas Dividen dari Dalam Negeri dan Luar Negeri.selengkapnya

 Dorong Investasi, PPh Dividen dari Luar Negeri DihapusDorong Investasi, PPh Dividen dari Luar Negeri DihapusRabu 11 Sep 2019 09:31Ridha Anantidibaca 739 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana akan menghapus Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen dari dalam negeri dan luar negeri.selengkapnya

 Bea Cukai Jateng Tambah Penerima Fasilitas BerikatBea Cukai Jateng Tambah Penerima Fasilitas BerikatKamis 18 Apr 2019 09:25Ridha Anantidibaca 702 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksaan Peraturan Presdien Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelakasanaan Berusaha.selengkapnya

 Menkeu Ajak Anggota Apindo Susun Kebijakan Insentif FiskalMenkeu Ajak Anggota Apindo Susun Kebijakan Insentif FiskalSelasa 16 Apr 2019 13:48Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksanaan perpres Nomor 91/2017 tentang percepatan pelakasanaan berusaha.selengkapnya

 Bea Cukai sebut kawasan berikat di Jawa Tengah terus meningkatBea Cukai sebut kawasan berikat di Jawa Tengah terus meningkatJumat 29 Mar 2019 09:58Ridha Anantidibaca 778 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatakan kawasan berikat (KB) terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan berbagai insentif yang diberikan mulai dari penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) dan tidak dipungut PPh Impor.selengkapnya

 Selandia Baru akan Kenakan Pajak Baru ke Google dan FacebookSelandia Baru akan Kenakan Pajak Baru ke Google dan FacebookRabu 20 Feb 2019 14:00Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Pemerintah Selandia Baru merencanakan pajak baru bagi Google dan Facebook. Kedua raksasa daring tersebut mampu menghasilkan banyak uang di negara itu tetapi membayar sedikit pajak.selengkapnya

 Regulasi Baru Pajak Minerba, Pemanis Baru bagi Investasi Tambang IUPKRegulasi Baru Pajak Minerba, Pemanis Baru bagi Investasi Tambang IUPKJumat 10 Ags 2018 10:39Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hasil perubahan dari Kontrak Karya (KK) kini mendapatkan angin segar berupa jaminan dan kepastian soal kewajiban keuangan kepada negara.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :