Direktorat Jenderal Pajak mencatat, hingga hari ini aliran dana repatriasi telah mencapai Rp7,6 triliun, sementara itu, jumlah uang tebusan masih mencapai Rp2,12 triliun. Jumlah ini masih jauh lebih rendah dibandingkan target uang tebusan hingga Maret 2016 mendatang yang mencapai sebesar Rp165 triliun.selengkapnya

Total nilai penerimaan dana repatriasi sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Jumat (26/8/2016), telah mencapai Rp2,53 triliun. Menurut catatan Bisnis.com, peningkatan dana repatriasi mulai menembus Rp2 triliun kemarin (Kamis, 25/8/2016) atau lebih dari 100% dalam waktu 10 hari sejak mencapai nilai Rp1,03 triliun pada 15 Agustus.selengkapnya

Periode semester pertama tahun ini hampir berakhir, Realisasi Penerimaan Pajak masih saja terkontraksi. Realisasi Penerimaan Pajak masih lebih rendah 3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi per akhir Mei 2016 mencapai Rp 364,1 triliun atau mencapai 26,8% dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016. Sementara itu, penerimaan pajak pada periode yang samaselengkapnya

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa lembaganya hanya bisa menghemat anggaran sebesar 6% dalam memenuhi target 13,9% dari total alokasi APBN 2016 sebesar Rp222,78 miliar. Pramono mengatakan telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Keuangan bahwa pihaknya hanya bisa menghemat 6% dari total anggaran atau mencapai Rp13,37 miliar.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan akhir bulan Agustus 2020 tercatat telah mencapai Rp1.034,14 triliun atau 60,83% dari target di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 13,11% (year on year/yoy).selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan bea dan cukai per Selasa (12/11) mencapai Rp 165,4 triliun. Pencapaian tersebut adalah 79,24 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, yakni Rp 208,8 triliun. Meski masih di bawah target, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi optimistis pihaknya mampu mencapai target sampai akhir tahun.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 165,47 triliun per 12 November 2019. Realisasi tersebut memenuhi 79,24% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 208,82 triliun.selengkapnya

Pendapatan negara dari pajak dalam negeri tercatat mengalami perlambatan signifikan sepanjang kuartal I 2019. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, pendapatan pajak dalam negeri hanya tumbuh 1,8% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 249 triliun. Padahal, periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan pajak dalam negeri mencapai 9,9% yoy.selengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per akhir Februari kemarin mencapai Rp160,8 triliun. Penerimaan tersebut meningkat 4,7 persen dibanding capaian periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp153,7 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan penerimaan bea dan cukai per 26 November 2018 sudah mencapai Rp160,85 triliun atau 82,87% dari total target APBN Rp194,1 triliun.selengkapnya

Kementerian Keuangan mengumumkan penerimaan negara telah mencapai Rp 1.312,3 triliun per September, atau 69,3% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 63,5%. Perbaikan realisasi seiring Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah menembus target.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir September mencapai Rp 900,82 triliun atau tumbuh 16,87% secara tahunan (year on year). Penerimaan tersebut mencapai 63,26% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) membukukan realisasi penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 125,22 triliun hingga 1 Oktober tahun ini. Jumlah penerimaan ini sudah mencapai 64,51% dari target penerimaan yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni sebesar Rp 194,10 triliun.selengkapnya

Pemerintah menyebutkan realisasi penerimaan perpajakan per 31 Agustus 2018 mencapai 56,1% dari target Rp 1.618,09 triliun.selengkapnya

Tren penerimaan pajak nonmigas sampai dengan akhir Agustus 2018 masih tumbuh pada angka 16,37%. Kinerja pertumbuhan tersebut didukung oleh penerimaan pajak yang telah mencapai Rp757,43 triliun atau 54,6% dari target APBN 2018 senilai Rp1.385,6 triliun.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga 11 September 2018 baru mencapai Rp24,96 triliun atau 65,47 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp38,12 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penerimaan pajak hingga akhir April 2018 mencapai Rp383,27 triliun. Realisasi ini mencapai 26,91% dari target yang dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat hingga 13 November 2017, total penerimaan sebesar Rp132,3 triliun. Angka tersebut mencapai 69,9% dari total target penerimaan DJBC sebesar Rp189 triliun di APBN-P 2017.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 13 November 2017 penerimaan mencapai bea dan cukai sebesar Rp132,3 triliun atau mencapai 69,9% dari target sebesar Rp189 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak. Pasalnya, dari semua wajib pajak BPR, hanya separuhnya yang patuh. Kondisi ini bertolak belakang dengan bank umum yang tingkat kepatuhannya telah mencapai seratus persen.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya