Dorong pemulihan ekonomi, Kemenkeu anggarkan Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaDorong pemulihan ekonomi, Kemenkeu anggarkan Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaSelasa 18 Mei 2021 15:57Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk pinjaman pemerintah daerah di tahun ini. Kebijakan ini merupakan bagian dalam stimulus program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.selengkapnya

 Kemenkeu alokasikan anggaran Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaKemenkeu alokasikan anggaran Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaSelasa 18 Mei 2021 15:05Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk pinjaman pemerintah daerah di tahun ini. Kebijakan ini merupakan bagian dalam stimulus program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.selengkapnya

 Ini penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahIni penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahKamis 8 Okt 2020 13:59Ridha Anantidibaca 850 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) akan melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10).selengkapnya

 Tax Ratio Pajak Daerah di Indonesia Hanya 1,2 PersenTax Ratio Pajak Daerah di Indonesia Hanya 1,2 PersenRabu 14 Ags 2019 14:33Ridha Anantidibaca 1768 kaliSemua Kategori

Rasio pajak alias tax ratio rata-rata dari pajak daerah di Indonesia pada 2017 tercatat berada pada angka 1,2%.selengkapnya

 Cara Jakarta Cegah Pemilik Mobil Mewah Ngemplang PajakCara Jakarta Cegah Pemilik Mobil Mewah Ngemplang PajakRabu 20 Nov 2019 11:15Ridha Anantidibaca 724 kaliSemua Kategori

Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memiliki cara tersendiri untuk mencegah pemilik mobil mewah mengemplang pajak kendaraan bermotor (PKB) khusus dikategorikan kendaraan mewah. Sekretaris BPRD DKI Jakarta Pilar Hendrani menjabarkan hal tersebut bisa dilakukan dengan program yang diluncurkan, yakni tax clearance atau dengan surat keterangan fiskal.selengkapnya

 Pemkab Promosikan Rumah Makan dan Penginapan Taat PajakPemkab Promosikan Rumah Makan dan Penginapan Taat PajakSelasa 2 Jan 2018 11:05Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan, Sumatera Barat mempromosikan rumah makan dan penginapan di daerah setempat yang taat membayar pajak.selengkapnya

 Gubernur : Amnesti Pajak akan Gerakan Perekonomian DaerahGubernur : Amnesti Pajak akan Gerakan Perekonomian DaerahSelasa 9 Ags 2016 11:52Administratordibaca 1005 kaliSemua Kategori

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno menilai program amnesti pajak yang digulirkan pemerintah akan menggerakkan perekonomian daerah sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.selengkapnya

 40% Vila di Puncak Tunggak Pajak40% Vila di Puncak Tunggak PajakRabu 9 Jan 2019 14:48Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Cianjur, Jawa Barat, mencatat lebih dari seratus vila di kawasan Puncak-Cipanas, atau sekitar 40% dari vila yang ada, menunggak pajak setiap tahun. Karena itu, BPPD Cianjur akan bekerja sama dengan pengembang dan PDAM Cianjur untuk menyelesaikan masalah ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak Gencar Kejar WP Pribadi ProfesiDitjen Pajak Gencar Kejar WP Pribadi ProfesiJumat 22 Apr 2016 11:03Administratordibaca 817 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mulai gencar menyasar penerimaan pajak dari orang pribadi yang memiliki usaha bebas (profesi). Tahun ini, Ditjen Pajak akan memperkaya data orang pribadi tersebut melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan,selengkapnya

 7 Tahun Tak Bayar Pajak, Kendaraan Jadi `Bodong`7 Tahun Tak Bayar Pajak, Kendaraan Jadi `Bodong`Senin 15 Okt 2018 13:59Ridha Anantidibaca 1230 kaliSemua Kategori

Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang selama tujuh tahun terancam dihapus dari daftar registrasi kendaraan.selengkapnya

 1500 kendaraan milik Pemkab Cianjur belum bayar pajak1500 kendaraan milik Pemkab Cianjur belum bayar pajakSenin 16 Apr 2018 14:02Ridha Anantidibaca 575 kaliSemua Kategori

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Provinsi Jawa Barat Wilayah Cianjur mencatat ribuan kendaraan berpelat merah milik Pemerintah Kabupaten Cianjur belum membayar pajak.selengkapnya

 Pajak restoran di Depok tahun ini diprediksi lampaui targetPajak restoran di Depok tahun ini diprediksi lampaui targetRabu 9 Okt 2019 09:24Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Jawa Barat, Nina Suzana mengatakan pajak restoran di Kota Depok diprediksi akan melampaui target pada tahun ini yang sebesar Rp150 miliar.selengkapnya

 BP2D Kota Malang kejar penerimaaan pajak daerah Rp375 miliarBP2D Kota Malang kejar penerimaaan pajak daerah Rp375 miliarSenin 10 Sep 2018 09:58Ridha Anantidibaca 772 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mengejar penerimaan pajak daerah sebesar Rp375 miliar dengan memperbanyak Gerakan Sadar Pajak seperti Tax Goes to Mall.selengkapnya

 Peserta Amnesti Pajak Rendah, Menkeu Ani NgancamPeserta Amnesti Pajak Rendah, Menkeu Ani NgancamSenin 28 Nov 2016 09:54Ajeng Widyadibaca 661 kaliSemua Kategori

"Jumlah WP yang ikut hanya 461.798 orang, angkanya masih kecil dibandingkan jumlah WP yang wajib menyerahkan SPT, yaitu mendekati 22 juta orang," kata Mulyani kepada wartawan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2016).selengkapnya

 Meski Didemo Buruh, Pemerintah tak Akan Cabut UU Tax AmnestyMeski Didemo Buruh, Pemerintah tak Akan Cabut UU Tax AmnestyJumat 30 Sep 2016 12:42Administratordibaca 769 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah menghargai aspirasi dari para buruh yang disampaikan dalam bentuk unjuk rasa, terkait undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, ia memastikan tidak akan ada perubahan terkait pelaksanaan program tax amnesty.selengkapnya

 Jokowi Luncurkan PPh Final UMKM 0,5%Jokowi Luncurkan PPh Final UMKM 0,5%Senin 25 Jun 2018 15:08Ridha Anantidibaca 685 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan PPh final Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 0,5%. Peluncuran tersebut manjadi bagian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak.selengkapnya

 Bantu Pajak Daerah, BP2D Libatkan Polresta MalangBantu Pajak Daerah, BP2D Libatkan Polresta MalangRabu 10 Jan 2018 10:08Ridha Anantidibaca 1045 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) mencoba melibatkan Polresta Kota Malang demi membantu perpajakan daerah. Pelibatan jajaran kepolisian ini dianggap salah satu upaya menjalankan amanat Undang-Undang dan Perda tentang Perpajakan Daerah.selengkapnya

 Penghapusan Pajak Sepeda Motor Ancam Pendapatan DaerahPenghapusan Pajak Sepeda Motor Ancam Pendapatan DaerahSenin 26 Nov 2018 13:41Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Rencana penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dinilai berpotensi mengurangi pendapatan daerah dari pajak. Hal ini lantaran pajak sepeda motor berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).selengkapnya

 DPRD Malang Godok Kenaikan Pajak Parkir Jadi 25%DPRD Malang Godok Kenaikan Pajak Parkir Jadi 25%Senin 4 Jun 2018 13:19Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Pajak parkir kendaraan di mal atau area parkir di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, dalam waktu dekat naik sekitar 25%. Hal tersebut sesuai perubahan Perda tentang Pajak Daerah yang tinggal menunggu pengesahannya. Rencana kenaikan pajak parkir saat ini tengah digodok Pansus Ranperda Perubahan Pajak Daerah DPRD Kota Malang.selengkapnya

 Pemkot Malang Tingkatan Cakupan Sistem Online Pajak DaerahPemkot Malang Tingkatan Cakupan Sistem Online Pajak DaerahKamis 10 Okt 2019 10:20Ridha Anantidibaca 875 kaliSemua Kategori

Pemkot Malang mempercepat peningkatan cakupan layanan pajak daerah secara online.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :