Kalah dari wajib pajak, pemerintah harus kembalikan pajak senilai puluhan triliun!Kalah dari wajib pajak, pemerintah harus kembalikan pajak senilai puluhan triliun!Jumat 22 Nov 2019 10:40Ridha Anantidibaca 260 kaliSemua Kategori

Otoritas perpajakan dikabarkan dalam beberapa kasus kalah dari wajib pajak (WP) di tingkat pengadilan pajak serta Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 Kalah di persidangan, pemerintah kembalikan pajak hingga Rp 22 triliunKalah di persidangan, pemerintah kembalikan pajak hingga Rp 22 triliunSelasa 19 Nov 2019 15:33Ridha Anantidibaca 270 kaliSemua Kategori

Otoritas perpajakan dikabarkan dalam beberapa kasus kalah dari wajib pajak (WP) di tingkat pengadilan pajak serta Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 Restitusi pajak hingga Oktober sebesar Rp 133 triliun, ini penjelasan pemerintahRestitusi pajak hingga Oktober sebesar Rp 133 triliun, ini penjelasan pemerintahSelasa 19 Nov 2019 13:58Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang Januari-Oktober 2019 total pengembalian pajak atau restitusi pajak tumbuh 12,4% secara year on year (yoy) atau setara dengan Rp 133 triliun.selengkapnya

 Penerimaan pajak bertumpu pada sektor perdagangan dan keuanganPenerimaan pajak bertumpu pada sektor perdagangan dan keuanganRabu 6 Nov 2019 11:03Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak nampaknya semakin jauh dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577, 56 triliun. Meski begitu, sektor perdagangan dan keuangan digadang-gadang sebagai vitamin penerimaan pajak ditengah lesunya berbagai sektor.selengkapnya

 Jastip kian marak, Bea Cukai lakukan strategi ini untuk cegah penyelewenganJastip kian marak, Bea Cukai lakukan strategi ini untuk cegah penyelewenganSenin 30 Sep 2019 14:51Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Jasa titipan atau Jastip kerap disalahgunakan oleh para pelaku dengan membawa barang melebihi ketentuan yang berlaku. Pemerintah mengaku Jastip dapat mengganggu arus barang impor dan merugikan pengusaha dalam negeri.selengkapnya

 Industri Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Cukai RokokIndustri Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Cukai RokokRabu 25 Sep 2019 09:05Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Kenaikan tarif cukai rokok hingga 23% akan diterapkan mulai Januari 2020 mendatang. Akibat kenaikan tarif cukai itu, harga jual eceran (HJE) sebesar 35% juga siap diberlakukan.selengkapnya

 Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Jumat 6 Sep 2019 15:23Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.selengkapnya

 Pengusaha Asing Tak Setor PPN Konten Digital Bakal DiblokirPengusaha Asing Tak Setor PPN Konten Digital Bakal DiblokirJumat 6 Sep 2019 15:09Ridha Anantidibaca 297 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengancam akan memblokir layanan penjualan barang tak berwujud (intangible good) dari luar negeri apabila perusahaan tidak memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan mereka di Indonesia.selengkapnya

 Kejar Pajak Google hingga Netflix, RI Bisa Raup TriliunanKejar Pajak Google hingga Netflix, RI Bisa Raup TriliunanJumat 6 Sep 2019 14:34Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyusun aturan baru untuk memungut pajak perusahaan teknologi seperti Google hingga Netflix. Aturan ini tertuang dalam Rancangan undang-undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.selengkapnya

 Asosiasi mainan bersama direktorat bea dan cukai adakan sosialisasi perubahan PMKAsosiasi mainan bersama direktorat bea dan cukai adakan sosialisasi perubahan PMKRabu 28 Ags 2019 10:45Ridha Anantidibaca 1903 kaliSemua Kategori

Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) bekerjasama dengan Direktorat Bea Cukai mengadakan sosialisasi mengenai Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/pmk.04/2019.selengkapnya

 Bupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanBupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanJumat 9 Ags 2019 10:28Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahselengkapnya

 Bupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanBupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanKamis 8 Ags 2019 12:24Ridha Anantidibaca 797 kaliSemua Kategori

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diberikan otoritas mengelola pajak (taxing power)sebagai bentuk kongkret implementasi otonomi daerah sesuai amanat undang-undang dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi mselengkapnya

 Ditjen Pajak sebut pajak ekonomi digital tidak hanya berlaku bagi market placeDitjen Pajak sebut pajak ekonomi digital tidak hanya berlaku bagi market placeRabu 24 Jul 2019 11:28Ridha Anantidibaca 843 kaliSemua Kategori

Gonjang-ganjing pajak ekonomi digital masih menjadi momok bagi pengusaha, utamanya market place. Namun, Direktoral Jendral Pajak (Ditjen Pajak) menegaskan bahwa program yang bertujuan tertib administrasi pajak ini mencakup seluruh aspek ekonomi digital baik market place, media sosial, fictech, dan lain sebagainya.selengkapnya

 Pakar Pajak Sayangkan Penarikan PMK E-CommercePakar Pajak Sayangkan Penarikan PMK E-CommerceSenin 1 Apr 2019 15:36Ridha Anantidibaca 286 kaliSemua Kategori

Pakar pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menyayangkan keputusan pemerintah menarik Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Sebab, tidak ada yang salah dalam peraturan tersebut.selengkapnya

 Pemerintah harus cari cara dan pendekatan lain setelah pajak e-commerce batalPemerintah harus cari cara dan pendekatan lain setelah pajak e-commerce batalSenin 1 Apr 2019 10:12Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memutuskan untuk menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).selengkapnya

 Tokopedia Respons Penerapan Pajak E-CommerceTokopedia Respons Penerapan Pajak E-CommerceJumat 29 Mar 2019 10:05Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Tokopedia menanggapi penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210 tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau e-commerce, yang akan berlaku efektif mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Berlaku 1 April, Bhinneka siap jalankan aturan pajak e-commerceBerlaku 1 April, Bhinneka siap jalankan aturan pajak e-commerceJumat 29 Mar 2019 09:50Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) akan diberlakukan 1 April 2019. Group Head, Brand Communications & PR Bhinneka Astrid Warsito mengatakan, pihaknya siap menjalankan aturan pajak e-commerce ini.selengkapnya

 Jolen Bobok Bumbung, Tradisi Bayar Pajak Unik di JatengJolen Bobok Bumbung, Tradisi Bayar Pajak Unik di JatengJumat 8 Mar 2019 15:00Ridha Anantidibaca 859 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengagumi tradisi unik dalam pembayaran pajak bernama kirab Jolen Bobok Bumbung di Kabupaten Cilacap. Tradisi membayar pajak serentak satu kampung itu dinilai Ganjar sebagai peristiwa budaya langka.selengkapnya

 DJP masih menyusun Perdirjen tentang pajak e-commerceDJP masih menyusun Perdirjen tentang pajak e-commerceSenin 11 Feb 2019 14:03Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).selengkapnya

 Kena Pajak, Bukalapak Tak Takut Pelapak BerkurangKena Pajak, Bukalapak Tak Takut Pelapak BerkurangSelasa 29 Jan 2019 15:53Ridha Anantidibaca 741 kaliSemua Kategori

Bukalapak tidak terlalu ambil pusing terhadap aturan pajak e-commerce yang akan berlaku pada April 2019. Terkait soal pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bukalapak akan segera menyiapkan formulirnya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :