Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai belum cukup memberikan perhatian khusus bagi sektor perpajakan. Padahal diperlukan langkah kongkrit untuk memperbaiki kinerja perpajakan nasional.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan pajak negara pada tahun depan bisa tumbuh hingga 16 persenselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan, tren pertumbuhan penerimaan pajak diharapkan mampu menopang kinerja penerimaan pajak yang tahun ini diproyeksikan mencapai 95% dari target (plus PPh migas) Rp1.424 triliun.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak diperkirakan tak mencapai target. Dalam prognosis outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, penerimaan pajak non migas diperkirakan berada di posisi Rp1.270,3 triliun atau hanya 91,7% dari target yang sebesar Rp1385,1 triliun.selengkapnya

The Federal Reser ve (The Fed) pada Jumat (13/7) menyatakan bahwa bisnis dan belanja konsumen tahun ini akan terdorong oleh pemangkasan pajak. Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap konsumen bakal tertutupi oleh insentif tersebut.selengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak periode Januari hingga Mei 2018 sebesar Rp484,5 triliun atau tumbuh 14,13 persen secara year on year (yoy). Dokumen APBN KITA yang diterima di Jakarta, Selasa, menyatakan pertumbuhan penerimaan pajak ini masih didukung oleh penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas impor dan produksi.selengkapnya

Potensi penerimaan pajak tahun ini akan sedikit tergerus gencarnya insentif fiskal yang digelontorkan pemerintah. Insentif-insentif yang sampai saat ini sudah ditebar adalah pelonggaran sektor dan syarat tax holiday, pemotongan pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5%, termasuk juga insentif berupa kemudahan restitusi pajak.selengkapnya

Potensi penerimaan pajak tahun ini akan sedikit tergerus gencarnya insentif fiskal yang digelontorkan pemerintah.selengkapnya

Lembaga pemeringkat utang Moody's mengingatkan kinerja penerimaan negara yang lemah bisa mengancam penurunan peringkat Indonesia. Reformasi perpajakan untuk mengatrol kinerja penerimaan negara menjadi salah satu syarat mempertahankan peringkat utang saat ini, atau bahkan bisa naik level.selengkapnya

Pemerintah masih berupaya agar penerimaan pajak tahun ini memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penerimaan negara dari sektor pajak hingga 30 Oktober 2016 baru sekitar Rp870,95 triliun atau sekitar 64 persen, padahal tahun 2016 tinggal 2 bulan lagi, apakah dengan target Rp1.355,2 triliun pada tahun ini bisa tercapai?selengkapnya

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) optimistis amnesti pajak menjadi salah satu penyokong pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan. BCA meyakini masih ada potensi pemilik dana repatriasi yang akan memilih berinvestasi ke properti pada Desember 2016.selengkapnya

Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung mengatakan, penggunaan dana tersebut berguna untuk mengurangi risiko pengetatan likuiditas di perbankan.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak yang rendah membuat jumlah utang luar negeri pemerintah terus meningkat hingga triwulan II 2016, namun jumlah utang tersebut masih dalam batas aman, kata pejabat Bank Indonesia. Kepala Departemen Statistisk BI Hendy Sulistiowati di Jakarta, Selasa, mengklaim rasio jumlah utang luar negeri (ULN) dari pemerintah dan swasta terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 36,7 persenselengkapnya

Kalangan pengembang menilai bahwa dibukanya kesempatan investasi dana repatriasi pengampunan pajak ke sektor properti belum akan mengerek harga properti meningkat signifikan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan, di tengah kondisi perekonomian saat ini yang belum sepenuhnya pulih,selengkapnya

Pertengahan tahun ini, defisit anggaran telah mencapai 1,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 276,6 triliun. Nilainya hampir mendekati target defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 yang sebesar Rp 296,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB. Para ekonom melihat, defisit anggaran terancam melewati ambang batas tiga persen tahun ini.selengkapnya

Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman‎ menyampaikan bahwa total penerimaan negara dari pajak hingga Mei 2016 baru mencapai 26,8% atau Rp364,1 triliun dari target APBN 2016 sebesar Rp1.360,2 triliun. Target tersebut masih berdasarkan APBN 2016 lantaran APBN-P 2016 belum diketok di DPR dan masih dilakukan pembahasan hingga sekarang.selengkapnya

Para ekonom menilai pemerintah masih terlalu optimistis dalam mengelola anggaran negara tahun ini. Hal itu tercermin dari penurunan target penerimaan yang tidak signifikan dalam draf revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Padahal, kondisi ekonomi masih lesu sehingga mengancam penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak sektor konstruksi dan real estate terus turun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, penerimaan pajaknya hingga September 2020 mengalami kontraksi 19,6%.selengkapnya

Penerimaan pajak sektor konstruksi dan real estate terus turun. tercatat, penerimaan pajaknya hingga September 2020 mengalami kontraksi 19,6%.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya