Pemerintah ingin tax ratio 2019 11,4%-11,9% dari PDBPemerintah ingin tax ratio 2019 11,4%-11,9% dari PDBSelasa 22 Mei 2018 09:41Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok rasio perpajakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 yang disampaikan ke DPR sebesar 11,4%-11,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan tax ratio tersebut, pendapatan negara tahun depan diperkirakan mencapai 12,7%-13,5% dari PDB.selengkapnya

 Kenaikan Batas Gaji Bebas Pajak Belum Tentu Dorong KonsumsiKenaikan Batas Gaji Bebas Pajak Belum Tentu Dorong KonsumsiKamis 9 Jun 2016 14:05Administratordibaca 938 kaliSemua Kategori

Kebijakan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan tidak akan berdampak terhadap konsumsi rumah tangga apabila harga-harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi. Pemerintah harus mampu mengendalikan inflasi agar kebijakan kenaikan batas gaji yang kena pajak bisa efektif.selengkapnya

 Kemenkeu Terbitkan Aturan Perlakuan Perpajakan E-CommerceKemenkeu Terbitkan Aturan Perlakuan Perpajakan E-CommerceSelasa 15 Jan 2019 09:37Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Dalam rangka memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

 Pelaku E-Commerce tak Wajib Punya NPWPPelaku E-Commerce tak Wajib Punya NPWPRabu 16 Jan 2019 09:43Ridha Anantidibaca 730 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, para pedagang maupun penyedia jasa perdagangan elektronik (e-commerce) yang berjualan melalui platform marketplace tidak lagi wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018. Para pedagang tersebut dapat memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).selengkapnya

 BI Nilai UU Perbankan Perlu Segera DirevisiBI Nilai UU Perbankan Perlu Segera DirevisiRabu 25 Mei 2016 11:52Administratordibaca 1117 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai, bank secrecy atau pembukaan data bank untuk kepentingan pajak harus dilakukan. Untuk itu, bank sentral menilai harus ada penyesuaian di Undang-undang (UU) Perbankan sebelum 2018. Gubernur BI, Agus Martowardojo menjelaskan, saat ini sudah banyak negara yang melakukan bank secrecy atau memberikan akses data untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Bapenda Sulsel Optimistis Penuhi Target Pajak Kendaraan Rp1,1 TriliunBapenda Sulsel Optimistis Penuhi Target Pajak Kendaraan Rp1,1 TriliunSelasa 14 Nov 2017 13:45Ajeng Widyadibaca 624 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel optimistis mampu memenuhi target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menembus Rp1,1 triliun. Target pajak kendaraan di Sulsel mengalami penambahan Rp50 miliar pada APBD perubahan. Adapun pada APBD pokok, target PKB Sulsel mulanya sebesar Rp1,05 triliun.selengkapnya

 Sistem Pemungutan Pajak: Fiskus Menjaring Berdasar Nomor KTPSistem Pemungutan Pajak: Fiskus Menjaring Berdasar Nomor KTPSenin 19 Okt 2020 12:39Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Pemerintah menggodok aturan pendataan dengan cara paling mudah untuk memperluas data wajib pajak.selengkapnya

 Lunasi Pajak Dahulu, Urus Izin Sendiri KemudianLunasi Pajak Dahulu, Urus Izin Sendiri KemudianJumat 30 Ags 2019 14:54Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Pembangunan daerah sejatinya berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara fisik maupun non fisik. Salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan daerah, yakni melalui reformasi tata kelola pajak dan layanan perizinan.selengkapnya

 Syarat Dapat Subsidi Bunga Pinjaman : UMKM Wajib Punya NPWPSyarat Dapat Subsidi Bunga Pinjaman : UMKM Wajib Punya NPWPKamis 2 Jul 2020 10:54Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai syarat bagi debitur UMKM yang akan mendapatkan fasilitas berupa subsidi bunga pinjaman.selengkapnya

 ASIAN GAMES 2018: Pemprov DKI Tidak Akan Kenakan Pajak HiburanASIAN GAMES 2018: Pemprov DKI Tidak Akan Kenakan Pajak HiburanJumat 25 Mei 2018 12:28Ridha Anantidibaca 725 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menarik pajak hiburan untuk acara pertandingan di Asian Games 2018.selengkapnya

 Dirjen Pajak Kejar 102 Juta Kelas Menengah ke Atas RI yang Tak Ber-NPWPDirjen Pajak Kejar 102 Juta Kelas Menengah ke Atas RI yang Tak Ber-NPWPRabu 2 Mar 2016 04:45Administratordibaca 2780 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, hingga sekarang baru 27 juta orang yang tergolong menengah ke atas di Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah kelas menengah ke atas di Indonesia menurut Ditjen Pajak mencapai 129 juta orang.selengkapnya

 Kemkeu siap mengakomodir kepentingan UMKM dalam menerapkan pajak e-commerceKemkeu siap mengakomodir kepentingan UMKM dalam menerapkan pajak e-commerceRabu 16 Jan 2019 10:37Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Kekhawatiran sejumlah pihak terkiat kebijakan Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Pajak e-commerce mulai menemukan titik terang.selengkapnya

 E-FAKTUR: Evaluasi Pencantuman NIK Diputuskan Pekan IniE-FAKTUR: Evaluasi Pencantuman NIK Diputuskan Pekan IniSenin 26 Mar 2018 11:49Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

Penegasan mengenai kewajiban pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) bagi wajib pajak pembeli tanpa nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan diputuskan pekan ini.selengkapnya

 Selain Mengisi SPT, Wajib Pajak Juga Perlu Memperhatikan Kewajiban IniSelain Mengisi SPT, Wajib Pajak Juga Perlu Memperhatikan Kewajiban IniJumat 2 Mar 2018 11:28Ridha Anantidibaca 544 kaliSemua Kategori

Selain bersiap menyiapkan ubo rampe untuk pelaporan SPT, ada baiknya para wajib pajak mencermati setiap kebijakan yang akan diterapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam waktu dekat ini. Sebab, tanpa persiapan, bisa jadi kebijakan-kebijakan ini akan merepotkan wajib pajak di kemudian hari.selengkapnya

 PMK 19 Tahun 2018 Dorong Transparansi Jasa Keuangan untuk PajakPMK 19 Tahun 2018 Dorong Transparansi Jasa Keuangan untuk PajakSenin 26 Feb 2018 10:43Ridha Anantidibaca 1744 kaliSemua Kategori

Kepala Danny Darussalam Tax Center Fiscal Research, B. Bawono Kristiaji, mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan. Dengan demikian industri jasa keuangan mampu mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Pengamat Sebut PMK 19/2018 Dukung Transparansi PerpajakanPengamat Sebut PMK 19/2018 Dukung Transparansi PerpajakanSenin 26 Feb 2018 09:01Ridha Anantidibaca 1179 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan Bawono Kristiaji mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan guna mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Sri Mulyani Pelajari Prediksi Bank Dunia Soal Pelambatan Ekonomi NasionalSri Mulyani Pelajari Prediksi Bank Dunia Soal Pelambatan Ekonomi NasionalJumat 13 Des 2019 11:34Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat di akhir tahun ini. Hal itu seiring dengan kondisi perekonomian global yang menantang dan memburuknya nilai tukar perdagangan.selengkapnya

 Tinder Hindari Pajak ke GoogleTinder Hindari Pajak ke GoogleSenin 22 Jul 2019 16:09Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Perusahaan induk Tinder, Match Group, dilaporkan sengaja ingin menghindari bayar pajak ke Google dengan tidak lagi mengandalkannya dalam penjualan aplikasi Tinder. Match Group membuat para penggunannya memasukkan informasi kartu kredit yang pembayarannya langsung ke sistem Tinder.selengkapnya

 Kemiskinan Sulit Dipangkas Karena Penerimaan Pajak RendahKemiskinan Sulit Dipangkas Karena Penerimaan Pajak RendahJumat 12 Apr 2019 14:59Ridha Anantidibaca 751 kaliSemua Kategori

Tim Ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Anthony Budiawan mengatakan, pengentasan kemiskinan akan bisa dilakukan dengan meningkatkan transfer payment atau penyaluran dana bagi masyarakat miskin. Dia melanjutkan, transfer payment akan ditingkatkan melalui penerimaan pajak yang lebih besar.selengkapnya

 Pertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakPertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakKamis 13 Sep 2018 10:18Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara atau Automatic Exchange of Information (AEoI) bakal memperkuat basis informasi big data yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :