GoTo dinilai berpeluang tingkatkan ekonomi digital nasionalGoTo dinilai berpeluang tingkatkan ekonomi digital nasionalJumat 28 Mei 2021 09:36Ridha Anantidibaca 791 kaliSemua Kategori

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menilai penggabungan dua perusahaan teknologi terbesar asal Indonesia Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo akan semakin memperbesar peluang meningkatnya ekonomi digital di dalam negeri.selengkapnya

 Ada rencana pajak karbon, simak tanggapan Indocement Tunggal Prakarsa (INTP)Ada rencana pajak karbon, simak tanggapan Indocement Tunggal Prakarsa (INTP)Kamis 27 Mei 2021 15:00Ridha Anantidibaca 597 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan sedang menyiapkan pajak emisi karbon alias carbon tax. Rencana tersebut tertuang di dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022.selengkapnya

 `Cakap Angin` Pertukaran Informasi Pajak`Cakap Angin` Pertukaran Informasi PajakSelasa 18 Mei 2021 10:25Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Pelaksanaan Automatic Exchange of Information atau AEoI masih jauh dari ekspektasi, meski pemerintah mengklaim telah mendapatkan informasi perpajakan dari wajib pajak (WP) yang menyimpan duit dan asetnya di luar negeri.selengkapnya

 Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungRabu 17 Feb 2021 09:48Ridha Anantidibaca 645 kaliSemua Kategori

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

 Ada Diskon Pajak Mobil, Industri Ban Pilih RealistisAda Diskon Pajak Mobil, Industri Ban Pilih RealistisRabu 17 Feb 2021 08:54Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Kado awal tahun dari pemerintah berupa pemberian diskon pajak mobil baru nyatanya tak membuat seluruh pihak antusias dan menyambut gembira. Jika industri komponen masih tak optimistis, industri ban menyuarakan hal serupa.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Tertekan, Sri Mulyani Minta Jajarannya Kejar SetoranPenerimaan Pajak Tertekan, Sri Mulyani Minta Jajarannya Kejar SetoranJumat 23 Okt 2020 13:58Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tetap mengumpulkan penerimaan yang berasal dari pajak untuk tahun 2020 dan 2021. Pengumpulan penerimaan pajak sebagai modal pemerintah menggerakkan ekonomi nasional di tengah situasi pandemi Corona.selengkapnya

 Sri Mulyani: Penyerapan Insentif Perpajakan Baru 24,6 PersenSri Mulyani: Penyerapan Insentif Perpajakan Baru 24,6 PersenJumat 23 Okt 2020 13:23Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi insentif perpajakan yang menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum mencapai 25 persen dari total anggaran Rp 120,6 triliun. Insentif ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan yang ditanggung pemerintah hingga restitusi pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Kenaikan cukai rokok masih belum jelas, saham GGRM, HMSP, WIIM masih dijagokanKenaikan cukai rokok masih belum jelas, saham GGRM, HMSP, WIIM masih dijagokanRabu 21 Okt 2020 10:50Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Rencana kenaikan tarif cukai rokok tahun 2021 masih belum jelas, menekan saham-saham emiten rokok. Sejumlah saham emiten rokok kompak melemah pada perdagangan Selasa (20/10).selengkapnya

 Saham rokok berguguran, tersundut isu kenaikan cukai rokok (20/10)Saham rokok berguguran, tersundut isu kenaikan cukai rokok (20/10)Rabu 21 Okt 2020 10:15Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Saham rokok berguguran hari ini, Selasa (20/10). Harga saham PT Gudang Garam Tbk (GGRM) melemah 5,86% ke Rp 40.550 per saham,.selengkapnya

 Pemulihan ekonomi bertumpu pada penerimaan pajak yang diprediksi tumbuh 2,9%Pemulihan ekonomi bertumpu pada penerimaan pajak yang diprediksi tumbuh 2,9%Jumat 9 Okt 2020 14:18Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibuat sebagai instrumen fiskal di masa extraordinary.selengkapnya

 Penyederhanaan Cukai Cederai Struktur IHT dan Dukung Pasar MonopolistikPenyederhanaan Cukai Cederai Struktur IHT dan Dukung Pasar MonopolistikKamis 8 Okt 2020 15:23Ridha Anantidibaca 304 kaliSemua Kategori

Para pelaku industri meyakini bahwa penyederhanaan struktur cukai tidak akan menjadi jawaban yang tepat untuk visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penelitian yang dilakukan mengungkap bahwa adanya penyederhanaan struktur tarif cukai ini hanya akan mencederai struktur cukai yang saat ini telah menaungi secara adil seluruh pelaku IHT dan mata rantai di dalamnya.selengkapnya

 UU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahUU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahKamis 8 Okt 2020 13:47Ridha Anantidibaca 715 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) dapat melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10).selengkapnya

 Ingat ya, mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikIngat ya, mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikKamis 1 Okt 2020 14:30Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

Para pengusaha kena pajak mohon diperhatikan. Terhitung mulai 1 Oktober 2020, seluruh pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak secara elektronik. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) Kementerian Keuangan secara resmi memberlakukan layanan e-Faktur 3.0 yang merupakan pembaruan dari e-Faktur 2.2.selengkapnya

 Mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikMulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikKamis 1 Okt 2020 14:21Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Mulai 1 Oktober 2020, seluruh pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak secara elektronik. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) Kementerian Keuangan secara resmi memberlakukan layanan e-Faktur 3.0 yang merupakan pembaruan dari e-Faktur 2.2.selengkapnya

 Ekonom UI: Struktur tarif cukai tembakau di Indonesia super kompleksEkonom UI: Struktur tarif cukai tembakau di Indonesia super kompleksKamis 1 Okt 2020 14:13Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Indonesia memiliki sistem paling kompleks di dunia seperti yang terlihat pada struktur tarif cukai hasil tembakau yang terdiri dari empat komponen di antaranya jenis produksi (tangan dan mesin), golongan produksi (ada yang 2 atau 3 golongan), rasa (kretek atau putih) dan Harga Jual Eceran (HJE).selengkapnya

 Aturan Cukai HPTL Dinilai Perlu Dikaji UlangAturan Cukai HPTL Dinilai Perlu Dikaji UlangSelasa 29 Sep 2020 10:33Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Pengamat industri hasil tembakau (IHT) menilai adanya kesalahpahaman terkait dengan penyamarataan pembatasan konsumsi produk tembakau melalui aturan cukai.selengkapnya

 Penerimaan cukai baru 56% dari target, ini tiga objek yang berpeluang kerek cukaiPenerimaan cukai baru 56% dari target, ini tiga objek yang berpeluang kerek cukaiSenin 28 Sep 2020 10:32Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Penerimaan cukai di tahun ini tampaknya tak akan sesuai target. Mengingat, hingga Agustus 2020, penerimaan cukai baru Rp 97,71 triliun, atau 56,74% dari target pemerintah.selengkapnya

 Genjot penerimaan tahun depan, Bea Cukai akan tingkatkan pemberantasan rokok ilegalGenjot penerimaan tahun depan, Bea Cukai akan tingkatkan pemberantasan rokok ilegalSenin 28 Sep 2020 10:20Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan cukai hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp 97,71 triliun atau 56,74% dari targetnya.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Masih 56,5 Persen. Target Rp1.198,8 Triliun Makin Sulit Tercapai?Penerimaan Pajak Masih 56,5 Persen. Target Rp1.198,8 Triliun Makin Sulit Tercapai?Senin 28 Sep 2020 10:08Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Pemeritah melalui Peraturan Presiden 72/2020 merevisi target pajak menjadi Rp1.198,8 triliun dari sebelumnya Rp1.254,1 triliun. Meski sudah disesuaikan, tampaknya target tersebut masih sulit tercapai.selengkapnya

 Ekonomi di Ujung Resesi, Penerimaan Pajak Makin SuramEkonomi di Ujung Resesi, Penerimaan Pajak Makin SuramSenin 28 Sep 2020 08:56Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Tren memburuknya kinerja ekonomi tahun 2020 yang diproyeksikan di kisaran angka minus 1,7 persen - minus 0,6 persen turut mempengaruhi prospek penerimaan pajak tahun ini.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :