Respon Wajib Pajak Masih Minim, Pengusaha Minta DicicilRespon Wajib Pajak Masih Minim, Pengusaha Minta DicicilKamis 8 Sep 2016 09:09Administratordibaca 981 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali terus melakukan sosialisasi terkait program tax amnesty atau pengampunan pajak. Sebab respon wajib pajak masih sangat minim.selengkapnya

 Konglomerat Lippo Ajak Semua Pihak Laporkan Aset KekayaanKonglomerat Lippo Ajak Semua Pihak Laporkan Aset KekayaanSabtu 3 Sep 2016 13:52Administratordibaca 984 kaliSemua Kategori

Pengusaha nasional James Riady mengimbau semua kalangan mengikuti langkahnya melaporkan aset kekayaan di kantor pelayanan pajak (KPP). Hal itu sehubungan dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang digagas pemerintah.selengkapnya

 DANA TRANSFER KE DAERAH: Menkeu Gunakan Jurus Carry OverDANA TRANSFER KE DAERAH: Menkeu Gunakan Jurus Carry OverSabtu 6 Ags 2016 11:04Administratordibaca 1487 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menggunakan langkah penundaan atau carry over pencairan pagu sebagian dana transfer ke daerah yang ada dalam APBNP 2016.selengkapnya

 `Bisikan` Sri Mulyani yang Bikin Jokowi Blakblakan...`Bisikan` Sri Mulyani yang Bikin Jokowi Blakblakan...Jumat 5 Ags 2016 11:23Administratordibaca 1432 kaliSemua Kategori

"Nanti saya akan blakblakan kalau sudah tak ada media," kata Presiden Joko Widodo saat mengumpulkan semua kepala Kepolisian Daerah dan kepala Kejaksaan Tinggi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016) lalu.selengkapnya

 Jokowi Terbitkan Surat Utang Bagi Daerah Penyimpan DanaJokowi Terbitkan Surat Utang Bagi Daerah Penyimpan DanaKamis 4 Ags 2016 14:41Administratordibaca 951 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan terus menerbitkan surat utang bagi daerah-daerah yang masih menyimpan dana anggaran pembangunannya di bank. "Kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini, ya surat utang akan tambah banyak," kata Presiden Jokowi saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasiselengkapnya

 Pemerintah Godok Potensi Dana Repatriasi untuk Sektor MigasPemerintah Godok Potensi Dana Repatriasi untuk Sektor MigasKamis 21 Jul 2016 09:57Administratordibaca 1100 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya menyediakan beragam instrumen investasi untuk menampung potensi membanjirnya dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Selain instrumen investasi keuangan dan pasar modal, pemerintah juga menyiapkan investasi di sektor riil, termasuk energi serta minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

 Ditjen Pajak Gelar Operasi Katarak 350 OrangDitjen Pajak Gelar Operasi Katarak 350 OrangSabtu 21 Mei 2016 17:40Administratordibaca 923 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak bekerja sama dengan Yayasan ERHA menyelenggarakan operasi katarak gratis yang dimulai pada 14 Mei 2016 hingga 29 Mei 2016. Direktur P2Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga S. mengatakan dari hasil screening yang dilakukan terhadap 650 orang pada 14 Mei 2016, operasi katarak akhirnya dlakukan pada 350 orang pada hari ini (21/5/2016). "Besok akan dilakukan tindakan pasca operasi katarakselengkapnya

 Top Of The Week : Perintah Jokowi hingga Kejar Pajak Yahoo CsTop Of The Week : Perintah Jokowi hingga Kejar Pajak Yahoo CsSenin 11 Apr 2016 10:38Administratordibaca 751 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tentang memindahkan lokasi Bandara Wasior. Disisi lain,Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana akan melakukan penyidikan data pajak terhadap perusahaan berbasis IT yang beroperasi di Indonesia namun masih memiliki induk perusahaan di luar negeri. Di antaranya Yahoo, Twitter, dan Facebook.selengkapnya

 Jelang Rapat Paripurna, Presiden Panggi Menteri Bahas R-APBNP 2016Jelang Rapat Paripurna, Presiden Panggi Menteri Bahas R-APBNP 2016Senin 4 Apr 2016 12:36Administratordibaca 1013 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memanggil sejumlah menteri untuk mempersiapkan pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2016 dalam rapat paripurna yang akan digelar sekembalinya Presiden dari kunjungan kerja ke Indonesia Timur. "Saya diminta Presiden untuk menyiapkan rapat paripurna pada Kamis nanti," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/4/2016selengkapnya

 Cukai plastik disetujui DPR, Menkeu tetap fokus jaga kestabilan ekonomiCukai plastik disetujui DPR, Menkeu tetap fokus jaga kestabilan ekonomiJumat 21 Feb 2020 13:29Ridha Anantidibaca 264 kaliSemua Kategori

Pemerintah kini resmi mendapatkan restu DPR RI untuk menambah jenis barang kena cukai baru yaitu produk plastik.selengkapnya

 Ketua DPR Bambang Soesatyo : Lapor Pajak Jangan Banyak IsianKetua DPR Bambang Soesatyo : Lapor Pajak Jangan Banyak IsianKamis 11 Jul 2019 10:32Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengoptimalkan teknologi untuk mempermudah wajib pajak melaporkan kewajibannya.selengkapnya

 Ekonom Indef: Youtuber dan Selebgram Pantas Dikenai PajakEkonom Indef: Youtuber dan Selebgram Pantas Dikenai PajakRabu 27 Mar 2019 15:11Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengundang pemerintah untuk membahas pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menjadi badan khusus yang menangani penerimaan negara.selengkapnya

 Menkeu Sampaikan Perubahan Skema Pajak Barang Mewah ke DPRMenkeu Sampaikan Perubahan Skema Pajak Barang Mewah ke DPRSelasa 12 Mar 2019 11:20Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR terkait perubahan skema pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM), di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/3). Akan ada beberapa perubahan aturan PPnBM kendaraan bermotor.selengkapnya

 Revisi undang-undang ketentuan pajak batal rampung dalam tahun iniRevisi undang-undang ketentuan pajak batal rampung dalam tahun iniSenin 26 Nov 2018 09:57Ridha Anantidibaca 860 kaliSemua Kategori

Revisi Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tak jua kunjung terang kapan akan terealisasi. Justru, pembahasannya masih mandek dan mustahil rampung dalam tahun ini.selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak tinggal menunggu ketok palu sidang Paripurna DPRRUU Konsultan Pajak tinggal menunggu ketok palu sidang Paripurna DPRRabu 18 Jul 2018 15:18Ridha Anantidibaca 687 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak tinggal menunggu pengesahan di rapat paripurna DPR RI. Rencananya, rapat paripurna DPR digelar pekan depan.selengkapnya

 Bea Cukai Tunggu Jawaban DPR Soal Permohonan Jadwal Pembahasan Cukai PlastikBea Cukai Tunggu Jawaban DPR Soal Permohonan Jadwal Pembahasan Cukai PlastikSenin 4 Jun 2018 11:12Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengklaim telah mengirimkan surat kepada DPR terkait pembahasan cukai plastik.selengkapnya

 DPR RI minta Sumsel tingkatkan penerimaan pajakDPR RI minta Sumsel tingkatkan penerimaan pajakSenin 28 Mei 2018 13:40Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran DPR RI minta Pemprov Sumatera Selatan untuk meningkatkan penerimaan pajak supaya anggaran pendapatan belanja nasional meningkat.selengkapnya

 DPR Bentuk Panja RUU Konsultan PajakDPR Bentuk Panja RUU Konsultan PajakRabu 9 Mei 2018 13:15Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

DPR mengklaim Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak sudah dibentuk.selengkapnya

 Keringanan Pajak Bisnis Startup Terus Digodok DPR-PemerintahKeringanan Pajak Bisnis Startup Terus Digodok DPR-PemerintahKamis 5 Apr 2018 15:33Ridha Anantidibaca 611 kaliSemua Kategori

Hadapi Industri Revolusi generasi keempat atau lazim disebut 4.0, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah melalui RUU Kewirausahaan menggodok aturan agar bisnis startup diberikan keringanan tak perlu membayar pajak diawal 3-4 tahun usahanya. Ketua DPR Bambang Soesatyo menekankan aturan ini bertujuan untuk merangsang lahirnya berbagai kreatifitas bisnis start up. Dengan langkah tersebut,selengkapnya

 Pelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & EkuadorPelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & EkuadorKamis 23 Nov 2017 09:35Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Tanpa banyak hiruk pikuk, Komisi XI DPR ternyata melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia dan Ekuador terkait pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :