Kemperin tambah daftar industri yang bakal dapatkan tax allowanceKemperin tambah daftar industri yang bakal dapatkan tax allowanceSenin 29 Jan 2018 14:29Ridha Anantidibaca 1235 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemperin) kembali memberikan keringanan pajak kepada pelaku usaha. Lantaran di awal tahun ini Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2018 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentuselengkapnya

 Demi Danai Riset Ilmiah, Menkeu Bakal Evaluasi Pajak Penghasilan?Demi Danai Riset Ilmiah, Menkeu Bakal Evaluasi Pajak Penghasilan?Kamis 18 Jan 2018 10:57Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi pajak penghasilan (PPh) untuk memfasilitasi pihak swasta melakukan pendanaan riset.selengkapnya

 Sri Mulyani Bakal Pangkas Pajak UKM yang Jualan OnlineSri Mulyani Bakal Pangkas Pajak UKM yang Jualan OnlineKamis 18 Jan 2018 10:38Ridha Anantidibaca 748 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang berkecimpung di e-commerce. Insentif tersebut ialah berupa penuruan PPh final.selengkapnya

 2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System BaruSelasa 16 Jan 2018 08:53Ridha Anantidibaca 896 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

 Sri Mulyani Bakal Ubah Istilah Wajib Pajak Jadi Pembayar PajakSri Mulyani Bakal Ubah Istilah Wajib Pajak Jadi Pembayar PajakKamis 11 Jan 2018 10:18Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengubah istilah Wajib Pajak (WP) menjadi pembayar pajak. Perubahan tersebut tercantum dalam draft Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas antara DPR dan pemerintah.selengkapnya

 Target Pajak Tak Tercapai, Tukin Pegawai DJP Bakal Terpangkas?Target Pajak Tak Tercapai, Tukin Pegawai DJP Bakal Terpangkas?Kamis 4 Jan 2018 14:33Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak sementara di 2017 hanya tercapai Rp 1.097,2 triliun atau 88,4 persen dari target yang dipatok Rp 1.283,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.selengkapnya

 Pajak Bisnis Cara Konvensional dan Digital Bakal SetaraPajak Bisnis Cara Konvensional dan Digital Bakal SetaraKamis 7 Des 2017 13:37Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sedang menggodok kebijakan pajak yang adil bagi pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital. Ini dilakukan untuk menciptakan sistem pajak yang adil bagi masyarakat.selengkapnya

 Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Rabu 22 Nov 2017 11:28Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

 Wacana Pajak Kemacetan Bakal Untungkan ApartemenWacana Pajak Kemacetan Bakal Untungkan ApartemenSenin 20 Nov 2017 09:03Ridha Anantidibaca 851 kaliSemua Kategori

Pengembang menilai ide pengenaan pajak kemacetan yang diajukan pemerintahan DKI Jakarta positif bagi perkembangan program hunian vertikal.selengkapnya

 Siap-Siap Aturan Pajak Hiburan dan Hotel Bakal BerubahSiap-Siap Aturan Pajak Hiburan dan Hotel Bakal BerubahSenin 13 Nov 2017 13:39Ajeng Widyadibaca 781 kaliSemua Kategori

Tarif sejumlah pajak daerah Kota Solo akan berubah menyesuaikan aturan baru. Pasalnya, DPRD Solo saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan menggantikan Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2011 tentang Pajak Daerah.selengkapnya

 Ini 5 Jenis Pajak DKI Yang Bakal Direvisi Tarifnya Tahun IniIni 5 Jenis Pajak DKI Yang Bakal Direvisi Tarifnya Tahun IniRabu 25 Jan 2017 12:42Ajeng Widyadibaca 815 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan revisi tarif lima jenis pajak daerah tahun ini, demi mendorong penerimaan pajak daerah juga implementasi dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.selengkapnya

 Tanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifTanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifSelasa 24 Jan 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 695 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

 Tax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKMTax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKMSelasa 24 Jan 2017 10:24Ajeng Widyadibaca 649 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir. Sejauh ini, program tax amnesty terbilang cukup sukses dengan tingginya tarif tebusan yang diperoleh.selengkapnya

 NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalJumat 20 Jan 2017 15:38Ajeng Widyadibaca 1696 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

 Pajak bakal lebih mudah buka data nasabah bankPajak bakal lebih mudah buka data nasabah bankJumat 13 Jan 2017 09:28Ajeng Widyadibaca 899 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus berupaya agar otoritas pajak bisa mengakses data nasabah di bank, yang selama ini memiliki sifat kerahasiaan sesuai Undang-udang (UU) Perbankan. Meskipun, saat ini data perbankan belum bisa diakses bebas oleh Direktorat jenderal pajak (DJP), dari sisi mekanisme permohonannya akan dipermudah.selengkapnya

 Menkeu Bakal Tegur Kakanwil Pajak demi Layanan Tax AmnestyMenkeu Bakal Tegur Kakanwil Pajak demi Layanan Tax AmnestyKamis 29 Des 2016 10:42Ajeng Widyadibaca 418 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati berjanji akan menegur Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki pelayanan program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun depan. Saat ini, Sri Mulyani lebih menekankan pada realisasi dari janji target penerimaan pajak 2016 oleh masing-masing Kanwil.selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015Selasa 6 Des 2016 10:18Ajeng Widyadibaca 1394 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada tahun 2016 ini, akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun dinilai hanya kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

 Dianggap Jadi Beban Pajak Baru, RUU CSR Bakal Ditolak PengusahaDianggap Jadi Beban Pajak Baru, RUU CSR Bakal Ditolak PengusahaSenin 5 Des 2016 09:45Ajeng Widyadibaca 937 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha menolak keras masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2017 Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

 SRI MULYANI: Desember, Minat Ikut Tax Amnesty Bakal MeningkatSRI MULYANI: Desember, Minat Ikut Tax Amnesty Bakal MeningkatRabu 30 Nov 2016 15:23Ajeng Widyadibaca 705 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap minat masyarakat untuk ikut dalam program amnesti pajak (tax amnesty) tahap dua bisa meningkat pada Desember 2016.selengkapnya

 Follow the suspect, KPK bakal periksa Dirjen PajakFollow the suspect, KPK bakal periksa Dirjen PajakKamis 24 Nov 2016 10:24Ajeng Widyadibaca 739 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Dirjen Pajak pasca Operasi Tangkap Tangan terhadap pegawai instansi tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :