Omnibus Law Perpajakan Diajukan ke DPR Akhir Tahun IniOmnibus Law Perpajakan Diajukan ke DPR Akhir Tahun IniSelasa 12 Nov 2019 15:47Ridha Anantidibaca 1597 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan omnibus law perpajakan dapat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir tahun ini.selengkapnya

 Siapkan Amunisi Lewat UU, Sri Kejar Google, Amazon csSiapkan Amunisi Lewat UU, Sri Kejar Google, Amazon csKamis 5 Sep 2019 15:25Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perpajakan dan Fasilitas Perpajakan sehingga perusahaan digital internasional dapat menjadi subjek pajak di Indonesia.selengkapnya

 Badan Anggaran DPR minta target pertumbuhan penerimaan cukai naik 9% di APBN 2020Badan Anggaran DPR minta target pertumbuhan penerimaan cukai naik 9% di APBN 2020Selasa 3 Sep 2019 09:59Ridha Anantidibaca 338 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah menaikkan target penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.selengkapnya

 Revisi VAT Refund Terbit, Ini PerubahannyaRevisi VAT Refund Terbit, Ini PerubahannyaJumat 30 Ags 2019 11:33Ridha Anantidibaca 285 kaliSemua Kategori

Setelah lama ditunggu-tunggu, aturan mengenai pelonggaran Value Added Tax refund atau pengembalian PPN bagi turis akhirnya diterbitkan.selengkapnya

 Pemerintah Minim Regulasi Sistem Administrasi Pajak DigitalPemerintah Minim Regulasi Sistem Administrasi Pajak DigitalSelasa 16 Jul 2019 14:20Ridha Anantidibaca 310 kaliSemua Kategori

Pertemuan para pemimpin lembaga keuangan dari negara-negara anggota G-20 di Buenos Aires, Argentina kembali menyoroti masalah perpajakan. Dalam pertemuan itu, mereka membahas soal keinginan untuk menciptakan keadilan pajak ekonomi digital.selengkapnya

 Perubahan Fungsi Hunian Jadi Komersial Banyak, Penerbitan SPPT PBB TerlambatPerubahan Fungsi Hunian Jadi Komersial Banyak, Penerbitan SPPT PBB TerlambatSenin 8 Apr 2019 10:06Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Hasil pendataan ulang penggunaan lahan dan bangunan di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) terlambat dari target awal yang ditentukan.selengkapnya

 Kontribusi Pajak Minim, Pemerintah Kaji Perlakuan Pajak Sektor Konstruksi & RealestatKontribusi Pajak Minim, Pemerintah Kaji Perlakuan Pajak Sektor Konstruksi & RealestatJumat 15 Feb 2019 09:58Ridha Anantidibaca 567 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mendiskusikan soal minimnya kontribusi sektor konstruksi dan realestat ke penerimaan pajak.selengkapnya

 Andalkan Medsos, Sri Mulyani Ubah Komunikasi Kemenkeu ke PublikAndalkan Medsos, Sri Mulyani Ubah Komunikasi Kemenkeu ke PublikKamis 6 Des 2018 14:03Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita tentang perubahan sistem komunikasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, kini sistem komunikasi di Kemenkeu lebih menggunakan media sosial ketimbang protokoler.selengkapnya

 Redam Kerusuhan, Pemerintah Prancis Tunda Kenaikan Pajak BBMRedam Kerusuhan, Pemerintah Prancis Tunda Kenaikan Pajak BBMKamis 6 Des 2018 11:19Ridha Anantidibaca 261 kaliSemua Kategori

Pemerintah Prancis memutuskan untuk menunda kenaikan pajak bahan bakar minyak (BBM) yang sedianya berlaku pada 1 Januari 2019. Penundaan tersebut dilakukan untuk meredam aksi protes masif yang dilakukan oleh kelompok gilets jaunes atau rompi kuning selama beberapa minggu terakhir.selengkapnya

 Menkeu soroti ekonomi digital dan kesiapan kebijakan perpajakanMenkeu soroti ekonomi digital dan kesiapan kebijakan perpajakanRabu 5 Des 2018 13:34Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini bahwa potensi demografi penduduk Indonesia yang didominasi dengan generasi tech-savvy menjadi potensi pasar ekonomi digital yang besar.selengkapnya

 Redam Gejolak Rupiah, Pajak Impor 1.147 Komoditas NaikRedam Gejolak Rupiah, Pajak Impor 1.147 Komoditas NaikKamis 6 Sep 2018 13:01Ridha Anantidibaca 313 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi mengumumkan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor terhadap 1.147 komoditas. Hal itu merupakan hasil peninjauan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 132 tahun 2015, nomor 6 tahun 2017, dan nomor 34 tahun 2017.selengkapnya

 Bisa diperiksa, WP peserta amnesti pajak tak jadi prioritas kena PP 36Bisa diperiksa, WP peserta amnesti pajak tak jadi prioritas kena PP 36Senin 30 Jul 2018 10:15Ridha Anantidibaca 750 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak yang sudah ikut amnesti pajak tidak luput dari pemeriksaan. Namun, sifatnya belum menjadi prioritas.selengkapnya

 Pemerintah Optimistis Target Penerimaan Negara Bakal TerlampauiPemerintah Optimistis Target Penerimaan Negara Bakal TerlampauiRabu 11 Jul 2018 09:03Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua Kategori

Tak seperti tahun lalu, pemerintah sangat optimistis pendapatan negara bisa melebihi target APBN 2018 yang dipatok sebesar Rp1.894,7 triliun.selengkapnya

 UOB : Penerimaan Pajak Kunci Fiskal BerkelanjutanUOB : Penerimaan Pajak Kunci Fiskal BerkelanjutanSelasa 27 Mar 2018 14:25Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

UOB Indonesia berpendapat pendapatan pemerintah masih relatif kecil, meski demikian kondisi fiskal selama ini telah dapat membantu memperbaiki rating utang jangka panjang.selengkapnya

 Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSenin 15 Jan 2018 13:32Ridha Anantidibaca 535 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

 Pemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara AdilPemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara AdilSelasa 12 Des 2017 14:40Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Pemerintah berjanji akan menerapkan aturan pajak berkeadilan bagi pelaku industri e-commerce demi menciptakan level playing field yang sama dengan kegiatan ekonomi konvensional. Aturan tersebut masih difinalkan di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Per 11 Januari, Deklarasi Harta & Repatriasi Lampaui Rp4.307 TAMNESTI PAJAK: Per 11 Januari, Deklarasi Harta & Repatriasi Lampaui Rp4.307 TKamis 12 Jan 2017 09:47Ajeng Widyadibaca 553 kaliSemua Kategori

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (Tax Amnesty) hingga Rabu (11/1/2017), pukul 18.19 WIB, terpantau melampaui Rp4.307 triliun.selengkapnya

 UMKM Dominasi Amnesti Pajak Oktober 2016UMKM Dominasi Amnesti Pajak Oktober 2016Jumat 28 Okt 2016 14:12Administratordibaca 827 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Program Amnesti Pajak pada Oktober 2016.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Per 7 Oktober, Pernyataan Harta & Repatriasi Capai Rp3.808 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 7 Oktober, Pernyataan Harta & Repatriasi Capai Rp3.808 TriliunSabtu 8 Okt 2016 08:12Administratordibaca 726 kaliSemua Kategori

Nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Jumat (7/10/2016), pukul 18.01 WIB, menembus Rp3.808 triliun .selengkapnya

 Dirjen Pajak: Ada Pengusaha UKM Tapi Punya Apartemen di SingapuraDirjen Pajak: Ada Pengusaha UKM Tapi Punya Apartemen di SingapuraJumat 7 Okt 2016 14:15Administratordibaca 675 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengaku mendapati pelaku usaha yang mengaku‎ menjalani bisnis berskala Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tapi dengan nilai omzet melampaui lebih dari Rp 4,8 miliar dan memiliki banyak harta.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :