Pemerintah Putar Otak Atasi Penghindaran Bea Masuk Anti DumpingPemerintah Putar Otak Atasi Penghindaran Bea Masuk Anti DumpingRabu 6 Mar 2019 16:01Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya tengah mencari cara yang lebih tepat untuk penghindaran praktik dumping di Indonesia.selengkapnya

 Hadapi Revolusi Industri 4.0, Insentif Pajak Jumbo Segera DiluncurkanHadapi Revolusi Industri 4.0, Insentif Pajak Jumbo Segera DiluncurkanKamis 28 Feb 2019 11:49Ridha Anantidibaca 684 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan sederet strategi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, di antaranya dengan memberikan insentif pajak berupa super deduction tax untuk industri yang berinvestasi pada pendidikan vokasi serta penelitan dan pengembangan. Targetnya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait terbit pada Maret 2019.selengkapnya

 Pemerintah godok regulasi insentif pajak untuk riset industriPemerintah godok regulasi insentif pajak untuk riset industriKamis 28 Feb 2019 10:49Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menggodok regulasi mengenai insentif pajak untuk riset yang dilakukan oleh industri guna menggenjot penelitian dan pengembangan di Indonesia. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan di Depok, Jumat, Kemenristekdikti tengah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian dalam menggodok regulasi pengurangan pajak bagi industrselengkapnya

 Hati-hati, Ada Aplikasi Lapor SPT Pajak Tak Resmi di Play StoreHati-hati, Ada Aplikasi Lapor SPT Pajak Tak Resmi di Play StoreRabu 27 Feb 2019 14:25Ridha Anantidibaca 870 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan meminta masyarakat melaporkan Surat Pemberitahuan atau SPT tahunan melalui saluran resmi DJP online. Sebab, saat ini banyak aplikasi di telepon seluler atau gawai yang tidak resmi atau bukan dikelola oleh DJP.selengkapnya

 Pemerintah Putar Otak Agar PPN Pertanian Tak Beratkan PetaniPemerintah Putar Otak Agar PPN Pertanian Tak Beratkan PetaniRabu 20 Feb 2019 10:53Ridha Anantidibaca 1402 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini tengah memutar otak untuk memikirkan sejumlah cara yang tepat agar keberadaan kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertanian, tidak membebani petani.selengkapnya

 Pemberi pinjaman fintech P2P lending bakal lebih mudah mengurus pajakPemberi pinjaman fintech P2P lending bakal lebih mudah mengurus pajakSelasa 19 Feb 2019 13:24Ridha Anantidibaca 2203 kaliSemua Kategori

Para investor alias pemberi pinjaman lewat paltform fintech P2P lending bakal dimudahkan untuk mengurus pajak. Pasalnya skema pemotongan pajak sedang diupayakan untuk dirubah.selengkapnya

 Panca Budi (PBID): Jika cukai plastik berlaku, industri akan menyesuaikan hargaPanca Budi (PBID): Jika cukai plastik berlaku, industri akan menyesuaikan hargaRabu 30 Jan 2019 11:02Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) belum merasa khawatir terkait wacana cukai plastik yang bergulir akhir-akhir ini. Sebab perseroan menilai, ketergantungan konsumen menggunakan kantung plastik masih belum mampu digantikan dengan kemasan lainnya.selengkapnya

 RPP Tak Kunjung Kelar, Pemberlakuan Cukai Plastik Kembali Tak JelasRPP Tak Kunjung Kelar, Pemberlakuan Cukai Plastik Kembali Tak JelasSelasa 29 Jan 2019 10:10Ridha Anantidibaca 244 kaliSemua Kategori

Nasib cukai plastik kembali suram. Kendati pemerintah sudah memasang target penerimaan dari cukai plastik senilai Rp 500 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, namun aturan pengenaan cukai tersebut tak kunjung terbit.selengkapnya

 Aturan cukai plastik masih pembahasan antar kementerianAturan cukai plastik masih pembahasan antar kementerianSelasa 29 Jan 2019 09:55Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Walau sudah dicanangkan sejak lama, aturan terkait cukai plastik tak kunjung diterbitkan. Padahal, pemerintah sudah percaya diri aturan ini bisa dilaksanakan tahun ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak Pastikan Marketplace Tak Jadi Wajib PungutDitjen Pajak Pastikan Marketplace Tak Jadi Wajib PungutSenin 21 Jan 2019 16:15Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan bahwa marketplace tidak akan menjadi wajib pungut atau wapu atas penjualan barang milik pedagang atau penyedia jasa.selengkapnya

 Ini respon pelaku usaha soal pajak e-commerceIni respon pelaku usaha soal pajak e-commerceJumat 18 Jan 2019 15:00Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengumumkan aturan perpajakan untuk e-commerce akan berlaku pada 1 April 2019 mendatang. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210/PMK.010/2018 mengatur pelaku e-commerce harus memberitahu NPWP atay NIK untuk tata cara pemungutan pajak.selengkapnya

 Penerbitan Aturan Pajak e-Commerce dan Sosial Media Diminta SerentakPenerbitan Aturan Pajak e-Commerce dan Sosial Media Diminta SerentakSelasa 15 Jan 2019 09:52Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan diminta menerbitkan aturan pajak e-commerce bagi marketplace dan media sosial secara serentak. Hal ini untuk menghindari risiko penjual dan pembeli berpindah platform karena khawatir dengan aturan pajak.selengkapnya

 Pajak e-Commerce Efektif Berlaku 1 April 2019Pajak e-Commerce Efektif Berlaku 1 April 2019Senin 14 Jan 2019 14:33Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi memungut pajak kepada pelaku usaha e-commerce mulai 1 April 2019. Ketentuan pengenaan pajak ini pun telah terbit, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.selengkapnya

 DJP Tarik Pajak E-Commerce Sesuai Aturan yang Sudah BerlakuDJP Tarik Pajak E-Commerce Sesuai Aturan yang Sudah BerlakuSenin 14 Jan 2019 14:19Ridha Anantidibaca 671 kaliSemua Kategori

Pemerintah merilis aturan perpajakan untuk pelaku usaha e-commerce. Terbitnya aturan perpajakan ini untuk menciptakan keadilan dalam pengenaan pajak.selengkapnya

 Kemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak DaerahKemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak DaerahSenin 14 Jan 2019 13:54Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat menerbitkan standar bagi pemerintah daerah dalam menghitung dan mengumpulkan pajak daerah. Standar itu termuat dalam dua peraturan menteri keuangan (PMK), yaitu PMK Nomor 207/PMK.07/2018 tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah dan PMK Nomor 208/PMK.07/2018 tentang pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).selengkapnya

 Resmi beralih ke IUPK, Sri Mulyani: Skema pajak Freeport bersifat nailed-downResmi beralih ke IUPK, Sri Mulyani: Skema pajak Freeport bersifat nailed-downRabu 26 Des 2018 14:07Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui holding BUMN pertambangan yakni PT Inalum (Persero). Lantas, Kementerian Keuangan berupaya memastikan penerimaan negara pasca akuisisi Freeport bakal lebih besar ke depan.selengkapnya

 9 Perusahaan Galian C di Mojokerto Tunggak Pajak Rp 6,7 Miliar9 Perusahaan Galian C di Mojokerto Tunggak Pajak Rp 6,7 MiliarJumat 21 Des 2018 11:11Ridha Anantidibaca 684 kaliSemua Kategori

Tak hanya di kota besar, perusahaan penunggak pajak juga masih banyak dijumpai di Mojokerto. Salah satunya perusahaan yang bergerak di pertambangan galian C. Saat ini terdapat 9 perusahaan yang menunggak pajak minerba Rp 6,7 miliar.selengkapnya

 Jurus Ditjen Pajak untuk mencapai target pajak tahun depanJurus Ditjen Pajak untuk mencapai target pajak tahun depanJumat 21 Des 2018 10:39Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperbaiki sistem administrasi dan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) agar penerimaan pajak tahun 2019 tercapai.selengkapnya

 Ditjen Pajak keluarkan aturan meringankan bagi badan usaha yang ikut KPBUDitjen Pajak keluarkan aturan meringankan bagi badan usaha yang ikut KPBUJumat 21 Des 2018 10:11Ridha Anantidibaca 1084 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan peraturan baru mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan berupa Dukungan Kelayakan dari Pemerintah terhadap Badan Usaha yang terlibat dalam program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).selengkapnya

 Sri Mulyani Kaji Penghapusan Pajak Properti MewahSri Mulyani Kaji Penghapusan Pajak Properti MewahRabu 19 Des 2018 10:33Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) properti dan kapal pesiar atau yacht masih menjadi wacana.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :