Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya berencana menghapus kendaraan penunggak pajak dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor). Untuk itu, Pemprov DKI mengimbau kepada penunggak pajak kendaraan bermotor yang sudah lebih dari lima tahun agar segera melunasi kewajibannya.selengkapnya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mulai awal 2019 bakal menindak tegas kendaraan yang menunggak pajak. Kendaraan yang menunggak pajak selama tujuh tahun akan dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor).selengkapnya
Di akhir kuartal ketiga tahun ini, seluruh sektor usaha mencetak pertumbuhan. Untuk sektor industri pengolahan alias manufaktur, meski mencatat pertumbuhan juga, akan tetapi mengalami pelambatan.selengkapnya
PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengusulkan pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% untuk pengangkutan barang. Tujuannya untuk mendorong minat pemilik barang atau pengusaha mulai menggunakan moda kereta api.selengkapnya
Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi yang diajukan yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang terkait distribusi harta pailit PT Wirajaya Packindo.selengkapnya
Badan Pemeriksa keuangan (BPK) mencatat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki utang Pajak Penghasilan (Pph) sebesar Rp 901,1 miliar.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan baik bagi pelaku digital ekonomi maupun pelaku bisnis konvensional.selengkapnya
Pemerintah telah mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menjual minyak mentah bagiannya ke PT Pertamina seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Kendati demikian, pelaksanaannya bukan tanpa kendala.selengkapnya
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menagih janji kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan memberikan insentif berupa pengurangan pajak di atas 100% (super deductible tax) kepada para pelaku industri, yang terlibat dalam pendidikan vokasi dan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) yang menghasilkan inovasi.selengkapnya
Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hadirnya payung hukum ini tidak akan mengurangi peran negara di sektor perpajakan.selengkapnya
Pemerintah menjawab tanggapan masing-masing fraksi di DPR terkait dengan penerimaan pajak yang porsinya mencapai 83% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.selengkapnya
Pemerintah akan mengevaluasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.010/2016 mengenai insentif untuk Devisa Hasil Ekspor (DHE). Pasalnya, beleid ini tak banyak dimanfaatkan atau diketahui para eksportir.selengkapnya
Skema harmonisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang disodorkan Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Keuangan, kabarnya sudah final di level Eselon I, tinggal keputusan tingkat menteri.selengkapnya
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati hari ini menjadi pembicara kunci pada acara Rembug Pajak Nasional di Kementerian Keuangan.selengkapnya
Pertumbuhan penerimaan pajak sektor pertambangan dianggap menopang pertumbuhan penerimaan pajak selama semester I/2018. Hal itu diperkuat oleh penerimaan pajak dari sektor manufaktur yang tercatat mengalami perlambatan selama tiga bulan terakhir.selengkapnya
Menteri Keuangan, Sri Mulyani kembali menegaskan, penerimaan negara dari sisi perpajakan akan menjadi lebih besar dengan kepemilikan 51 persen saham PT Freeport Indonesiaselengkapnya
Badan Anggaran (Banggar) DPR mendalami maksud pemerintah yang akan menggunakan minimal 50% Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengklaim telah mengirimkan surat kepada DPR terkait pembahasan cukai plastik.selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permintaan untuk mengubah definisi tanggal penerimaan surat, keputusan, atau putusan terkait dengan perpajakan pajak lewat pos yang mengacu pada tanggal penerimaan dokumen tersebut oleh wajib pajak.selengkapnya
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggu aturan pemerintah yang mengatur penggunaan cukai rokok sebagai salah satu opsi mengatasi defisit BPJS Kesehatan.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya