Google Harap Pemerintah Buat Aturan Cerdas soal Pajak DigitalGoogle Harap Pemerintah Buat Aturan Cerdas soal Pajak DigitalSelasa 8 Okt 2019 11:22Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai menyusun beberapa regulasi untuk memajaki perusahaan di bidang digital ekonomi, mulai dari teknologi finansial (fintech) hingga e-commerce. Namun, Google dan perusahaan konsultan manajemen berbasis di Amerika Serikat (AS), Bain & Company menilai, butuh regulasi yang cerdas supaya ekonomi digital bisa berkembang di Indonesia.selengkapnya

 Aturan Kredit Pajak Luar Negeri Direvisi, Ini RinciannyaAturan Kredit Pajak Luar Negeri Direvisi, Ini RinciannyaKamis 10 Jan 2019 13:14Ridha Anantidibaca 630 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri. Tujuannya untuk memudahkan dan memberikan kepastian kepada wajib pajak. Selain itu, mendorong wajib pajak untuk mengklaim manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).selengkapnya

 Begini Ketentuan Aturan SPV dalam Tax AmnestyBegini Ketentuan Aturan SPV dalam Tax AmnestySelasa 23 Ags 2016 09:50Administratordibaca 2163 kaliSemua Kategori

Selama ini, banyak Wajib Pajak Indonesia yang melakukan kegiatan usahanya melalui Special Purpose Vehicle (SPV) di luar negeri. Dengan tax amnesty diharapkan Wajib Pajak mendeklarasi atau juga merepatriasi harta yang dimiliki melalui SPV di luar negeri tersebut serta memindahkan basis usahanya ke Indonesia.selengkapnya

 G20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuG20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuSelasa 21 Jul 2020 14:16Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam G20 berharap perpajakan digital dapat segera diimplementasikan. Namun, saat ini Amerika Serikat (AS) masih belum setuju soal pajak digital tersebut.selengkapnya

 Melihat Detil Aturan Tarif PPh Final UMKM 0,5 PersenMelihat Detil Aturan Tarif PPh Final UMKM 0,5 PersenSelasa 26 Jun 2018 10:55Ridha Anantidibaca 1665 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo pada Jumat (22/6/2018) lalu telah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu.selengkapnya

 Demi Pajaki Google, Sri Mulyani Akan Terbitkan Aturan KhususDemi Pajaki Google, Sri Mulyani Akan Terbitkan Aturan KhususSelasa 20 Sep 2016 09:05Administratordibaca 756 kaliSemua Kategori

Google saat ini masih menjadi sorotan utama publik. Tak hanya pemerintah, dunia usaha pun juga turut menyoroti mengenai pajak Google yang meresahkan berbagai negara ini.selengkapnya

 Aturan Dirombak, Bos OJK Makin Optimis Program TAAturan Dirombak, Bos OJK Makin Optimis Program TASelasa 6 Sep 2016 21:14Administratordibaca 903 kaliSemua Kategori

Untuk mensukseskan program amnesti pajak, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Amnesti Pajak atau tax amnesty (TA).selengkapnya

 Alasan Dirjen Pajak Keluarkan Aturan Baru Tax AmnestyAlasan Dirjen Pajak Keluarkan Aturan Baru Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 07:49Administratordibaca 1602 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan alasan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Padahal, UU Tax Amnesty sudah disahkan dan mulai berlaku pada Juli 2016 lalu.selengkapnya

 Pengusaha Takut Aturan BEPS DiberlakukanPengusaha Takut Aturan BEPS DiberlakukanKamis 9 Jun 2016 12:37Administratordibaca 1306 kaliSemua Kategori

Pengusaha saat ini takut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan memberlakukan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Kebijakan tersebut melarang pengalihan keuntungan perusahaan multinasional dari negara satu ke negara lain, memakai tarif pajak rendah.selengkapnya

 Begini Aturan Baru MAP untuk Sengketa PajakBegini Aturan Baru MAP untuk Sengketa PajakRabu 8 Mei 2019 09:16Ridha Anantidibaca 580 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan PMK No.49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama atau MAP.selengkapnya

 Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pajak E-commerce dan Dagang lewat MedsosSri Mulyani Terbitkan Aturan Pajak E-commerce dan Dagang lewat MedsosSenin 14 Jan 2019 09:34Ridha Anantidibaca 1177 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik E-Commerce. Peraturan itu ditujukan untuk kegiatan e-commerce dalam daerah kepabeanan Indonesia dan berlaku mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Ini Kekhawatiran WP Tax Amnesty terhadap Aturan Hapus Denda PajakIni Kekhawatiran WP Tax Amnesty terhadap Aturan Hapus Denda PajakSelasa 28 Nov 2017 15:36Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Kebijakan penghapusan denda pajak yang tertuang dalam PMK Nomor 165 Tahun 2017 membuat Wajib Pajak (WP) yang telah ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) khawatir. Salah satunya terkait kepastian hukum.selengkapnya

 Airlangga Sebut Aturan Pajak Mobil Listrik Sudah BeresAirlangga Sebut Aturan Pajak Mobil Listrik Sudah BeresSelasa 10 Sep 2019 15:35Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hari ini memanggil Menteri Perindustrian Airlangga Hartato ke kantornya.selengkapnya

 Asosiasi E-Commerce (idEA) sambut positif penarikan aturan pajak e-commerceAsosiasi E-Commerce (idEA) sambut positif penarikan aturan pajak e-commerceSenin 1 Apr 2019 11:00Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung menyambut positif langkah Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang menarik Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya

 Kemkeu berencana revisi aturan diskon pajak emitenKemkeu berencana revisi aturan diskon pajak emitenSelasa 4 Des 2018 10:31Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku senang melihat pertumbuhan jumlah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun ini. Ia mengatakan, Kemkeu tengah menyiapkan insentif perpajakan bagi emiten untuk mendorong pencatatan saham publik yang lebih besar ke depannya.selengkapnya

 Aturan Libur Bayar Pajak untuk Industri TerbitAturan Libur Bayar Pajak untuk Industri TerbitSenin 3 Des 2018 09:17Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid 16 untuk mendorong investasi asing masuk ke tanah air. Salah satu kebijakan dalam paket itu adalah libur bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau tax holiday dalam waktu tertentu.selengkapnya

 Pemerintah revisi aturan pajak penjualan crude KKKSPemerintah revisi aturan pajak penjualan crude KKKSRabu 10 Okt 2018 11:05Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Pemerintah berusaha untuk menjaga nilai tukar rupiah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya dengan mengurangi impor.selengkapnya

 Dukungan Pembentukkan Aturan Pajak di UE MeningkatDukungan Pembentukkan Aturan Pajak di UE MeningkatSenin 10 Sep 2018 11:04Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire memberi sinyal bahwa dukungan terhadap rencana Uni Eropa yang ingin mengutip pajak dari perusahaan-perusahaan teknologi besar mulai meningkat.selengkapnya

 Aturan Tarif Pajak UKM Turun Jadi 0,5 Persen Diumumkan Minggu DepanAturan Tarif Pajak UKM Turun Jadi 0,5 Persen Diumumkan Minggu DepanKamis 17 Mei 2018 14:49Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang penerapan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).selengkapnya

 Kementerian ESDM Siap Berikan Insentif Hulu Migas Sesuai AturanKementerian ESDM Siap Berikan Insentif Hulu Migas Sesuai AturanSelasa 8 Mei 2018 10:14Ridha Anantidibaca 714 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengakomodasi kontraktor minyak dan gas bumi (migas) yang ingin mendapatkan insentif fiskal, termasuk pengurangan pajak (tax allowance). Namun, pemberian insentif itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :