Bea Cukai Kualanamu Raih Penghargaan Kompetisi InovasiBea Cukai Kualanamu Raih Penghargaan Kompetisi InovasiSelasa 20 Ags 2019 13:09Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Kualanamu mendapatkan penghargaan dari kompetisi inovasi Kementerian Keuangan 2018. Penghargaan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, tersebut berhasil diraih atas inovasi pengimplementasian Customs Declaration Online di Bandara Kualanamu.selengkapnya

 Promosi ke Jepang, Menkeu Sri Mulyani : Indonesia Tawarkan InsentifPromosi ke Jepang, Menkeu Sri Mulyani : Indonesia Tawarkan InsentifJumat 28 Jun 2019 10:18Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia mempromosikan keuntungan berinvestasi di Indonesia kepada para pengusaha Jepang, khususnya dalam hal insentif perpajakan.selengkapnya

 Target 2018 tinggi, Dirjen Pajak bocorkan strategiTarget 2018 tinggi, Dirjen Pajak bocorkan strategiSenin 8 Jan 2018 11:44Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Tahun ini, target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah sebesar Rp 1.423,9 triliun. Jumlah itu, dibandingkan dengan realisasi 2017 yang sebesar Rp 1.147 triliun, harus naik cukup besar, yakni 24%.selengkapnya

 Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMRabu 18 Jan 2017 11:25Ajeng Widyadibaca 1361 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

 Pajak Penghasilan Buruh Tekstil Dipotong 50 PersenPajak Penghasilan Buruh Tekstil Dipotong 50 PersenSenin 31 Okt 2016 11:52Administratordibaca 1128 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan diskon sebesar 50 persen atas Pajak Penghasilan (PPh) pekerja industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu yang diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober tahun ini.selengkapnya

 Sri Mulyani Sedih Fasilitas Kepabeanan Cuma Dinikmati Perusahaan di JawaSri Mulyani Sedih Fasilitas Kepabeanan Cuma Dinikmati Perusahaan di JawaSelasa 19 Feb 2019 14:00Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku prihatin ketika mayoritas insentif fiskal berupa fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) masih digunakan oleh para perusahaan di wilayah Pulau Jawa.selengkapnya

 Hipmi mendorong pemerintah untuk menambah basis pajakHipmi mendorong pemerintah untuk menambah basis pajakSenin 14 Jan 2019 09:14Ridha Anantidibaca 754 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% dinilai positif. Kendati dampak penurunan itu akan mengurangi pemasukan pemerintah.selengkapnya

 2 Tahun Berjalan, KITE IKM Bea Cukai Sukses Tingkatkan Nilai Investasi2 Tahun Berjalan, KITE IKM Bea Cukai Sukses Tingkatkan Nilai InvestasiJumat 12 Okt 2018 10:51Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Sejak digulirkan di awal 2017, fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) telah banyak memberi manfaat bagi para pelaku usaha dalam negeri. Tercatat hingga akhir September 2018, terdapat 60 pengguna fasilitas tersebut yang terdiri dari 46 perusahaan skala menengah dan 14 perusahaan skala kecil.selengkapnya

 Selebgram Sampai Youtuber Dinilai Tak Perlu Dipajaki, Ini AlasannyaSelebgram Sampai Youtuber Dinilai Tak Perlu Dipajaki, Ini AlasannyaRabu 23 Jan 2019 10:38Ridha Anantidibaca 819 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Bawono Setiaji mengungkapkan, pemberlakuan pajak khusus bagi pedagang di media sosial, terutama yang dilakukan selebritas Instagram atau Selebgram, dan Youtuber, serta social media influencer, tidak perlu dilakukan pemerintah.selengkapnya

 DJP: UMKM Dominasi Amnesti Pajak Periode IIDJP: UMKM Dominasi Amnesti Pajak Periode IIRabu 16 Nov 2016 09:34Ajeng Widyadibaca 626 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan, peserta program amnesti pajak pada periode dua lebih banyak didominasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).selengkapnya

 Jurus BNI Ikut Dorong Kenaikan Penerimaan PajakJurus BNI Ikut Dorong Kenaikan Penerimaan PajakKamis 7 Apr 2016 12:05Administratordibaca 1081 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia Tbk/BBNI menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan digital Online Pajak. Dengan perjanjian ini, 300 ribu nasabah BNI bisa melakukan perhitungan, setor, dan lapor pajak online (e-filling) di aplikasi OnlinePajak. Sementara 150 ribu pengguna aplikasi OnlinePajak bisa membayar dengan menggunakan akun BNI.selengkapnya

 Perdagangan internasional membaik, setoran pajak di 2021 bisa membaikPerdagangan internasional membaik, setoran pajak di 2021 bisa membaikSelasa 18 Ags 2020 15:23Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Perdagangan internasional diperkirakan membaik di tahun depan, seiring dengan pemulihan ekonomi global akibat dampak pandemi virus corona (Covid-19). Kondisi tersebut, diharapkan dapat membawa berkah terhadap penerimaan pajak perdagangan internasionalselengkapnya

 Ditjen Pajak Klaim Pengaduan Pajak TurunDitjen Pajak Klaim Pengaduan Pajak TurunSelasa 12 Nov 2019 14:39Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengklaim telah berhasil mengurangi jumlah pengaduan atas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak sepanjang 2019.selengkapnya

 Perjakbi Sambut Baik Pengguna Virtual Office Jadi PKPPerjakbi Sambut Baik Pengguna Virtual Office Jadi PKPSenin 9 Apr 2018 09:39Ridha Anantidibaca 1184 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi) Anggawira menyambut baik kebijakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak atas diperbolehkannya perusahaan pengguna virtual office menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kebijakan ini merupakan suatu oasis bagi para startup ataupun pengusaha di Indonesia demi kemajuan perekonomian.selengkapnya

 Perjakbi Dukung Dirjen Pajak Izinkan Pengguna Virtual Office jadi PKPPerjakbi Dukung Dirjen Pajak Izinkan Pengguna Virtual Office jadi PKPSenin 9 Apr 2018 09:11Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi) menyambut baik kebijakan Direktorat Jenderal Pajak atas diperbolehkannya perusahaan pengguna virtual office menjadi pengusaha kena pajak (PKP).selengkapnya

 Kejar Rp 1.360,1 T, Pemerintah Bidik Basis Pajak MenengahKejar Rp 1.360,1 T, Pemerintah Bidik Basis Pajak MenengahKamis 3 Mar 2016 10:48Administratordibaca 786 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan peningkatan basis pajak menjadi salah satu agenda utamanya. Musababnya, basis perpajakan Tanah Air cukup jelek. Dari 127 juta jiwa potensi pajak kelas menengah, kata Ken, hanya 27 juta di antaranya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. "Masih ada selisih 100 juta orang,ekstensifikasi harus dilakukan" ujar Ken, Selasaselengkapnya

 Bea Cukai, Kemenkeu, Pemprov Jawa Tengah Bangun JatengBea Cukai, Kemenkeu, Pemprov Jawa Tengah Bangun JatengSelasa 25 Feb 2020 15:23Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi khususnya di Jawa Tengah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat sinergi dalam rapat bersama yang membahas strategi mendorong perekonomian Jawa Tengah di Kantor Gubernur, pada Jumat (14/2).selengkapnya

 Gandeng Bank Mandiri, Bea Cukai integrasikan sistem pembayaran kepabeanan dan cukaiGandeng Bank Mandiri, Bea Cukai integrasikan sistem pembayaran kepabeanan dan cukaiKamis 7 Nov 2019 14:50Ridha Anantidibaca 977 kaliSemua Kategori

Bea Cukai kembali menjalin kerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk untuk meluncurkan integrasi sistem pembayaran kepabeanan dan cukai dengan perbankan.selengkapnya

 Sektor UMKM terus didorong tingkatkan kontribusi pajakSektor UMKM terus didorong tingkatkan kontribusi pajakSenin 18 Des 2017 14:42Ridha Anantidibaca 835 kaliSemua Kategori

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus didorong untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak. Untuk meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM dalam membayar pajak, Dataklik, memperkenalkan Klik46, aplikasi kasir online dan PPh untuk UMKM.selengkapnya

 Ditjen Pajak Gandeng BEI Akses Laporan Keuangan Perusahaan TercatatDitjen Pajak Gandeng BEI Akses Laporan Keuangan Perusahaan TercatatJumat 25 Jan 2019 13:43Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan jalin kerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) guna meningkatkan daya saing melalui efisiensi dan peningkatan kualitas layanan perpajakan dalam hal pengawasan penyampaian laporan keuangan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :