Menkeu Bambang Optimis RUU TA Rampung Minggu DepanMenkeu Bambang Optimis RUU TA Rampung Minggu DepanSabtu 18 Jun 2016 20:12Administratordibaca 920 kaliSemua Kategori

Urusan pengampunan pajak atawa tax amnesty yang RUU-nya tengah dibahas DPR, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ingin segera rampung. Dipatok, minggu depan harus kelar. "Semoga minggu depan bisa menjadi titik akhir perjalanan undang-undang tax amnesty, kami ingin undang-undang ini bisa disahkan sebelum undang-undang RAPBNP 2016,"kata Menkeu Bambang di Kantor Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia)selengkapnya

 Sri Mulyani Rinci Ketentuan Aktiva Tetap Dalam Tax AllowanceSri Mulyani Rinci Ketentuan Aktiva Tetap Dalam Tax AllowanceRabu 19 Feb 2020 14:17Ridha Anantidibaca 685 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertegas tata cara penggantian aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang bisa mendapatkan fasilitas tax allowance.selengkapnya

 Komisi XI Berkomitmen Selesaikan RUU Bea Materai Sebelum Akhir Masa JabatanKomisi XI Berkomitmen Selesaikan RUU Bea Materai Sebelum Akhir Masa JabatanKamis 4 Jul 2019 09:38Ridha Anantidibaca 1102 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Materai sebelum berakhirnya masa jabatan DPR RI 2014-2019.selengkapnya

 Batas Waktu Penerapan Tarif Cukai Vape Diberi Kelonggaran hingga OktoberBatas Waktu Penerapan Tarif Cukai Vape Diberi Kelonggaran hingga OktoberRabu 4 Jul 2018 15:09Ridha Anantidibaca 644 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan tarif cukai produk tembakau alternatif, termasuk vape, pada 1 Juli 2018 dalam kategori hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Tarif yang dikenakan 57 persen lebih tinggi daripada rata-rata pengguna cukai rokok saat ini.selengkapnya

 Menunggak pajak hingga Rp 1,9 miliar, dua perusahaan di Jaktim ini ditagih paksaMenunggak pajak hingga Rp 1,9 miliar, dua perusahaan di Jaktim ini ditagih paksaKamis 20 Des 2018 11:23Ridha Anantidibaca 1664 kaliSemua Kategori

Suku Dinas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Timur melakukan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap dua perusahaan, yakni PT Duta Megah Matra Keramik dan PT Aalborg Industri.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommercePemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommerceKamis 4 Apr 2019 15:33Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai perlu segera menyusun aturan baru terkait pajak e-commerce. Hal ini menyusul keputusan untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

 Wajib Pajak Jujurlah!Wajib Pajak Jujurlah!Kamis 24 Nov 2016 12:41Ajeng Widyadibaca 917 kaliSemua Kategori

Cek kembali! Itulah yang kembali diserukan oleh Ditjen Pajak kepada Anda yang sudah meminta pengampunan pajak tetapi masih belum sepenuhnya melaporkan harta.selengkapnya

 Penggabungan Batas Produksi SKM dan SPM Tak Timbulkan OligopoliPenggabungan Batas Produksi SKM dan SPM Tak Timbulkan OligopoliKamis 15 Ags 2019 11:58Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan celah yang ada dalam kebijakan tarif cukai rokok yang berlaku saat ini berpotensi memunculkan praktik oligopoli di industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Bea Cukai Jateng Tambah Penerima Fasilitas BerikatBea Cukai Jateng Tambah Penerima Fasilitas BerikatKamis 18 Apr 2019 09:25Ridha Anantidibaca 704 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksaan Peraturan Presdien Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelakasanaan Berusaha.selengkapnya

 Menkeu Ajak Anggota Apindo Susun Kebijakan Insentif FiskalMenkeu Ajak Anggota Apindo Susun Kebijakan Insentif FiskalSelasa 16 Apr 2019 13:48Ridha Anantidibaca 590 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksanaan perpres Nomor 91/2017 tentang percepatan pelakasanaan berusaha.selengkapnya

 Google Terancam Bayar Tagihan Pajak di Indonesia Rp 5,5 TriliunGoogle Terancam Bayar Tagihan Pajak di Indonesia Rp 5,5 TriliunSelasa 20 Sep 2016 14:33Administratordibaca 957 kaliSemua Kategori

Perusahaan besar Alphabet Inc (GOOGL.O) Google terancam harus membayar tagihan pajak 2015 di Indonesia sebesar 418 juta dollar AS atau setara dengan Rp 5,5 triliun.selengkapnya

 Luhut Pastikan Sri Mulyani Cs Sepakat Revisi Aturan Pajak MigasLuhut Pastikan Sri Mulyani Cs Sepakat Revisi Aturan Pajak MigasSelasa 6 Sep 2016 18:29Administratordibaca 718 kaliSemua Kategori

Pelaksana tugas‎ (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tarik menarik antara pihaknya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri MulyaniIndrawati terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah selesai.selengkapnya

 Lebih 500 Pengemplang Pajak Di Riau Dan KepriLebih 500 Pengemplang Pajak Di Riau Dan KepriJumat 13 Mei 2016 13:50Administratordibaca 1952 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mendata jumlah pengemplang pajak di dua provinsi itu sedikitnya mencapai 500 orang. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah. "Pengemplangan pajak atas nama pribadi di atas Rp100 juta lebih 500 orang. Kalau semua ditindak, penjara bisa penuh," kata Kepala Kanwil DJP Riau-Kepri Jatnika usai menghadiri penandatanganan kerja dama DJPselengkapnya

 RI & Negara G20 Putar Otak Kejar Pajak Google csRI & Negara G20 Putar Otak Kejar Pajak Google csSelasa 25 Feb 2020 15:32Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan dengan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (23/2/2020) kemarin. Dalam pertemuan itu salah satunya membahas soal kebijakan pajak perusahaan digital multinasional.selengkapnya

 Relaksasi Lagi Demi RepatriasiRelaksasi Lagi Demi RepatriasiRabu 21 Sep 2016 12:47Administratordibaca 785 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia kembali menyiapkan relaksasi tambahan untuk menyambut dana repatriasi seiring dengan akan berakhirnya program pengampunan pajak periode pertama.selengkapnya

 Aturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleAturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleKamis 12 Jan 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 755 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih berupaya untuk menarik pajak dari salah satu perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over The Top/OTT) yaitu Google. Proses negosiasi yang tidak kunjung rampung pun menyebabkan Peraturan Menteri terkait keberadaan usaha dan bisnis berbagai perusahaan OTT tersebut belum bisa diterbitkan.selengkapnya

 AEI Sambut Omnibus Law dan Diskon Pajak 3% untuk Perusahaan Go PublicAEI Sambut Omnibus Law dan Diskon Pajak 3% untuk Perusahaan Go PublicRabu 4 Des 2019 14:41Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Emiten Indonesia Fransiscus Welirang mendukung rencana pemerintah menerapkan RUU Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya

 Tak Menyerah, Sri Mulyani Terus Tagih Pajak Netflix dan SpotifyTak Menyerah, Sri Mulyani Terus Tagih Pajak Netflix dan SpotifyRabu 5 Feb 2020 13:59Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya masih akan terus menagih pajak perusahaan digital Netflix dan Spotify.selengkapnya

 Perusahaan MLM Ini Dapat Penghargaan Taat PajakPerusahaan MLM Ini Dapat Penghargaan Taat PajakJumat 3 Jun 2016 20:12Administratordibaca 16319 kaliSemua Kategori

Tak hanya korporasi kakap yang diganjar penghargaan atas ketaatan dalam membayar pajak. Perusahaan Multi Level Marketing (MLM) ini pun diakui taat pajak. Kali ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penghargaan kepada PT Melia Sehat Sejahtera (MSS), sebuah perusahaan herbal berkonsep MLM. Produsen propolis ini ditetapkan sebagai perusahaan pembayar pajak terbaik di 2015.selengkapnya

 Sri Mulyani: Semua negara berebut mendapatkan bagian pajak digitalSri Mulyani: Semua negara berebut mendapatkan bagian pajak digitalKamis 22 Okt 2020 11:06Ridha Anantidibaca 260 kaliSemua Kategori

Kesungguhan pemerintah untuk menagih pajak ke perusahaan digital asing tidak main-main. Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bilang, pemerintah Indonesia berkomitmen memperjuangkan hak perpajakan atas kewajiban perusahaan digital asing.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :