Para ekonom menilai pemerintah masih terlalu optimistis dalam mengelola anggaran negara tahun ini. Hal itu tercermin dari penurunan target penerimaan yang tidak signifikan dalam draf revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Padahal, kondisi ekonomi masih lesu sehingga mengancam penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak.selengkapnya
Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tahun 2016 hanya akan turun sebesar Rp 16 triliun. Padahal sebelumnya, potensi shortfall bisa mencapai diatas Rp 200 triliun Kebijakan pengampunan pajak menjadi senjata pemerintah dalam memangkas potensi shortfall. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016,selengkapnya
Penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty diyakini akan menambah pendapatan negara seratusan triliun rupiah. Optimisme penambahan penerimaan tersebut mengingat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sudah masuk tahap konsinyering antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.selengkapnya
Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak diharapkan selesai pada awal bulan Juni, dan diharapkan berdampak signifikan memenuhi target anggaran pendapatan. Kebijakan ini akan memberi peluang untuk pengembalian dana-dana yang saat ini berada di luar negeri ke Indonesia, dan beberapa persiapan telah dilakukan untuk menampung penerimaan dana tersebut.selengkapnya
Berbagai upaya ditempuh pemerintah agar pengampunan pajak terlaksana tahun ini. Mulai dari sosialiasi ke publik, meyakinkan pengusaha, ekonom, hingga manyatukan suara di tubuh pemerintah. Juga, ini termasuk yang paling berat, membuat Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui kebijakan tax amnesty.selengkapnya
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pemasukan negara dapat terganggu akibat pembahasan pengampunan pajak (tax amnesty) terkatung-katung. Memasuki Mei, penerimaan negara baru 23 persen dari target Rp 1.822,5 triliun. Padahal, dalam perencanan diharapkan penerimaan yang masuk setidaknya seperempat dari target APBN 2016. “Pokoknya kalau tax amnesty belum pasti, penerimaan pastiselengkapnya
Pemerintah diminta memantapkan tujuan penerapan pengampunan pajak (tax amnesty). Sebab tujuan penerapan kebijakan ini dinilai masih bersifat dua arah. Hingga kini RUU Pengampunan Pajak masih dalam pembahasan DPR RI. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, berdasarkan penuturan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengampunan pajak untuk mendorong repatriasiselengkapnya
Komisi XI DPR RI mengundang kalangan dunia usaha untuk mendengar tanggapan atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang sudah diajukan Pemerintah kepada DPR. Dunia usaha diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin Zainal Bintang, sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, sementaraselengkapnya
Tekanan bisnis minuman beralkohol makin berat. Setelah tarif cukai naik dan kebijakan konsumsi minuman beralkohol, pandemi Covid-19 turut menekan bisnis ini. Hal ini dialami pula PT Bali Hai Brewery Indonesia.selengkapnya
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) melihat adanya pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan untuk bisnis di tahun ini.selengkapnya
Rencana kenaikan tarif cukai rokok tahun 2021 masih belum jelas, menekan saham-saham emiten rokok. Sejumlah saham emiten rokok kompak melemah pada perdagangan Selasa (20/10).selengkapnya
Penerimaan pajak sampai dengan akhir Agustus 2020 merosot dibanding periode sama tahun lalu. Ditinjau dari sisi sektoral, seluruh sektor utama penentu penerimaan pajak masih mengalami kontraksi.selengkapnya
Pemerintah merencanakan melakukan penyesuaian tarif cukai pada 2021 sebesar Rp178,47 triliun. Merujuk buku Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2021, target penerimaan cukai tahun 2021 meningkat 3,6% dibandingkan outlook tahun anggaran 2020.selengkapnya
Pandemi Covid-19 menekan kinerja holding pertambangan BUMN, MIND ID. Akibatnya, setoran ke negara dalam bentuk pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bakal anjlok di tahun ini.selengkapnya
Menurunnya perekonomian menekan penerimaan pajak pada tahun ini. Realisasi penerimaan pajak hingga 31 Mei 2020 mencapai Rp444,56 triliun. Jumlah itu setara 35,45% dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.254,1 triliun.selengkapnya
Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak segala intervensi organisasi atau kelompok masyarakat internasional yang meminta pemerintah menaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok setiap tahun.selengkapnya
Kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui pemberian insentif pajak dan stimulus sebagai upaya untuk menekan dampak pandemi Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19), menjadi angin segar bagi dunia usaha.selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara kontinyu berupaya menekan peredaran rokok ilegal. Berbagai aksi nyata mulai dari penindakan terhadap tempat produksi rokok ilegal, pemusnahan rokok ilegal, serta peningkatan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memperketat pengembalian pajak atau restitusi pajak kepada Wajib Pajak (WP). Langkah ini diambil lantaran realisasi restitusi yang tumbuh tahun lalu tidak sejalan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh melambat.selengkapnya
Tendensi pertumbuhan peredaran rokok ilegal semakin tinggi setelah kenaikkan tarif rata-rata cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23% dan Harja Jual Eceran (HJE) rokok yang naik 35%. Untuk itu Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membangun kawasan industri rokok terpadu.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya