Bertukar data, Ditjen Pajak dan Imigrasi awasi kepatuhan pajak WNABertukar data, Ditjen Pajak dan Imigrasi awasi kepatuhan pajak WNASenin 28 Mei 2018 10:41Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkolaborasi di bidang perpajakan dan keimigrasian.selengkapnya

 Jadi mitra pemerintah, konsultan pajak dituntut tingkatkan kompetensiJadi mitra pemerintah, konsultan pajak dituntut tingkatkan kompetensiJumat 11 Mei 2018 12:24Ridha Anantidibaca 857 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mukhamad Misbakhun berharap, kehadiran Undang-Undang, kompetensi para konsultan pajak dapat terus ditingkatkan. Jika RUU tersebut disahkan, maka organisasi konsultan pajak seperti IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) akan memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi dan pemberian izin kepada tenaga konsultan.selengkapnya

 WP badan bisa ajukan tax allowance pada April iniWP badan bisa ajukan tax allowance pada April iniJumat 30 Mar 2018 10:31Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan penyempurnaan prosedur insentif pengurangan pajak (tax allowance). Di mana prosedurnya akan melewati single submission Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).selengkapnya

 Batasi Iklan Rokok, Denpasar Kehilangan Pajak Rp1,169 MiliarBatasi Iklan Rokok, Denpasar Kehilangan Pajak Rp1,169 MiliarRabu 7 Mar 2018 09:21Ridha Anantidibaca 995 kaliSemua Kategori

Pemerintah Denpasar merelakan hilangnya pajak iklan rokok untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,169 miliar lewat diterapkannya Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2013 tentang penundaan sementara pemberian izin reklame di Kota Denpasar.selengkapnya

 BKPM: Investor ingin ada kepastian insentif pajak di depanBKPM: Investor ingin ada kepastian insentif pajak di depanKamis 1 Feb 2018 11:49Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Sejak direvisi pada 2015 lalu, insentif pajak, baik tax allowance dan tax holiday kian sepi peminat.selengkapnya

 KEMUDAHAN BERUSAHA: Hore! Syarat Pembuatan NPWP DipermudahKEMUDAHAN BERUSAHA: Hore! Syarat Pembuatan NPWP DipermudahRabu 31 Jan 2018 10:20Ridha Anantidibaca 1260 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menyederhanakan persyaratan administrasi penyampaian dokumen kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam rangka mendukung program kemudahan berusaha.selengkapnya

 KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakKATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakSenin 20 Feb 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 1289 kaliSemua Kategori

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

 Revisi PP I/2014 untuk Siapa? Ini Kata JonanRevisi PP I/2014 untuk Siapa? Ini Kata JonanRabu 11 Jan 2017 14:11Ajeng Widyadibaca 444 kaliSemua Kategori

Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan, revisi PP Nomor 1/2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara (minerba), bukan untuk satu badan usaha tertentu saja.selengkapnya

 Bahas Tax Amnesty di Singapura, BKPM Bebaskan Izin Investasi 3 JamBahas Tax Amnesty di Singapura, BKPM Bebaskan Izin Investasi 3 JamRabu 14 Sep 2016 21:29Administratordibaca 961 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) turut mendorong para pengusaha Indonesia di luar negeri mengikuti program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty). Salah satu targetnya adalah Singapura. Untuk merayu para wajib pajak itu agar mau membawa masuk dananya ke Indonesia, BKPM menawarkan insentif.selengkapnya

 Konsultasi Tax Amnesty: DJP Ingatkan Konsultan PajakKonsultasi Tax Amnesty: DJP Ingatkan Konsultan PajakRabu 14 Sep 2016 08:21Administratordibaca 1713 kaliSemua Kategori

Jelang akhir periode I implementasi kebijakan pengampunan pajak, Ditjen Pajak mengingatkan para konsultan pajak untuk tidak mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan payung hukum yang berlaku.selengkapnya

 OJK Percepat Proses Izin Penerbitan Instrumen InvestasiOJK Percepat Proses Izin Penerbitan Instrumen InvestasiRabu 27 Jul 2016 12:25Administratordibaca 976 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa kebijakan amnesti pajak merupakan salah satu faktor penting bagi laju perkembangan ekonomi nasional. Karena itu, OJK akan mempercepat proses perizinan penerbitan instrumen investasi untuk menampung dana repatriasi pajak.selengkapnya

 Kemplang Pajak Rp 40 M, Perempuan Juragan Gula Pasir di Solo DibuiKemplang Pajak Rp 40 M, Perempuan Juragan Gula Pasir di Solo DibuiJumat 27 Mei 2016 16:07Administratordibaca 1272 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jawa Tengah (Kanwil DJP Jateng) II dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo melakukan eksekusi penyanderaan (gijzeling) terhadap seorang wanita Wajib Pajak berinisial SDH. SDH selaku wajib pajak tercatat mempunyai tunggakan utang pajak sebesar Rp 43,04 Miliar.selengkapnya

 Kepala BPS Curhat ke JK Soal Kendala Sensus Ekonomi 2016Kepala BPS Curhat ke JK Soal Kendala Sensus Ekonomi 2016Jumat 27 Mei 2016 13:48Administratordibaca 1311 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan sensus ekonomi selama periode 1-31 Mei 2016, untuk mendata seluruh usaha yang dilakukan di tempat tetap, di tempat tidak tetap, di rumah tangga, kaki lima, pedagang keliling dan usaha online. Kepala BPS Suryamin mengatakan sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini pasti akan ada perubahan mengenai data kegiatan ekonomi. Dia mencatat, pada 2006,selengkapnya

 PMK Pajak E-Commerce Ditarik, Pemerintah Perlu Terbitkan PPPMK Pajak E-Commerce Ditarik, Pemerintah Perlu Terbitkan PPSenin 8 Apr 2019 09:25Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Institute for Digital Law and Society (Tordillas) mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum alternatif solusi mengisi kekosongan penerapan e-commerce usai Menteri Keuangan mencabut PMK No. 210/2018.selengkapnya

 Larangan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Gerus Penerimaan PajakLarangan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Gerus Penerimaan PajakSenin 4 Feb 2019 08:57Ridha Anantidibaca 639 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Cegah Kerugian Negara, Ditjen Pajak Bekukan Sertifikat 1.059 PengusahaCegah Kerugian Negara, Ditjen Pajak Bekukan Sertifikat 1.059 PengusahaJumat 26 Jan 2018 14:41Ridha Anantidibaca 909 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memutuskan untuk menonaktifkan sertifikat elektronik 1.049 pengusaha yang terindikasi menerbitkan faktur pajak fiktif. Status nonaktif alias suspend baru bisa dicabut jika wajib pajak mampu memberikan klarifikasi yang memadai dalam waktu 30 hari. Jika tidak bisa, wajib pajak tak lagi dapat menerbitkan faktur pajak.selengkapnya

 DJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataDJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataKamis 23 Nov 2017 09:59Ridha Anantidibaca 1928 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melapor harta dengan benar melalui validasi data dan berlangsung secara profesional.selengkapnya

 DJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarDJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarKamis 23 Nov 2017 09:54Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan sebanyak tujuh Wajib Pajak tercatat kurang bayar senilai Rp5,7 miliar setelah melakukan pemeriksaan pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 mulai September lalu.selengkapnya

 Pemerintah tak Akan Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakPemerintah tak Akan Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakSabtu 24 Sep 2016 07:41Administratordibaca 739 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan tak akan memperpanjang periode pertama kebijakan pengampunan pajak. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, pemerintah hanya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak besar yang hendak mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya

 Pemerintah Sudah Antisipasi Jika Target Tax Amnesty Tak TercapaiPemerintah Sudah Antisipasi Jika Target Tax Amnesty Tak TercapaiSelasa 23 Ags 2016 10:49Administratordibaca 640 kaliSemua Kategori

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah tentu telah menyiapkan antisipasi jika kebijakan target dari pengampunan pajak tidak mencapai atau gagal raih target. "Tentu kami sudah merumuskan antisipasinya, jika target tidak tercapai. Dan itu pasti yang terbaik juga," katanya, ketika dikonfirmasi Antara usai menghadiri sosialisasi tax amnesty di Hong Kong, Senin.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :