Pro Kontra Cukai Vape, Pakar: Harusnya Pajak Rokok yang DitinggikanPro Kontra Cukai Vape, Pakar: Harusnya Pajak Rokok yang DitinggikanJumat 10 Nov 2017 08:37Ajeng Widyadibaca 1553 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberlakukan cukai sebesar 57 persen bagi likuid vape atau rokok elektrik. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tersebut telah ditandatanganinya.selengkapnya

 Vape Dikenai Cukai, Dirjen Bea Cukai: Sumbangan ke Negara KecilVape Dikenai Cukai, Dirjen Bea Cukai: Sumbangan ke Negara KecilKamis 9 Nov 2017 13:03Ajeng Widyadibaca 441 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan untuk mengenakan cukai pada cairan vape (e-liquid) pada 1 Juli 2018 sebesar 57 persen. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang hasil cukai tembakauselengkapnya

 Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSelasa 30 Mei 2017 12:20Ajeng Widyadibaca 622 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

 SPT PBB Sudah Keluar, Yuk Bayar!SPT PBB Sudah Keluar, Yuk Bayar!Jumat 10 Feb 2017 14:59Ajeng Widyadibaca 2753 kaliSemua Kategori

Setiap tahun, masyarakat yang masuk golongan Wajib Pajak (WP) karena mempunyai properti (baik tanah, rumah, atau ruko) akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).selengkapnya

 Tidak Juga Ikut Tax Amnesty, Ini Ancaman Dirjen PajakTidak Juga Ikut Tax Amnesty, Ini Ancaman Dirjen PajakRabu 1 Feb 2017 15:13Ajeng Widyadibaca 1513 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi terus mengimbau kepada Wajib Pajak (WP) untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) sebelum berakhir di 31 Maret 2017. Jika tidak juga, DJP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 18 Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarSenin 23 Jan 2017 10:16Ajeng Widyadibaca 868 kaliSemua Kategori

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya

 Gaduh Pajak Inalum, Menko Luhut Panggil Dua PihakGaduh Pajak Inalum, Menko Luhut Panggil Dua PihakKamis 12 Jan 2017 13:48Ajeng Widyadibaca 1028 kaliSemua Kategori

Atas hal ini, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan berencana memanggil kedua belah pihak. "Keduanya nanti akan kami panggil secara resmi untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan pajak air permukaan yang masih belum mencapai titik temu," papar Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/1/2017).selengkapnya

 PPN Hasil Tembakau Naik, Pengusaha Rokok Belum Berani Bicara HargaPPN Hasil Tembakau Naik, Pengusaha Rokok Belum Berani Bicara HargaRabu 11 Jan 2017 13:50Ajeng Widyadibaca 1126 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil tembakau mulai 1 Januari 2017. Keputusan ini tertuang dalam PMK 207/PMK010/2016 yang menaikkan tarif PPN hasil tembakau dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Ayo Ikut Tax Amnesty Sebelum MatiDirjen Pajak: Ayo Ikut Tax Amnesty Sebelum MatiRabu 4 Jan 2017 13:41Ajeng Widyadibaca 728 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi terus mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk segera ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) di periode III hingga 31 Maret 2017. Dia menegaskan, program tax amnesty kali ini merupakan yang terakhir, sehingga pemerintah mengimbau partisipasi masyarakat.selengkapnya

 Pemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKPemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKSenin 5 Des 2016 10:50Ajeng Widyadibaca 761 kaliSemua Kategori

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

 Inilah pintu masuk KPK bongkar korupsi pajakInilah pintu masuk KPK bongkar korupsi pajakJumat 25 Nov 2016 13:23Ajeng Widyadibaca 1226 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menyebut kasus dugaan suap oknum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat menjadi pintu masuk menelusuri korupsi lainnya di sektor perpajakan.selengkapnya

 Follow the suspect, KPK bakal periksa Dirjen PajakFollow the suspect, KPK bakal periksa Dirjen PajakKamis 24 Nov 2016 10:24Ajeng Widyadibaca 755 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Dirjen Pajak pasca Operasi Tangkap Tangan terhadap pegawai instansi tersebut.selengkapnya

 KPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapKPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapRabu 23 Nov 2016 14:44Ajeng Widyadibaca 944 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengembangkan kasus dugaan suap untuk penghilangan pajak Rp78 miliar oleh Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakkan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno (HS). Hal ini untuk menemukan kemungkinan keterlibatan pegawai pajak lainnya selain Handang, sebab KPK menilai ada kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.selengkapnya

 Ini Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuIni Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuRabu 23 Nov 2016 13:41Ajeng Widyadibaca 1264 kaliSemua Kategori

Setelah adanya penangkapan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada seluruh jajaran dan staf Kemenkeu untuk memerangi korupsi.selengkapnya

 Dua Tersangka Kasus Suap Pajak Ditahan TerpisahDua Tersangka Kasus Suap Pajak Ditahan TerpisahRabu 23 Nov 2016 11:51Ajeng Widyadibaca 885 kaliSemua Kategori

KPK menahan Country Director PT EKP (E.K.Prima Ekspor Indonesia) RRN (Rajesh Rajamohanan Nain) dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak HS (Handang Soekarno) di dua tempat terpisah pasca ditetapkan sebagai tersangka.selengkapnya

 Kesadaran Rendah Bayar Pajak RI Jadi SorotanKesadaran Rendah Bayar Pajak RI Jadi SorotanSelasa 22 Nov 2016 10:01Ajeng Widyadibaca 1307 kaliSemua Kategori

Pemerintah didesak melakukan reformasi dalam bidang penerimaan negara, khususnya pada sektor perpajakan seiring masih rendahnya rasio pajak (tax ratio) di Indonesia. Anggota Komisi XI DPR M.Misbakhun menegaskan s‎elama ini Indonesia dikategorikan lower middle income countries yang memiliki tax ratio rendah.selengkapnya

 Misbakhun dorong pemerintah reformasi sektor perpajakanMisbakhun dorong pemerintah reformasi sektor perpajakanSelasa 22 Nov 2016 09:17Ajeng Widyadibaca 1079 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI mendorong Pemerintah melakukan reformasi penerimaan negara di sektor perpajakan sesuai dengan prinsip revolusi mental yang digelorakan oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya

 Peringkat Pembayaran Pajak Indonesia Naik dari Posisi 148 Jadi 104Peringkat Pembayaran Pajak Indonesia Naik dari Posisi 148 Jadi 104Kamis 17 Nov 2016 12:50Ajeng Widyadibaca 1101 kaliSemua Kategori

Indonesia naik 44 peringkat dalam pemeringkatan paying taxes menjadi posisi 104 di antara 190 negara dalam studi Paying Taxes 2017. Hasil tersebut diketahui sebagaimana laporan PwC dan World Bank.selengkapnya

 Pemerintah Masih Optimistis Target Pajak TerkejarPemerintah Masih Optimistis Target Pajak TerkejarKamis 3 Nov 2016 08:37Administratordibaca 516 kaliSemua Kategori

Memasuki November tahun ini, pemerintah masih optimistis target pajak yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 bisa tercapai. Saat ini, dari target sebesar Rp 1.355,2 triliun, penerimaan pajak per pekan kedua Oktober lalu baru sebesar Rp 820,3 triliun.selengkapnya

 Pekerja Tekstil Dapat Diskon PajakPekerja Tekstil Dapat Diskon PajakSelasa 1 Nov 2016 07:14Administratordibaca 894 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) sebesar 50 persen bagi para pekerja industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu yang diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober lalu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :