Netflix dan Spotify Kena Pajak Tahun DepanNetflix dan Spotify Kena Pajak Tahun DepanJumat 12 Apr 2019 15:06Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Pemerintah Malaysia mulai memberlakukan pajak untuk Netflix, Spotify, Steam, dan penyedia layanan digital asing lainnya mulai 1 Januari 2020.selengkapnya

 PMK Pajak E-Commerce Ditarik, Pemerintah Perlu Terbitkan PPPMK Pajak E-Commerce Ditarik, Pemerintah Perlu Terbitkan PPSenin 8 Apr 2019 09:25Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Institute for Digital Law and Society (Tordillas) mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum alternatif solusi mengisi kekosongan penerapan e-commerce usai Menteri Keuangan mencabut PMK No. 210/2018.selengkapnya

 Bila Pekerja Diganti Robot, Sri Mulyani Khawatir Pajak Bisa TurunBila Pekerja Diganti Robot, Sri Mulyani Khawatir Pajak Bisa TurunKamis 14 Feb 2019 14:03Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai, perkembangan teknologi digital yang terus terjadi di dunia hingga saat ini, merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari. Jika tidak beradaptasi, dia menduga banyak masyarakat yang bakal kehilangan pekerjaan, karena tergantikan kemajuan teknologi itu.selengkapnya

 Kantor pajak akan memelototi transaksi belanja onlineKantor pajak akan memelototi transaksi belanja onlineJumat 31 Ags 2018 15:19Ridha Anantidibaca 980 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mulai memelototi transaksi belanja online. Nanti, kantor pajak akan mengedarkan kartu digital untuk transaksi belanja online.selengkapnya

 Menkeu Dorong Perusahaan Digital Penuhi Kewajiban PerpajakanMenkeu Dorong Perusahaan Digital Penuhi Kewajiban PerpajakanSenin 16 Jul 2018 11:33Ridha Anantidibaca 1002 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong perusahaan-perusahaan digital dan e-commerce untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

 UE Ajukan Proporal Retribusi Pajak Digital Sebesar 3%UE Ajukan Proporal Retribusi Pajak Digital Sebesar 3%Kamis 22 Mar 2018 10:04Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Komisi Eropa akan mengenakan retribusi pajak untuk perusahaan digital yang beroperasi di Benua Biru pada Rabu (21/3).selengkapnya

 Rudiantara Targetkan Aturan Pajak OTT Selesai Kuartal I 2018Rudiantara Targetkan Aturan Pajak OTT Selesai Kuartal I 2018Rabu 7 Feb 2018 09:54Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan regulasi soal pajak perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over the Top/OTT) akan rampung pada Kuartal I-2018. Dalam Peraturan Menteri tersebut, Rudiantara mengatakan bahwa OTT tak akan diwajibkan menjadi Badan Usaha Tetap (BUT).selengkapnya

 Usai Google, RI Akan Terus Kejar Pajak Perusahaan Digital RaksasaUsai Google, RI Akan Terus Kejar Pajak Perusahaan Digital RaksasaRabu 6 Des 2017 11:09Ridha Anantidibaca 759 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan terus memantau kepatuhan pajak dari perusahaan-perusahaan digital raksasa Over The Top (OTT), seperti Google, Facebook, Twitter, Youtube, dan lainnya. Hal ini menyusul keberhasilan pemerintah menarik pajak Google tahun 2015.selengkapnya

 Sri Mulyani: Akan Ada Kesepakatan Angka Utang Pajak GoogleSri Mulyani: Akan Ada Kesepakatan Angka Utang Pajak GoogleJumat 25 Nov 2016 13:26Ajeng Widyadibaca 614 kaliSemua Kategori

Keinginan pemerintah memungut pajak dari Google dan perusahaan digital berbasis Internet (Over the Top/OTT) lainnya, tampaknya akan segera terwujud. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan perakilan Google masih menegosiasikan kesepakatan pembayaran pajak.selengkapnya

 Google Menentang, Indonesia MengecamGoogle Menentang, Indonesia MengecamAhad 18 Sep 2016 11:52Administratordibaca 881 kaliSemua Kategori

Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat, Google, secara mengejutkan melakukan perlawanan dengan menentang adanya Surat Pemeriksaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan kewajiban pajak mereka.selengkapnya

 Pemerintah Akan Investigasi Pajak GooglePemerintah Akan Investigasi Pajak GoogleJumat 16 Sep 2016 11:39Administratordibaca 1162 kaliSemua Kategori

Hingga kini, pemerintah masih memeriksa secara khusus empat perusahaan digital. Sejak akhir Maret lalu, Direktorat Jenderal Pajak menelisik pajak keempat perusahaan raksasa multinasional tersebut, yaitu Google, Yahoo, Facebook, dan Twitter.selengkapnya

 Pemerintah Gamang Kenakan Pajak ke Facebook, Google, YouTube DkkPemerintah Gamang Kenakan Pajak ke Facebook, Google, YouTube DkkJumat 9 Sep 2016 21:36Administratordibaca 920 kaliSemua Kategori

Keseriusan pemerintah menarik pajak dari perusahaan digital raksasa dunia, seperti; Google, Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo! dan sejenisnya masih ditunggu.selengkapnya

 Trump Tolak Pajak Netflix, Sri Mulyani Belum Bisa CollectTrump Tolak Pajak Netflix, Sri Mulyani Belum Bisa CollectRabu 22 Jul 2020 16:06Ridha Anantidibaca 285 kaliSemua Kategori

Pajak Netflix belum bisa ditarik. Pasalnya, Amerika Serikat (AS) belum sepakat dengan Indonesia atas pajak digital ini.selengkapnya

 Untung dari Transaksi Bitcoin di RI? Anda Wajib Bayar PajakUntung dari Transaksi Bitcoin di RI? Anda Wajib Bayar PajakSenin 11 Des 2017 10:12Ridha Anantidibaca 8363 kaliSemua Kategori

Penggunaan mata uang digital, seperti bitcoin sebagai produk investasi oleh Wajib Pajak (WP) yang memperoleh keuntungan harus membayar pajak penghasilan (PPh) dan wajib dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan meski bitcoin bukan sistem pembayaran yang sah di Indonesia.selengkapnya

 Pertemuan tahunan G20 di Riyadh, transparansi pajak dan pajak digital jadi pembahasanPertemuan tahunan G20 di Riyadh, transparansi pajak dan pajak digital jadi pembahasanSenin 24 Feb 2020 09:52Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Negara-negara Group Twenty (G20) menggelar pertemuan sejak Sabtu 22 Februari hingga hari ini (23/2), di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pertemuan tahunan ini isu pajak internasional jadi pembahasan.selengkapnya

 Ekonomi Digital, Sri Mulyani Ingatkan Profesi Keuangan Harus BeradaptasiEkonomi Digital, Sri Mulyani Ingatkan Profesi Keuangan Harus BeradaptasiRabu 9 Okt 2019 13:42Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan, perkembangan pesat ekonomi digital berdampak terhadap profesi keuagan yang mau tidak mau harus beradaptasi. Pasalnya metode konvensional tidak lagi relevan, dimana profesi keuangan menjadi bagian yang akan melakukan sistem digitalisasi.selengkapnya

 Penerimaan Pajak 2018 Tumbuh 15%, Pengelolaan APBN Dinilai KredibelPenerimaan Pajak 2018 Tumbuh 15%, Pengelolaan APBN Dinilai KredibelRabu 2 Jan 2019 15:32Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berpendapat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 lebih kredibel dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertimbangan lembaga pengkajian pajak ini bahwa target yang ditetapkan realistis untuk dicapai.selengkapnya

 IF BEPS di Peru, Ini Sejumlah Agenda BahasanIF BEPS di Peru, Ini Sejumlah Agenda BahasanSenin 2 Jul 2018 11:40Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Sejumlah agenda dibahas dalam petemuan Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project di Lima, Peru, pada 28 Juni 2018.selengkapnya

 Pebisnis bioskop tunggu aturan cukai digitalPebisnis bioskop tunggu aturan cukai digitalSenin 18 Des 2017 10:47Ridha Anantidibaca 561 kaliSemua Kategori

Rencana pengenaan bea masuk ke produk digital menjadi pro kontra bagi pelaku usaha kreatif. Khususnya para pengusaha bioskop tanah air. Sebab, salah satu produk industri kreatif yang bakal terkena cukai adalah film impor.selengkapnya

 Ditjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineDitjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineSelasa 12 Des 2017 14:24Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Selain melalui skema yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dagang elektronik atau e-commerce, Ditjen Pajak mengaku memiliki sistem yang bisa mengidentifikasi dinamika industri digital.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :