Penyelesaian Sengketa PPN Batu Bara Diupayakan tak Lewat PengadilanPenyelesaian Sengketa PPN Batu Bara Diupayakan tak Lewat PengadilanKamis 2 Jun 2016 20:43Administratordibaca 2658 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berupaya mencari solusi agar sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menimpa 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III tidak harus melalui pengadilan pajak. "Penyelesaian sengketa pajak di pengadilan akan memakan waktu sehingga dapat membebani perusahaan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubaraselengkapnya

 Bea Cukai Jawa Barat Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp3,2 MiliarBea Cukai Jawa Barat Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp3,2 MiliarKamis 12 Des 2019 14:22Ridha Anantidibaca 622 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Barat memusnahkan puluhan ton pakaian bekas dan ribuan botol minuman keras ilegal dengan sistem coprocessing yang dinilai lebih ramah lingkungan.selengkapnya

 Bea Cukai: Fasilitas KB dan KITE Berdampak Positif untuk Perekonomian IndonesiaBea Cukai: Fasilitas KB dan KITE Berdampak Positif untuk Perekonomian IndonesiaSenin 19 Ags 2019 15:24Ridha Anantidibaca 702 kaliSemua Kategori

Sebagai instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor dan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menciptakan berbagai kemudahan guna mendorong laju perekonomian Indonesia. Beberapa fasilitas di antaranya Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) telah terbukti memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.selengkapnya

 Ini Dampak Kawasan Berikat dan KITE untuk EkonomiIni Dampak Kawasan Berikat dan KITE untuk EkonomiKamis 21 Feb 2019 15:55Ridha Anantidibaca 1417 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya

 Tuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporTuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporSelasa 19 Feb 2019 13:56Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya

 Pengusaha Usul Aturan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai DirevisiPengusaha Usul Aturan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai DirevisiSelasa 31 Jul 2018 12:26Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Perubahan dalam aturan fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau value added tax (VAT) refund berpotensi meningkatkan kedatangan turis asing ke dalam negeri. Indonesia saat ini masih mengenakan pengembalian VAT dengan nilai minimal pajak Rp 500 ribu dan jangka waktu klaim satu bulan.selengkapnya

 Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanPajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanKamis 6 Jul 2017 11:31Ajeng Widyadibaca 17393 kaliSemua Kategori

PENGHASILAN yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi dari pengalihan atas tanah dan/atau bangunan adalah:selengkapnya

 Pemerintah Akan Terapkan Capital Gain TaxPemerintah Akan Terapkan Capital Gain TaxRabu 1 Feb 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 842 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengubah sistem transaksi yang mengacu pada nilai jual objek pajak menjadi capital gain tax.selengkapnya

 Repatriasi Amnesti Pajak Mulai Dorong Transaksi SahamRepatriasi Amnesti Pajak Mulai Dorong Transaksi SahamSabtu 27 Ags 2016 14:01Administratordibaca 1149 kaliSemua Kategori

Total nilai penerimaan dana repatriasi sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Jumat (26/8/2016), telah mencapai Rp2,53 triliun. Menurut catatan Bisnis.com, peningkatan dana repatriasi mulai menembus Rp2 triliun kemarin (Kamis, 25/8/2016) atau lebih dari 100% dalam waktu 10 hari sejak mencapai nilai Rp1,03 triliun pada 15 Agustus.selengkapnya

 Tarif Pajak Penghasilan Bangunan Turun Dongkrak Sektor PropertiTarif Pajak Penghasilan Bangunan Turun Dongkrak Sektor PropertiSabtu 13 Ags 2016 20:47Administratordibaca 3675 kaliSemua Kategori

Pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) menyambut baik kebijakan pemerintah ‎yang menurunkan pajak penghasilan (PPh) final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari lima persen menjadi 2,5 persen dari nilai transaksi yang diterima penjual.selengkapnya

 Tampung Dana Tax Amnesty, BKPM Bentuk Unit Pelayanan KhususTampung Dana Tax Amnesty, BKPM Bentuk Unit Pelayanan KhususRabu 27 Jul 2016 07:39Administratordibaca 709 kaliSemua Kategori

Penerapan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty diyakini dapat berdampak pada peningkatan nilai investasi di Indonesia. Tahun ini saja, BKPM menargetkan nilai investasi dapat meningkat hingga mencapai lebih dari Rp500 triliun. Bahkan, pada tahun 2017 mendatang, nilai investasi ini ditargetkan juga akan meningkat hingga Rp670 triliun.selengkapnya

 Tax Amnesty Bisa Dorong Penguatan RupiahTax Amnesty Bisa Dorong Penguatan RupiahSenin 25 Apr 2016 20:15Administratordibaca 1239 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo meyakini, penetapan pengampunan pajak atau tax amnesty akan turut memberikan dampak positif terhadap nilai tukar. Agus menyatakan, bila tax amnesty diberlakukan, maka nilai tukar rupiah dapat menguat. Apabila dana repatriasi yang masuk ke Indonesia mengalir dalam jumlah banyak, maka nilai tukar rupiah dapat terdorong ke fase penguatan.selengkapnya

 Investasi Rp 100 Miliar di RI, Industri Pionir Bisa Dapat Diskon Pajak 50 PersenInvestasi Rp 100 Miliar di RI, Industri Pionir Bisa Dapat Diskon Pajak 50 PersenKamis 17 Mei 2018 14:29Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memberikan fasilitas keringanan pajak bagi industri pionir yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif tax holiday. Dalam aturan terbaru, syarat memperoleh tax holiday dalam bentuk fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan industri pionir yang menanamkan modal di Indonesia minimal senilai Rp 500 miliar.selengkapnya

 Bio Farma Sabet Penghargaan Wajib Pajak Besar 2018Bio Farma Sabet Penghargaan Wajib Pajak Besar 2018Jumat 16 Mar 2018 14:57Ridha Anantidibaca 861 kaliSemua Kategori

Bio Farma Raih Penghargaan Wajib Pajak Besar 2018 Bio Farma mendapat apresiasi dan Penghargaan Wajib Pajak Kakanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2018, yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Pramusti Indrascaryo, Direktur Keuangan Bio Farma pada Selasa (13/3/2018).selengkapnya

 Bio Farma Raih Apresiasi Penghargaan Wajib Pajak Besar 2018Bio Farma Raih Apresiasi Penghargaan Wajib Pajak Besar 2018Rabu 14 Mar 2018 14:03Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Bio Farma mendapat apresiasi dan penghargaan Wajib Pajak Kakanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2018, yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Direktur Keuangan Bio Farma Pramusti Indrascaryo, pada Selasa (13/3), di Jakarta. Apresiasi dan penghargaan diberikan kepada sekitar 31 para wajib pajak besar yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar di Lingkselengkapnya

 Sri Mulyani: Raih Pendapatan di RI, Perusahaan Wajib Bayar Pajak!Sri Mulyani: Raih Pendapatan di RI, Perusahaan Wajib Bayar Pajak!Jumat 8 Des 2017 09:53Ridha Anantidibaca 301 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan semua perusahaan yang ada dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia wajib melakukan kewajiban dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku baik untuk perusahaan dalam maupun dari luar negeri.selengkapnya

 Dapat Intimidasi Saat Ikut Tax Amnesty, Adukan Saja ke SiniDapat Intimidasi Saat Ikut Tax Amnesty, Adukan Saja ke SiniSelasa 2 Ags 2016 08:37Administratordibaca 1533 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan satu hotline pengaduan terkait pelaksanaan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di nomor 0811-228-3333. Hotline pengaduan ini bisa dipakai jika para pengusaha atau Wajib Pajak (WP) mendapatkan intimidasi yang dilakukan aparat pajak, saat akan mengikuti program tersebut.selengkapnya

 Potensi penerimaan pajak yang hilang dari aliran keuangan gelap Indonesia US$ 11,1 MPotensi penerimaan pajak yang hilang dari aliran keuangan gelap Indonesia US$ 11,1 MJumat 29 Mar 2019 09:53Ridha Anantidibaca 709 kaliSemua Kategori

Institusi riset Perkumpulan Prakarsa melaporkan aliran keuangan gelap enam komoditas ekspor unggulan Indonesia mencapai US$ 142,07 miliar pada kurun 1989-2017.selengkapnya

 Fasilitas pajak ini tidak laku selama Asian GamesFasilitas pajak ini tidak laku selama Asian GamesSelasa 4 Sep 2018 11:10Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Fasilitas pengembalian pajak pertambahan nilai alias VAT (Value Added Tax) refund belum cukup ampuh menggoda turis asing untuk belanja. Bahkan di saat pelaksanaan Asian Games 2018, yang mengundang kehadiran banyak warga asing, pemohon VAT refund tak melonjak.selengkapnya

 Biji Kopi Kena Pajak 10%, Apa Dampaknya?Biji Kopi Kena Pajak 10%, Apa Dampaknya?Rabu 30 Mei 2018 13:43Ridha Anantidibaca 6869 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk ekspor biji kopi. Kebijakan tersebut menuai protes terutama dari pengusaha eksportir komoditas kopi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :