KEIN: Tax Amnesty Bisa Perluas Basis PajakKEIN: Tax Amnesty Bisa Perluas Basis PajakRabu 29 Jun 2016 22:10Administratordibaca 786 kaliSemua Kategori

Komite Ekonomj dan Industri Nasional (KEIN), menyatakan Undang-Undang (UU) yang baru disahkan DPR tadi siang mampu membawa angin segar dalam perekonomian dalam negeri. UU tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian dalam negeri hingga menggerakkan ekonomi di sektor rill.selengkapnya

 Kemenkeu Ungkap Tahun Depan Ada Meterai Elektronik, Seperti Beli PulsaKemenkeu Ungkap Tahun Depan Ada Meterai Elektronik, Seperti Beli PulsaKamis 1 Okt 2020 15:21Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Undang-undang Bea Meterai terbaru telah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna kemarin, Selasa (29/9). UU itu menggantikan UU Bea Meterai nomor 13 tahun 1985. Dalam UU itu, tarif bea meterai naik jadi Rp 10.000, dan juga akan disediakan dalam bentuk elektronik.selengkapnya

 Menko Perekonomian: Pajak, Investasi, dan Gasifikasi Masuk Rancangan Omnibus LawMenko Perekonomian: Pajak, Investasi, dan Gasifikasi Masuk Rancangan Omnibus LawSenin 11 Nov 2019 11:38Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyusun sejumlah aturan dan kebijakan yang akan dimasukkan dalam Omnibus Law bidang ekonomi. Dengan adanya omnibus law, aturan-aturan yang tumpang-tindih dalam bidang ekonomi atau berbagai aturan yang terlalu banyak mengatur satu hal bisa disatukan dalam sebuah UU.selengkapnya

 Dua Aset Ini Dilarang Masuk Tax AmnestyDua Aset Ini Dilarang Masuk Tax AmnestyJumat 12 Ags 2016 10:26Administratordibaca 1914 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan ada dua aset yang tidak bisa diikutsertakan dalam pengampunan pajak. Kedua harta tersebut yakni aset yang sedang dalam sengketa dan aset yang sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: Nilai Harta Bersih Jadi Dasar Pengenaan TebusanUU PENGAMPUNAN PAJAK: Nilai Harta Bersih Jadi Dasar Pengenaan TebusanKamis 30 Jun 2016 13:54Administratordibaca 2923 kaliSemua Kategori

Nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir menjadi dasar pengenaan uang tebusan dalam kebijakan pengampunan pajak. Dalam pasal 5 UU tentang Pengampunan Pajak dinyatakan besaran uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif uang tebusan – sesuai dengan periode pernyataannya – dengan dasar pengenan uang tebusan tersebut.selengkapnya

 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Melambat pada Kuartal I 2019Pertumbuhan Penerimaan Pajak Melambat pada Kuartal I 2019Rabu 24 Apr 2019 11:03Ridha Anantidibaca 536 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pendapatan negara dari pajak dalam negeri mengalami perlambatan sepanjang kuartal pertama 2019. Dalam pemaparan realisasi APBN 2019 di Jakarta pada Senin (23/4), terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan pajak dalam negeri hanya 1,8 persen secara tahunan menjadi Rp 249 triliun.selengkapnya

 Menkeu Berharap Kebijakan Cukai Plastik Dapat Segera DibahasMenkeu Berharap Kebijakan Cukai Plastik Dapat Segera DibahasSelasa 18 Jun 2019 10:45Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada DPR agar kebijakan penerapan cukai plastik dapat segera dibahas dalam rapat kerja. Sebab, cukai tersebut sudah masuk dalam Undang-Undang APBN, tapi belum diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) karena harus konsultasi dengan DPR terlebih dahulu.selengkapnya

 Sri Mulyani: Globalisasi Bikin Pajak dan Bea Masuk RendahSri Mulyani: Globalisasi Bikin Pajak dan Bea Masuk RendahRabu 19 Des 2018 10:40Ridha Anantidibaca 699 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam Kongres Muslimah Indonesia kedua. Dalam kesempatan tersebut, dia berbicara mengenai Ketahanan Keluarga dalam Membentuk Generasi Berkualitas di Era Globalisasi.selengkapnya

 Dunia Serentak Tindaklanjuti Panama Papers, Termasuk SingapuraDunia Serentak Tindaklanjuti Panama Papers, Termasuk SingapuraJumat 13 Mei 2016 17:11Administratordibaca 1133 kaliSemua Kategori

Tersingkapnya perusahaan-perusahaan cangkang dalam Panama Papers telah mendorong rangkaian investigasi lebih dalam terhadap penghindaran pajak di seluruh dunia, termasuk Singapura yang bertetangga dekat dengan Indonesia, setelah ditemukan kaitan kuat praktik semacam itu dengan bank-bank besar dan tokoh-tokoh politik, lapor harian ekonomi terkemuka Jepang, Nikkei, dalam lamannya.selengkapnya

 Ikut Amnesti Pajak, UMKM Bisa Naik KelasIkut Amnesti Pajak, UMKM Bisa Naik KelasJumat 7 Okt 2016 07:31Administratordibaca 656 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memfokuskan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam periode kedua program pengampunan pajak atau amnesti pajak. Sebab dalam periode pertama baru sedikit UMKM yang mengikutsertakan diri dalam program ini.selengkapnya

 Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Senin 13 Sep 2021 11:43Ridha Anantidibaca 2319 kaliSemua Kategori

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

 Darmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerceDarmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerceJumat 8 Des 2017 14:26Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) dalam waktu dekat. Dalam hal ini, dunia usaha mengharapkan insentif dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi merchant yang menyetorkan PPN.selengkapnya

 Gagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur PemerintahGagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur PemerintahKamis 21 Jul 2016 06:28Administratordibaca 580 kaliSemua Kategori

Siang ini, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi APBN-P 2015. Dalam pembahasan ini, DPR menyoroti kinerja pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Transaksi Uber Cs Harus Dikenakan PajakDirjen Pajak: Transaksi Uber Cs Harus Dikenakan PajakRabu 16 Mar 2016 17:14Administratordibaca 1579 kaliSemua Kategori

Berbagai macam kegiatan transaksi online atau e-commerce, seperti jasa transportasi online Grab Car,Uber maupun Go-Jek seharusnya dikenakan pajak. Pengenaan pajak dalam transaksi online sudah diusulkan dalam rapat dengan pemerintah. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam rapat tersebut mengusulkan agar pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditunjuk sebagai pemungut pajakselengkapnya

 Tax Amnesty: Orang Kaya Hingga Pelaku UMKM Di Depok Siap DibidikTax Amnesty: Orang Kaya Hingga Pelaku UMKM Di Depok Siap DibidikRabu 3 Ags 2016 15:03Administratordibaca 1548 kaliSemua Kategori

Wilayah Kota Depok yang berada dalam kawasan penyangga Jakarta dinilai potensial dalam pelaksnaan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang digulirkan pemerintah. Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Kota Depok Nuryadi mengatakan tak sedikit orang kaya yang menetap di Depok sehingga berpotensi untuk dilibatkan dalam program pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani: Bank Dunia Dukung Reformasi Pajak IndonesiaSri Mulyani: Bank Dunia Dukung Reformasi Pajak IndonesiaSelasa 19 Apr 2016 11:20Administratordibaca 1503 kaliSemua Kategori

Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank (Bank Dunia), Sri Mulyani mengemukakan Bank Dunia mendukung reformasi pajak yang pernah dia pimpin di Indonesia. Adapun reformasi yang dia maksud adalah terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dan memajukan kemakmuran Indonesia. Oleh sebab itu, dalam mengatasinya diperlukan tantangan luar biasa dalam kebijselengkapnya

 Sri Mulyani : Pemulihan Ekonomi Harus Cepat dan TepatSri Mulyani : Pemulihan Ekonomi Harus Cepat dan TepatSelasa 16 Jun 2020 12:05Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya meningkatkan pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak wabah corona (Covid-19). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengupayakan kecepatan dan ketepatan dalam membuat kebijakan dalam merespons perkembangan wabah Covid-19 yang dinamis. Hal ini dilakukan agar tidak memuncukan gelombang kedua wabah corona.selengkapnya

 Indonesia Masih Kurang Konsultan PajakIndonesia Masih Kurang Konsultan PajakJumat 20 Mei 2016 21:13Administratordibaca 1911 kaliSemua Kategori

Konsultan pajak selama ini memberikan andil besar dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun sayang, konsultan pajak di Indonesia masih sangat minim, bahkanmasih belum begitu diperlukan dalam mengkonsultasikan Wajib Pajak (WP) dalam melakukan pembayaran pajak.selengkapnya

 Panama Papers Terkuak, Menkeu Belum Tahu Potensi Penerimaan NegaraPanama Papers Terkuak, Menkeu Belum Tahu Potensi Penerimaan NegaraJumat 13 Mei 2016 17:09Administratordibaca 791 kaliSemua Kategori

Nama-nama Wajib Pajak (WP) yang masuk dalam data besar berisikan 11,5 juta dokumen internal dari firma hukum Panama Mossack Fonseca atau Panama Papers telah di identifikasi. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku telah mengidentifikas WP yang masuk dalam Panama Papers. Dari 1038 nama warga negara Indonesia yang tercatat dalam dokumen yang disebut Panama Papers tersebut, setidaknyaselengkapnya

 Tarif Baru PPh Impor Berlaku Mulai 13 SeptemberTarif Baru PPh Impor Berlaku Mulai 13 SeptemberKamis 13 Sep 2018 14:10Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua Kategori

Perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor atas sejumlah item barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK 110/PMK.010/2018 mulai berlaku tanggal 13 September 2018 pukul 00.01 WIB. Peraturan tersebut sebelumnya telah diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu 5 September 2018 di Jakarta.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :