Kadin Usul Pangkas PPN Demi Industri RitelKadin Usul Pangkas PPN Demi Industri RitelJumat 8 Des 2017 13:26Ridha Anantidibaca 686 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani mengusulkan agar pemerintah melonggarkan kebijakan fiskal, dengan memangkas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menjaga kelangsungan industri ritel di tahun depan.selengkapnya

 Pro kontra skema keberatan dalam UU KUPPro kontra skema keberatan dalam UU KUPKamis 7 Des 2017 10:49Ridha Anantidibaca 1686 kaliSemua Kategori

Skema keberatan yang berlaku dalam UU KUP dinilai memicu kenaikan jumlah piutang pajak seiring dengan lonjakan kasus sengketa pajak. Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama kurun 2012-2016 jumlah piutang pajak naik signifikan.selengkapnya

 Sri Mulyani Mengenang Pajak di Masa Lalu, Soal Gaji dan KejujuranSri Mulyani Mengenang Pajak di Masa Lalu, Soal Gaji dan KejujuranRabu 6 Des 2017 13:53Ridha Anantidibaca 841 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berusaha membangun reputasi yang baik sebagai institusi yang anti korupsi. Dia bilang, sulit rasanya untuk beranggapan Ditjen Pajak di masa lalu sebagai institusi yang jujur.selengkapnya

 Target Pajak Moderat, Pelaku Usaha Diminta Tak PanikTarget Pajak Moderat, Pelaku Usaha Diminta Tak PanikKamis 30 Nov 2017 12:12Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan berharap kenaikan target penerimaan pajak tahun depan yang moderat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tidak membuat dunia usaha ketar-ketir.selengkapnya

 Ditjen Pajak siapkan regulasi pajak AirbnbDitjen Pajak siapkan regulasi pajak AirbnbRabu 29 Nov 2017 09:23Ridha Anantidibaca 620 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengatur regulasi bisnis online (e-commerce) yang berkaitan dengan bisnis akomodasi. Sebab, kosongnya regulasi seiring berkembangnya bisnis e-commerce akomodasi akan membuat adanya ketidaksetaraan atau level of playing field yang sama dengan pebisnis akomodasi konvensional.selengkapnya

 Ditjen Pajak Akui Tax Amnesty Belum OptimalDitjen Pajak Akui Tax Amnesty Belum OptimalSenin 27 Nov 2017 14:37Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengakui implementasi pengampunan pajak atau tax amnesty belum menambah kepatuhan wajib pajak (WP) secara signifikan.selengkapnya

 Ini Alasan Kemenkeu Mau Pungut Cukai ‎Emisi MobilIni Alasan Kemenkeu Mau Pungut Cukai ‎Emisi MobilRabu 15 Nov 2017 11:03Ajeng Widyadibaca 931 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyatakan, pemerintah mengkaji pengenaan cukai emisi kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor bukan tanpa alasan. Paling utama adalah untuk pengendalian lingkungan yang tercemar akibat banyaknya gas buang yang dihasilkan kendaraan.selengkapnya

 Kantor Pajak tolak permohonan SKB PPh WP?Kantor Pajak tolak permohonan SKB PPh WP?Rabu 15 Nov 2017 10:25Ajeng Widyadibaca 1120 kaliSemua Kategori

Wajib pajak (WP) mengeluhkan adanya penolakan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh yang diajukan wajib pajak peserta amnesti pajak. Dalam penolakan ini, wajib pajak dimintakan berbagai syarat di luar aturan yang ada.selengkapnya

 Anak Buah Sri Mulyani Berencana Tarik Cukai Emisi MobilAnak Buah Sri Mulyani Berencana Tarik Cukai Emisi MobilSelasa 14 Nov 2017 13:30Ajeng Widyadibaca 609 kaliSemua Kategori

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji pengenaan cukai terhadap emisi atau gas buang kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor. Rencananya pungutan cukai ini bisa diajukan pada tahun depan sebagai objek cukai baru.selengkapnya

 Pengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang PajakPengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang PajakSenin 13 Nov 2017 08:54Ajeng Widyadibaca 496 kaliSemua Kategori

Bocoran dokumen Paradise Papers yang diungkap ke publik oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi (ICIJ) pada 6 November lalu menyeret nama-nama politikus dan pejabat Indonesia yang diduga melakukan pengemplangan pajak.selengkapnya

 Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakJumat 26 Mei 2017 15:16Ajeng Widyadibaca 5842 kaliSemua Kategori

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

 KATA MEREKA: Perpanjang Tax Amnesty agar Semua Taat Bayar Pajak!KATA MEREKA: Perpanjang Tax Amnesty agar Semua Taat Bayar Pajak!Senin 6 Mar 2017 14:41Ajeng Widyadibaca 1040 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir pada 31 Maret 2017.selengkapnya

 Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiJumat 24 Feb 2017 13:57Ajeng Widyadibaca 723 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

 Pengusaha Minta Dana Tax Amnesty Lari ke Sektor BisnisPengusaha Minta Dana Tax Amnesty Lari ke Sektor BisnisJumat 17 Feb 2017 13:11Ajeng Widyadibaca 804 kaliSemua Kategori

Para pengusaha berharap agar dana tax amnesty (pengampunan pajak) segera bisa dinikmati untuk menggerakkan sektor bisnis. Ketika sektor bisnis di negara ini telah bergerak maka pertumbuhan ekonomi di Tanah Air bisa semakin terangkat dan mampu melebih target yang ditetapkan sebelumnya.selengkapnya

 Pegawai Pajak Diminta Ikut AmnestiPegawai Pajak Diminta Ikut AmnestiJumat 17 Feb 2017 12:52Ajeng Widyadibaca 539 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi meminta seluruh jajarannya di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk ikut program pengampunan pajak. Tujuannya sederhana, untuk bisa memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat terkait keikutsertaan dalam amnesti pajak.selengkapnya

 Kekayaan dan Kepatuhan Wajib PajakKekayaan dan Kepatuhan Wajib PajakKamis 2 Feb 2017 13:26Ajeng Widyadibaca 984 kaliSemua Kategori

Besarnya ekonomi suatu daerah terlihat seakan berbanding lurus dengan tingginya ketidakpatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

 Shortfall Pajak Tahun Ini Diperkirakan MembaikShortfall Pajak Tahun Ini Diperkirakan MembaikSelasa 31 Jan 2017 14:58Ajeng Widyadibaca 871 kaliSemua Kategori

Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Andry Asmoro memperkirakan shortfall pajak akan membaik tahun ini. Meski target penerimaan perpajakan naik 15% menjadi Rp1.498,9 triliun, dia meyakini realisasinya lebih baik dari tahun lalu.selengkapnya

 Aturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleAturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleKamis 12 Jan 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 740 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih berupaya untuk menarik pajak dari salah satu perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over The Top/OTT) yaitu Google. Proses negosiasi yang tidak kunjung rampung pun menyebabkan Peraturan Menteri terkait keberadaan usaha dan bisnis berbagai perusahaan OTT tersebut belum bisa diterbitkan.selengkapnya

 Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jumat 6 Jan 2017 10:43Ajeng Widyadibaca 773 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2016 tentang kenaikan tarif STNK, BPBB dan TNKB sebesar 300%.selengkapnya

 DPR dukung Ditjen Pajak berdiri sendiriDPR dukung Ditjen Pajak berdiri sendiriJumat 16 Des 2016 16:01Ajeng Widyadibaca 875 kaliSemua Kategori

Dalam Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yang akan dibahas oleh DPR dikabarkan terdapat pasal yang akan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :