Jokowi: Hahaha, Saya tidak Ikut Tax AmnestyJokowi: Hahaha, Saya tidak Ikut Tax AmnestyAhad 2 Okt 2016 22:16Administratordibaca 1027 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengaku tak ikut dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Secara pribadi, ia mengatakan, tak mengikuti program ini, namun perusahannya mengikuti program ini.selengkapnya

 Wapres: Kalau Target Pajak Tidak Terpenuhi, Akan Ada Penghematan AnggaranWapres: Kalau Target Pajak Tidak Terpenuhi, Akan Ada Penghematan AnggaranSelasa 23 Ags 2016 09:26Administratordibaca 899 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan shortfall atau penurunan penerimaan dari pajak akan melebar hingga sekitar Rp 238,4 triliun dari perkiraan sebelumnya sebesar Rp 219 triliun. Menanggapi kemungkinan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan solusinya adalah dengan kembali melakukan penghematan anggaran.selengkapnya

 Tax Ratio Hanya 11%, Sri Mulyani: Sangat Tidak Bisa DiterimaTax Ratio Hanya 11%, Sri Mulyani: Sangat Tidak Bisa DiterimaSenin 22 Ags 2016 19:33Administratordibaca 1265 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani siang ini melakukan konferensi pers terkait program penerimaan pajak atau tax amnesty. Dalam konferensi pers ini, Sri Mulyani berbicara panjang lebar mengenai kebijakan perpajakan selama lebih dari 60 menit.selengkapnya

 StanChart Mengaku Tidak Ada Pengurangan NasabahStanChart Mengaku Tidak Ada Pengurangan NasabahJumat 17 Jun 2016 14:28Administratordibaca 678 kaliSemua Kategori

General Manager of Retail Banking Product Consumer Banking Indonesia Standard Chartered, Jacqueline Hartono mengatakan, pihaknya mendukung penuh regulasi sinkronisasi data nasabah kartu kredit yang digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini, Ditjen Pajak ingin melakukan sinkronisasi data untuk mengetahui apakah data belanja nasabah sesuai dengan penghasilannya.selengkapnya

 Sandera Pajak Tidak Diperkenankan Keluar dari SelSandera Pajak Tidak Diperkenankan Keluar dari SelSabtu 28 Mei 2016 10:57Administratordibaca 817 kaliSemua Kategori

Pelaku penunggakan pajak, berinisial SDH (69), tak diperlakukan secara istimewa di dalam Rumah Tahanan Klas 1A Solo. Distributor gula pasir ini, dititipkan ke dalam rutan, oleh Kanwil Dirjen Pajak DJP Jawa Tengah II bersama dengan KPP Pratama Solo setelah dilakukan eksekusi penyanderaan (Gijzeling) penunggak pajak, Jumat (27/5), lantaran menunggak pajak sebesar Rp 43,04 Miliar.selengkapnya

 Kemenkeu Minim Koordinasi, Ekonom: Pemerintah Tidak Tepat Menaikkan PPN!Kemenkeu Minim Koordinasi, Ekonom: Pemerintah Tidak Tepat Menaikkan PPN!Selasa 18 Mei 2021 10:45Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) diketahui baru menjadi pembahasan internal Kementerian Keuangan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan meminta penjelasan lebih dalam terkait usulan tersebut.selengkapnya

 Tagih Pajak di Tengah Corona, Sri Mulyani: Tidak MudahTagih Pajak di Tengah Corona, Sri Mulyani: Tidak MudahJumat 23 Okt 2020 15:35Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggunakan instrumen fiskal untuk selamatkan masyarakat dari masalah kesehatan, sosial, hingga ekonomi di situasi pandemi Covid-19.selengkapnya

 Kenaikan cukai tidak berlaku bagi perokok lintingKenaikan cukai tidak berlaku bagi perokok lintingSenin 30 Sep 2019 14:26Ridha Anantidibaca 2234 kaliSemua Kategori

Rokok linting tampaknya akan menjadi produk alternatif bagi perokok siap saji. Pasalnya tembakau iris yang menjadi bahan baku rokok linting akan dibebaskan cukai.selengkapnya

 Mobil Mewah di Filipina Digilas Buldoser Karena Tidak Bayar PajakMobil Mewah di Filipina Digilas Buldoser Karena Tidak Bayar PajakKamis 1 Ags 2019 11:44Ridha Anantidibaca 308 kaliSemua Kategori

Pemerintah Filipina punya cara tersendiri dalam menindak kendaraan yang diimpor secara ilegal. Salah satu cara yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte, adalah dengan menggilas kendaraan tersebut menggunakan buldoser.selengkapnya

 Ditjen Pajak sebut pajak ekonomi digital tidak hanya berlaku bagi market placeDitjen Pajak sebut pajak ekonomi digital tidak hanya berlaku bagi market placeRabu 24 Jul 2019 11:28Ridha Anantidibaca 825 kaliSemua Kategori

Gonjang-ganjing pajak ekonomi digital masih menjadi momok bagi pengusaha, utamanya market place. Namun, Direktoral Jendral Pajak (Ditjen Pajak) menegaskan bahwa program yang bertujuan tertib administrasi pajak ini mencakup seluruh aspek ekonomi digital baik market place, media sosial, fictech, dan lain sebagainya.selengkapnya

 Pajak Turun Jadi 1% untuk Rumah Mewah, Kapal dan Mobil TidakPajak Turun Jadi 1% untuk Rumah Mewah, Kapal dan Mobil TidakRabu 26 Jun 2019 13:12Ridha Anantidibaca 657 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019. Lewat kebijakan pemerintah memangkas pajak penjualan rumah dan apartemen dengan harga di atas Rp 30 miliar.selengkapnya

 Insentif Pajak Tidak Nendang untuk Pertumbuhan InvestasiInsentif Pajak Tidak Nendang untuk Pertumbuhan InvestasiJumat 21 Jun 2019 14:01Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menilai, rencana pemerintah melalui insentif pajak kurang cukup mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Salah satunya disebabkan oleh iklim global yang masih kurang baik akibat perang dagang. Selain itu, negara lain, terutama Vietnam, jauh lebih menarik bagi investor.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Hunian di bawah Rp 30 miliar kini tidak dikenakan PPnBMDitjen Pajak: Hunian di bawah Rp 30 miliar kini tidak dikenakan PPnBMRabu 19 Jun 2019 10:38Ridha Anantidibaca 901 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) merelaksasi aturan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam PMK 86/2019. Aturan tersebut secara garis besar menegaskan hunian yang nilainya di atas Rp 30 miliar terbebas dari PPnBM.selengkapnya

 Ada Penyesuaian Pajak, Harga Mobil Mitsubishi Tidak Akan TurunAda Penyesuaian Pajak, Harga Mobil Mitsubishi Tidak Akan TurunSenin 18 Mar 2019 10:04Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia mengubah skema Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) di sektor industri otomotif yang nantinya akan mulai diterapkan pada tahun 2021. Melalui skema tersebut, PPnBM tak lagi berdasarkan kapasitas mesin lagi melainkan dari sisi efisiensi atau tingkat emisi.selengkapnya

 Kenaikan tarif PPh 22 efektif turunkan impor, meski tidak signifikanKenaikan tarif PPh 22 efektif turunkan impor, meski tidak signifikanRabu 19 Des 2018 14:32Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor telah efektif untuk menurunkan impor barang konsumsi, meski belum terlalu signifikan.selengkapnya

 Aturan pajak impor terbit, Multistrada Arah Sarana (MASA) tidak akan revisi targetAturan pajak impor terbit, Multistrada Arah Sarana (MASA) tidak akan revisi targetSenin 10 Sep 2018 11:27Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menerbitkan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap 1.147 barang impor. Dalam aturan tersebut khusunya industri ban dikenakan PPh 22 untuk industri ban yang naik dari 2,5% menjadi 7,5%.selengkapnya

 Fasilitas pajak ini tidak laku selama Asian GamesFasilitas pajak ini tidak laku selama Asian GamesSelasa 4 Sep 2018 11:10Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Fasilitas pengembalian pajak pertambahan nilai alias VAT (Value Added Tax) refund belum cukup ampuh menggoda turis asing untuk belanja. Bahkan di saat pelaksanaan Asian Games 2018, yang mengundang kehadiran banyak warga asing, pemohon VAT refund tak melonjak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Kita Punya Kontrak untuk Bayar PajakSri Mulyani: Suka Tidak Suka Kita Punya Kontrak untuk Bayar PajakSelasa 7 Ags 2018 15:34Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sebagai bagian dari warga negara Indonesia, secara otomatis maka terikat kontrak dengan negara. Dalam hal ini adalah kontrak membayar pajakselengkapnya

 MK Nyatakan UU Akses Informasi Keuangan Tidak Langgar KonstitusiMK Nyatakan UU Akses Informasi Keuangan Tidak Langgar KonstitusiSenin 14 Mei 2018 10:46Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 102/PUU-XV/2017 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam amar putusannya Majelis Hakim MK menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya.selengkapnya

 Fiskal Tidak Terganggu Pelonggaran Bea Masuk Barang Bawaan PenumpangFiskal Tidak Terganggu Pelonggaran Bea Masuk Barang Bawaan PenumpangJumat 29 Des 2017 14:24Ridha Anantidibaca 700 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melonggarkan batas minimum nilai barang bawaan penumpang dari USD250 menjadi USD500 per orang. Hal itu sejalan dengan langkah Kemenkeu yang menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagai pengganti PMK Nomor 188/PMK.04/2010.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :