Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pun mengkaji potensi penerimaan dari industri financial technology (fintech) di Tanah Air. Namun, hingga kini ada dua kendala penarikan pajak yang teridentifikasi.selengkapnya
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pengenaan cukai pada kantong plastik di tahun ini.selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan masih belum bisa menjalankan program ekstensifikasi cukai untuk kemasan plastik. Hal itu lantaran belum ada kesepakatan di level antarkementerian.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didorong untuk memanfaatkan basis data yang telah dimiliki untuk menggali potensi penerimaan pajak.selengkapnya
Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru pada kasus dugaan tindak pidana korupsi suap penjualan faktur pajak tahun 2007-2013. Spindik diterbitkan untuk menjerat pihak swasta sebagai tersangka.selengkapnya
Profesi advokat resmi dapat mendampingi wajib pajak (WP) dalam memberikan bantuan hukum terkait pajak. Hal tersebut seiring terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi no 63/PUU-XV/2017 soal pengujian pasal 32 ayat (3a) UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan alias UU KUP.selengkapnya
Pemerintah berjanji akan tetap mempertimbangkan kesulitan yang ditanggung wajib pajak (WP) dalam implementasi mandatory disclosure rules (MDR).selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mengembangkan Digital ID. Hal ini untuk persiapan untuk menghadapi era digitalisasi atau blockchain.selengkapnya
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief heran dengan pengumuman daftar pembayar pajak terbesar di Indonesia yang ternyata tak seluruhnya memuat daftar orang-orang terkaya di Indonesia. Beberapa nama tokoh yang selama ini didapuk Forbes sebagai sepuluh orang terkaya di Indonesia tak memenangkan penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar.selengkapnya
Rencananya, mulai tanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberlakukan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya
Rencananya, mulai tanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberlakukan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berkomitmen melanjutkan reformasi perpajakan yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Ke depan, target reformasi perpajakan adalah keadilan bagi wajib Pajak (WP) yang patuh dan yang tidak. Ini dilakukan demi mendorong kenaikan rasio pajak atau tax ratio.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menerbitkan revisi PER 03/2017 dengan PER 07/2018 yang mengatur soal tata cara laporan penempatan harta amnesti pajak.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pihaknya menjaga sebaik mungkin data nasabah yang akan dilaporkan lembaga keuangan kepada DJP.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI).selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI).selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi di Januari 2018 didorong oleh perbaikan ekonomi.selengkapnya
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan "memaksa" para pemilik mobil mewah untuk taat bayar pajak dengan cara mengumumkan data tunggapan pajak di hadapan media.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya
Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya