Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa para pemohon uji materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi ketentuan tersebut di Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly serta Dirjen Pajak Ken ‎Dwijugiasteadi menghadiri langsung sidang uji materi (judicial review) Undang-Undang Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (20/9/2016).selengkapnya

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan program pengampunan pajak alias tax amnesty, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali membidik potensi penerimaan pajak. Kali ini dari wajib pajak (WP) yang menggunakan jasa perusahaan Trustee di luar negeri, untuk mengelola dananya atau yang biasa disebut trust fund.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan ada modus lain yang dilakukan warga negara Indonesia (WNI) untuk menghindari pajak.selengkapnya

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan John Hutagaol mengungkapkan sistem investasi trust menjadi skema yang bisa digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak hartanya.selengkapnya

Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini melakukan sidang lanjutannya untuk gugatan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Uji materi akan dilakukan pada perkara dengan nomor registrasi 57/PUU-XIV/2016, 58/PUU-XlV/2016, 59/PUU-XIV/2016, dan 63/PUU-XlV/2016.selengkapnya

Pemerintah dianggap perlu memberikan kelonggaran terhadap wajib pajak yang memiliki perusahaan dengan tujuan tertentu atau special purpose vehicle (SPV) supaya ikut tax amnesty. Lantaran dalam regulasi yang ada wajib pajak mesti membubarkan SPV untuk ikut tax amnesty.selengkapnya

Pemerintah akan mengejar pajak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang meraup pundi-pundi di Indonesia. Setelah Google, kini 2 perusahaan teknologi lain yang sedang diburu adalah Twitter dan Yahoo.selengkapnya

Pemerintah belum berniat memperpanjang periode pertama pelaksanaan Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) kendati realisasi dana tebusan masih minim.selengkapnya

Pemerintah tetap akan memaksa perusahaan teknologi Google untuk membayar pajak di Indonesia. Bahkan, pemerintah menegaskan tidak akan memberikan keringanan pada perusahaan raksasa tersebut.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan, jumlah dana tax amnesty sudah menembus Rp1.000 triliun. Angka ini berdasarkan laporan sehari yang lalu.selengkapnya

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memandang persoalan Google yang tidak mau diperiksa pajaknya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), harus dilakukan secara hati-hati.selengkapnya

Dana tebusan hasil program amnesti pajak di Bank Central Asia (BCA) Tbk selaku bank persepsi pembayaran tebusan dan repatriasi telah mencapai Rp8,7 triliun, kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja.selengkapnya

Salah satu pengusaha besar yang juga mantan Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Johnny Dharmawan hari ini terlihat mendatangi kantor Ditjen Pajak Pusat.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak mengungkapkan, hadirnya Google di Indonesia selama ini terbebas dari pungutan pajak. Sebab hadirnya Google di Indonesia tidak berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT).selengkapnya

Salah satu orang terkaya di Indonesia, Murdaya Poo, kembali menambah daftar wajib pajak besar yang ikut dalam program tax amnesty. Murdaya pun berjanji mengajak dan mengampanyekan program tax amnesty ke pengusaha-pengusaha terutama dari etnis Tionghoa.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat kelolaan dana tebusan amnesti pajak (tax amnesty) sudah terkumpul hingga pukul 15.00 WIB Rp22,7 triliun. Angka ini kembali mengalami kenaikan 6,17 persen bila dibandingkan per sore kemarin (15 September) yang tercatat Rp21,3 triliun.selengkapnya

Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menyambangi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Sudirman, Jakarta. Ia mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Sikap Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah terhadap program pengampunan pajak (tax amnesty) mulai melunak. Usai dikunjungi Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu sore (14/9), organisasi massa ini menyatakan akan membantu sosialisasi program amnesti pajakkepada 176 perguruan tinggi miliknya.selengkapnya

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai masa program amnesti pajak terbilang singkat di tengah banyak masyarakat yang belum paham. Organisasi kemasyarakatan Islam itu justru meminta program ini diperpanjang hingga tiga tahun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya