Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako meminta kalangan DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. Sebab pengampunan pajak ini mendesak untuk disahkan karena berkaitan dengan nasib APBN Perubahan 2016 dan juga APBN 2017.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty belum juga disahkan. Padahal, Tax Amnesty digadang-gadang bisa menarik ribuan triliun dana yang parkir di luar negeri. Sayangnya, masih ada beberapa aturan atau pasal yang masih diperdebatkan. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, prinsipnya Tax Amnesty dibuat selain sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak,selengkapnya

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darussalam menyarankan DPR untuk tidak meminta kenaikan tarif tebusan pengampunan pajak, khususnya untuk tarif tebusan repatriasi modal. Kalau tarif terlalu tinggi, Darusaslam khawatir program pengampunan pajak tidak akan laku. Darussalam mengatakan, pengampunan pajak punya tujuan besar membangun ekonomi Indonesia dengan uang-uang yang masukselengkapnya

Pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menilai sukses tidaknya repatriasi modal sangat bergantung pada tarif tebusan pengampunan pajak. Jika tarif tebusannya terlalu tinggi, para pengusaha akan enggan mengikuti. “Jadi jika tebusan terlalu tinggi, bisa dipastikan tidak akan laku oleh para investor dan penanam modal,” katanya, Senin (6/6).selengkapnya

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako menilai, uang tebusan rendah itu merupakan daya tarik agar tax amnesty tersebut berjalan dengan baik. Dia mengatakan, semakin murah tarifnya, orang akan semakin tertarik. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus betul-betul mencermati ini.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo dinilai belum memaksimalkan data konkrit wajib pajak. Menurutnya hal ini harus ini harus dikaji lebih dalam lagi untuk mensinkronisasi antara strategi dengan kepatuhan pajak dari wajib pajak itu sendiri.selengkapnya

Repatriasi modal dinilai menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pengampunan pajak. Oleh karenanya, RUU tax amnesty harus dapat mendorong pemilik dana tidak hanya mendeklarasikan aset yang belum dilaporkan, tapi juga merepatriasi dananya ke Tanah Air. Hal tersebut disampaikan pengamat pajak dari Universitas Indonesia Darussalam dan Direktur Eksekutif Center for Indonesi Taxation Analysis (CITA)selengkapnya

Berbagai kalangan menilai repatriasi modal menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dana repatriasi berguna untuk membiayai pembangunan nasional dan memperbesar basis data pajak baru. Pengamat Pajak dari Universitas Indonesia, Darussalam dan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo berpendapat, bahwa RUUselengkapnya

Keinginan pemerintah yang bersikeras merealisasikan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun ini dinilai pengamat ekonomi Aviliani lantaran, Indonesia sejatinya ingin mencontek keberhasilan India dalam menerapkan kebijakan serupa. Dia menuturkan kebijakan tax amnesty yang lebih dulu dilakukan India, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara tersebut dari sebelumnya hanyaselengkapnya

Pengamat pajak dari Tax Center Darussalam menghimbau kepada sejumlah LSM tertentu yang disusupi pihak asing gencar menolak RUU Tax Amnesty dinilai merugikan masyarakat Indonesia.selengkapnya

Pemerintah dan pengusaha berambisi mendorong kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berlaku tahun ini. Bahkan pengusaha optimistis kebijakan tersebut akan mampu menarik dana hingga Rp 1.000 triliun dengan syarat tarif tebusan yang rendah. Sayangnya, hal ini justru diragukan Pengamat Valas Farial Anwar. Indonesia menganut rezim devisa bebas dalam menerapkan kebijakan devisa maupun nilai tukarselengkapnya

Rencana Kementerian Keuangan menerapkan cukai untuk produk berkemasan plastik, diduga untuk menambah setoran penerimaan. Lantaran, target pendapatan pajak 2016 kemungkinan besar meleset. Pengamat Ekonomi Haryo Kuncoro menilai, rencana pemberlakuan tarif cukai untuk produk berkemasan palstik, sangat berlebihan. Kalau jadi diterapkan, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan aturan nyselengkapnya

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengungkapkan, saatnya pemeritah terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melirik pengusaha UMKM yang belum memiliki NPWP untuk masuk dalam sistem perpajakan. Ini bisa digerakkan jika ketentuan dan UU Tax Amnesty di laksanakan dengan baik. Tax amnesty, kata dia, merupakan pintu gerbang utama untuk memberi kesempatan para pengusaha UMUMK mendaftarkan dirinyaselengkapnya

Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center, Darussalam mengatakan, kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty tidak hanya ditujukan untuk orang kaya saja. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh wajib pajak, terutama yang belum memiliki NPWP, tidak atau belum mengisi SPT secara benar.selengkapnya

Program tax amnesty atau pengampunan pajak dianggap dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat, termasuk buruh. Manfaat itu bisa berupa terciptanya lapangan pekerjaan hingga meningkatkan daya tahan industri sehingga para buruh tidak akan khawatir kehilangan pekerjaan. Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darussalam menjelaskan, manfaat yang didapat akan tercipta dari dana repatriasiselengkapnya

Pengampunan pajak dinilai bisa menjadi titik awal reformasi perpajakan di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan pengamat pajak dari Universitas Indonesia, Darussalam. "Tax amnesty ini bisa dipakai sebagai starting point untuk reformasi pajak secara keseluruhan karena nantinya diikuti dengan amandemen UU KUP, PPh, PPN dan bea materai," ujarnya , Selasa (19/4).selengkapnya

Swiss, British Virgin Island, Cayman Island, dan Panama merupakan beberapa negara surga pajak (tax haven) di dunia. Negara-negara tersebut adalah destinasi utama bagi orang Indonesia membuat perusahaan offshore dengan beragam motif. Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia, Darussalam menegaskan belum tentu orang Indonesia yang masuk dalam bocoran data Panama Papers merupakan para penggelapselengkapnya

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako meminta permasalahan pajak air permukaan (PAP) PT Inalum (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tidak dibiarkan terus terjadi. Roni menilai harus ada solusi untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut.selengkapnya

Jika pemerintah tidak segera menerapkan aturan terkait layanan transportasi online, maka potensi kehilangan pajak negara akan sangat besar. Oleh karena itu, perusahaan transportasi online yang berbadan hukum, harus segera ditarik pajaknya. Pengamat Pajak Universitas Pelihat Harapan Roni Bako mengatakan, perusahaan layanan transportasi tidak bisa mengelak pajak, jika pemerintah menagih pembayaranselengkapnya

Pemerintah mesti bergerak cepat menyelesaikan izin layanan transportasi online. Pasalnya, ada potensi pajak yang cukup prospektif jika layanan transportasi online tersebut diresmikan. Pengamat pajak Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Reza Hafiz, mengatakan keberadaan transaksi online saat ini telah menjadi salah satu sharing economy di dalam perekonomian masyarakat.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya